Selasa, 10 Oktober 2017

Mesin sensor bukan untuk memata-matai

BESTPROFIT Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Semuel A. Pangerapan, menegaskan mesin sensor yang telah selesai dilelang itu bukanlah mesin yang menjalankan Deep Packet Inspection (DPI), melainkan menggunakan sistem crawling. BEST PROFIT
DPI ini sederhanannya alat yang dapat memantau lalu lintas informasi di internet secara real time. Ancamannya adalah alat tersebut mampu memata-matai seluruh pengguna internet. PT BESTPROFIT
“Crawling ini adalah sistem yang jamak digunakan di Indonesia. Analisa media sosial pun mekanismenya crawling. Tidak menggunakan teknologi seperti rocket science,” ungkapnya saat acara konferensi pers di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Senin (9/10). PT BEST PROFIT
Dijelaskannya, crawling ini sistem yang tadinya membuka website secara satu per satu. Namun, dengan sistem ini karena ada teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) mampu menganalisa secara langsung konten dalam sebuah website. AI ini merupakan kecerdasan buatan dari sebuah komputer.
“Barang-barangnya pun sudah ada di market. Jadi bukan sistem yang digosipkan di luar ada DPI,” kata pria yang akrab disapa Semmy ini.
Pengoperasian mesin sensor ini akan ditargetkan pada Januari 2018 mendatang. Proses instalasi dari sisi teknis, direncanakan akan selesai pada akhir Desember 2017.
“Sebelumnya kami pastinya uji coba dulu dan disesuaikan dengan keinginan kami,” kata dia.
Proses lelang mesin sensor itu sejatinya telah dilakukan pada 30 Agustus 2017. Sebanyak 72 peserta seleksi kala itu yang mendaftar. Namun saat proses pengecekan dokumen prakualifikasi, hanya 21 peserta yang dinyatakan lolos. Kemudian, setelah diseleksi kembali, hanya 6 peserta yang lolos tahap berikutnya. Dari 6 peserta itu, cuma 2 peserta yang mengirimkan dokumen administrasi, teknis, dan harga.
Dari 2 peserta itu, Kemkominfo menetapkan PT INTI sebagai pemenang. Harga penawaran yang diajukan PT INTI adalah Rp 198 miliar dengan harga terkoreksi Rp 194 miliar. Adapun proses pembayaran proyek menggunakan mekanisme "lump sum". Maksudnya, biaya yang akan dibayarkan cair setelah semuanya selesai.

Senin, 09 Oktober 2017

Sri Mulyani Beri Sinyal Pangkas Tarif Pajak Freeport

BESTPROFIT Pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan untuk menciptakan iklim investasi pertambangan yang lebih kondusif, salah satunya dalam hal perpajakan. BEST PROFIT

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah yang akan mengatur mengenai peralihan kebijakan penerapan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). PT BESTPROFIT

"Kita sekarang akan menyiapkan peraturan pemerintah yang akan mengatur penambangan yang benar-benar beralih dari KK menjadi IUPK. Itu akan membutuhkan kewajiban fiskal dan non fiskal yang perlu diatur berdasarkan undang-undang yang baru, yaitu undang-undang pertambangan," tuturnya di Gedung Energy Building, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Menurut hasil kajian tim Kementerian Keuangan, kebijakan peraturan saat ini pajak penghasilan (PPh) badan usaha pertambangan dalam KK pajaknya lebih besar dari kebijakan PPh final saat ini sebesar 25%. Pembayaran pajak yang lebih besar tersebut juga diemban oleh perusahaan pertambangan yang sedang berseteru dengan pemerintah yakni PT Freeport Indonesia. PT BEST PROFIT

"Saat ini kami mengerjakannya karena menurut undang-undang saat ini bahwa semua pajak akan sesuai dengan perkiraan sementara. Banyak di antara sepuluh kontrak tidak hanya Freeport tetapi juga penambang lainnya sesuai dengan (kontrak) yang dibuat dua dekade yang lalu yang jauh lebih tinggi dari PPh saat ini 25%," imbuhnya.

Menkeu memberi sinyal bahwa PPh badan usaha pertambangan akan disetarakan dengan PPh final yang ada yakni 25%. Adapun dalam rezim KK, Freeport dikenakan PPh badan sebesar 35%.

Pihaknya juga akan mengkaji perpajakan lain seperti royalti, pajak pertanahan dan properti, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pembagian pemerintah daerah.

"Kita masih mempersiapkan agar kita bisa menggunakan peraturan pemerintah ini untuk mengatur apa kewajiban pajak dan non pajak semua di IUPK," tukasnya.

Jumat, 06 Oktober 2017

Setnov menang praperadilan, penunjukan Plt ketum Golkar tak diperlukan

BESTPROFIT Ketua DPP Partai Golkar Aziz Samual mengatakan rekomendasi pleno agar Setya Novanto mengundurkan diri dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum tidak lagi diperlukan. Hal ini karena pengadilan telah mengabulkan gugatan praperadilan Setnov. Putusan itu menggugurkan status tersangka Setnov dalam kasus korupsi e-KTP. BEST PROFIT

Rekomendasi itu dibuat oleh tim kajian elektabilitas Partai Golkar di bawah kendali Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai. PT BESTPROFIT

"Saya rasa tidak perlu. Beliau kan enggak ada masalah, kenapa harus diganti," kata Aziz saat dihubungi, Selasa (3/10). BESTPROFIT FUTURES

Aziz menyarankan, semua kader untuk bersatu dan mengawal Setnov menyelesaikan masa jabatan hingga 2019. Kader diminta tidak membuat intrik-intrik yang dapat memicu perpecahan di tubuh partai berlambang pohon beringin.

"Kan kalau mau kita semua kader Golkar bersatu untuk mengantarkan beliau ke 2019. Jadi tidak perlu bikin trik yang aneh-aneh," tegasnya.

Selain mengawal Setnov hingga 2019, Aziz meminta kader bekerja keras menaikkan elektabilitas partai agar menjadi partai pemenang pemilu.

"Semua kader Golkar harus bersatu untuk menaikkan elektabilitas partai dan mengantarkan Partai Golkar 2019 jadi partai yang punya elektabilitas kuat dan bisa memenangkan pertarungan 2019," ujar Aziz.

Meski demikian, Aziz menganggap elektabilitas Golkar tidak hanya ditentukan oleh ketua umum saja. Sebab, Partai Golkar bergerak atas dasar sistem bukan bergantung pada ketum.

"Saya rasa kalau memang Partai Golkar bekerja keras menggerakkan kader di daerah-daerah untuk menaikkan elektabilitas saya rasa tidak ada masalah, tidak ada ketergantungan dengan ketua umum. Karena kerja kan bukan ketua umum saja," tukasnya.

Kamis, 05 Oktober 2017

Pengusaha ngaku dilema saat Rupiah anjlok maupun menguat

BESTPROFIT Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan selama fluktuasinya tidak tinggi kenaikan atau penurunan Rupiah maupun Dolar AS tidak masalah. Sebab, untuk pengusaha jika Dolar AS naik tentu akan sedih, begitu juga bila Rupiah menguat akan protes. BEST PROFIT

BEST PROFIT "Pengusaha tidak suka kejutan tiba-tiba Dolar AS naik kenceng itu sedih, Rupiah naik kenceng juga sedih protes juga, jadi lebih kepada kestabilannya saja," katanya, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/10). PT BESTPROFIT

Menurutnya, kenaikan Dolar AS ini menguntungkan pengusaha tambang. Namun, apabila dikenakan untuk pengusaha yang pakai Rupiah justru menjerit. Namun secara umum, kata Rosan, para pengusaha ingin rupiah tetap berada di level Rp 13.500 per USD.

"Walapun dilihat kecenderungannya masih akan melemah tapi ada range tertentu yang akan dimasukan ke dalam rencana mereka. Misalnya maksimum Rp 13.500 bawahnya Rp 13.450," tandasnya.

Rabu, 04 Oktober 2017

Saat Jokowi belajar bahasa isyarat dari anak artis kondang Dewi Yull

BESTPROFIT Presiden Joko Widodo mengadakan acara santai 'Ngopi Sore' di Istana Bogor pada akhir pekan lalu. Di acara itu, Jokowi mengundang pelaku bisnis minuman dan komoditas kopi Indonesia. BEST PROFIT
Salah satu tamu yang hadir telah mencuri perhatian Jokowi. Dia adalah Panji Surya Sahetapy. PT BESTPROFIT
Sosok Surya membuat seorang Jokowi penasaran. Apalagi, di acara itu, Surya sempat mengajak semua tamu yang hadir termasuk Presiden berbahasa isyarat mengucapkan 'saya cinta kopi Indonesia' BEST PROFIT
Selesai acara, Jokowi kemudian bertemu empat mata dengan Surya. Surya diajak nongol di-vlog Jokowi. Jokowi sempat diajarkan beberapa bahasa isyarat oleh Surya.
Jokowi sangat antusias mengikuti yang diarahkan anak kandung dari artis kondang Dewi Yull dan Ray Sahetapy tersebut.
"Terima kasih Surya, semoga bisa mencapai cita-citamu dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua," kata Jokowi menutup vlognya bersama Surya.

Selasa, 03 Oktober 2017

Tertibkan bangunan liar, Satpol PP Kota Tangerang bongkar 721 lapak

Petugas Satpol PP Kota Tangerang akhirnya menertibkan ratusan lapak pedagang kaki lima liar yang berada di pasar Malabar, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang pada Selasa (3/10). BESTPROFIT

Kasat Pol PP Kota Tangerang, Mumung Nurwana menjelaskan, total 721 lapak yang dibongkar pada penertiban hari ini. Pihaknya memastikan lapak pedagang itu adalah liar atau berdiri di luar peruntukan sebenarnya. PT BESTPROFIT

"Ini area hijau, nantinya ini akan di bangun terminal dan taman," ucap dia di Pasar Malabar, Selasa (3/10).

Menurut Mumung, dalam penertiban pasar yang berada di Kecamatan Cibodas itu pihaknya mengerahkan sebanyak 350 personel gabungan. PT BEST PROFIT

"Personel yang diturunkan 325 personel gabungan dengan personel samping," katanya. BESTPROFIT

Diterangkan dia, pihaknya sebelum melakukan penertiban pada hari ini mengaku sudah melakukan berbagai tahapan prosedur sesuai ketentuan yang ada.

"Bisa dilihat tak ada penolakan masyarakat, semua berjalan lancar, karena semua prosedur sebelum penertiban sudah kami jalankan," ujarnya.

Sesuai peruntukkanya, bekas pasar malabar yang sedang ditertibkan itu akan dijadikan terminal dan lahan terbuka hijau.

"Peruntukan untuk terminal, tapi tanya ke Dinas Perhubungan. Karena ini peruntukan untuk itu," tutup Mumung.

Senin, 02 Oktober 2017

Tren pelanggaran ASN di Jabar turun

Tren jumlah pelanggaran yang terjadi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jabar mengalami penurunan. Ini bisa dilihat ?dari sanksi disiplin yang dikeluarkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pada 2014 tercatat 33 ASN atau PNS terkena sanksi disiplin. Sedangkan pada 2015 jumlahnya berkurang jadi 19 ASN, pada 2016 berkurang lagi jadi 17 orang.

"Sedangkan untuk 2017 ini, sampai September baru tercatat 9 PNS yang terkena sanksi disiplin," kata Iwa di Bandung, Senin (2/10). Jika dibandingkan dengan jumlah ASN Pemprov Jabar yang mencapai 12.634 orang, jumlah ASN yang mendapat sanksi disiplin pada tahun ini tentu terbilang sangat sedikit.

Dia menambahkan, dari sembilan orang itu, seorang di antaranya mengalami penurunan pangkat selama satu tahun, enam orang mengalami penurunan pangkat tiga tahun, seorang mendapat pemberhentian secara hormat, dan seorang lainnya mendapat pemberhentian.

"Setiap sekretaris daerah di setiap wilayahnya berkewajiban menindak dan membina ASN yang tidak disiplin. Jika pejabat yang bersangkutan tidak melakukan evaluasi dan penindakan kepada bawahannya yang tidak disiplin, pejabat yang bersangkutan juga akan mendapat sanksi," jelasnya.

Iwa mengatakan terdapat Forum Sekda Jabar yang sangat efektif sebagai ruang koordinasi dan komunikasi intens dalam mengatur kedisiplinan ASN. Melalui forum ini, setiap sekda di masing-masing daerah ditekan untuk terus meningkatkan disiplin para ASN dengan sejumlah cara.

"Ada cara kedinasan, seperti meningkatkan kedisiplinan lewat apel pagi. Hal yang sifatnya lebih informal tapi ternyata lebih efektif. Di antaranya menjalin komunikasi kekeluargaan, mengunjungi pegawai yang sakit atau melahirkan, sampai kegiatan out bound," imbuhnya.

Hal terpenting dalam meningkatkan kedisiplinan, ujarnya, adalah menciptakan iklim yang kondusif dan nyaman di kantor, menghilangkan cuaca persaingan yang tidak sehat dan membuat pekerja betah di kantor. Sehingga, para ASN pun dapat lebih produktif bekerja dan berkarya. PT BESTPROFIT FUTURES

Berbagai jenis sanksi disiplin, lanjutnya, diberlakukan sesuai tingkat pelanggarannya. Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penyataan tertulis, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pembebasan jabatan, sampai pemberhentian secara hormat ataupun tidak hormat. BEST PROFIT

"Teguran lisan, jika PNS tidak masuk 5 hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan jelas. Penurunan pangkat diberlakukan jika 26-30 hari kerja tidak masuk. Jika 46 hari kerja tidak masuk tanpa alasan cuti, sakit, atau izin, akan diberhentikan," katanya. PT BESTPROFIT

Sebagian besar pelanggaran, katanya, disebabkan masalah keuangan dan akhirnya ASN yang bersangkutan mengerjakan karir lainnya. Penyebab lainnya adalah masalah keluarga, komunikasi dengan atasan atau teman kerja yang tidak baik, sampai ketidaknyamanan di kantor. BESTPROFIT