Asuransi Minta Pemerintah Tanggung Klaim Pasien Virus Corona

Industri asuransi nasional meminta pemerintah untuk menanggung klaim pasien virus corona jika penyebarannya di Indonesia meluas. Meski belum dikategorikan force majeure atau pandemik, namun ada kekhawatiran penyebaran meluas lantaran dua pasien positif di RS Sulianti Saroso. Best Profit

"Walau belum epidemi kan penularannya terbukti cepat, ini bisa menular ke banyak orang bisa makin berabe situasinya. Sebaiknya ditanggung pemerintah, seperti suspect yang dikarantina di Natuna dan Sebaru," terang Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu. Bestprofit

Sebelumnya, Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi AAJI Albertus Wiroyo Karsono mengungkapkan virus corona bukan pandemik. Artinya, asuransi yang menawarkan perlindungan kesehatan harus menanggung klaim jika nasabah terinfeksi.

Pandemik, ia menjelaskan merupakan bagian dari force majeure. Selain pandemik, perang juga dikategorikan sebagai force majeure. "Jika force majeure, tidak ditanggung. Tapi, virus ini belum ditetapkan pandemik, masih dianggap penyakit pada umumnya, dan di-cover ya (dijamin) asuransi," ujarnya di Bogor, Jumat (28/2). PT Bestprofit

Menurut Wiroyo, penyakit covid-19 masih dianggap wabah. Virus yang berkembang biak dari Wuhan, Hubei, China, tersebut telah merenggut lebih dari 3.006 nyawa hingga saat ini dan menginfeksi lebih dari 88.000 orang di dunia. PT Bestprofit Futures

Kepala Departemen Komunikasi AAJI Nini Sumohandoyo menjelaskan kendati bukan pandemik, tidak semua perusahaan asuransi menjamin klaim virus corona. Saat ini, baru beberapa perusahaan asuransi saja yang mendeklarasikan perlindungan virus yang mewabah dari Wuhan, Hubei, China.

Sementara, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAU) Dody Dalimunthe menegaskan hingga saat ini belum ada laporan dari anggotanya yang menerima klaim asuransi terkait virus corona.

Namun, ia menjelaskan seluruh klausul perjanjian berbeda bergantung masing-masing perusahaan asuransi dengan nasabah. "Jadi, saya tidak tahu, tidak bisa bilang. Mesti satu-satu perusahaan asuransi dicek ya," imbuh dia.

Kemenhub Belum Putuskan Nasib Kereta Cepat Usai Disetop PUPR

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan sampai saat ini belum menentukan langkah terkait kelanjutan proyek kereta cepatJakarta-Bandung. Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono menuturkan pihaknya masih mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait proyek tersebut. Best Profit

"Kami mendengarkan dulu, banyak sekali masukan-masukan. Nanti tentu kami akan melakukan komunikasi internal pemerintah untuk mengambil langkah-langkah," ucapnya, Senin (2/3).

Pemberhentian sementara proyek tersebut, telah memenuhi kesepakatan dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku kontraktor utama. Selama proyek dihentikan, pemerintah akan mengevaluasi metode kerja yang selama ini diterapkan. Bestprofit

Namun demikian, Djoko belum dapat memastikan dampaknya kepada investasi mega proyek tersebut.

"Intinya bahwa kami sekarang menjaring dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya," ucapnya.

Kementerian PUPR memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan  proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menjelaskan penghentian dilakukan setelah hasil pengamatan Komite Keselamatan Konstruksi (K3) PUPR menyatakan sistem manajemen konstruksi proyek kereta cepat tidak aman dilanjutkan.  PT Bestprofit

K3 PUPR menemukan indikasi yang berpotensi membahayakan keselamatan, kesehatan pekerja, dan lingkungan. Selanjutnya, proyek itu menghalangi akses jalan tol dan non tol serta mengganggu sistem drainase sehingga harus diambil keputusan penyetopan sementara.

"(Penghentian sementara) efektif 2 Maret nanti selama 2 minggu. Alasan utamanya berkaitan dengan metode kerja," kata Danis. PT Bestprofit Futures

Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri dimulai sejak peletakan batu pertama pada 2016 lalu. Bertindak sebagai kontraktor pembangunan proyek adalah Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang terdiri dari empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keempatnya meliputi, PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dengan China Railways.

BUMN Ikut Tender Pengadaan 1.050 Gerbong KA di Bangladesh

 Kementerian BUMN akan mengikuti tender pengadaan 1.050 gerbong kereta api untuk Bangladesh. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir tidak mengungkap detail nilai proyek kereta penumpang tersebut. Best Profit

"Kami diberi kesempatan untuk coba ikut tender 1.050 gerbong yang nilainya itu ratusan juta dolar," kata Erick di Kementerian BUMN, Jumat (28/2). Bestprofit

Selain penyaluran gerbong kereta, Indonesia juga akan membantu Bangladesh dalam sektor sumber daya manusia. Erick mengatakan Indonesia akan turut membantu melakukan pelatihan untuk pekerja yang ada di Bangladesh agar semakin berkembang.

"Kami tidak mau hanya kerja B2B (business to business), tapi kami juga akan coba bantu dalam pelatihan," ujar Erick. PT Bestprofit

Bangladesh dan Kementerian BUMN telah bekerja sama sejak 2005. Adapun nilai kerja sama di sektor kereta api sendiri sebesar US$181,6 juta.

Menteri Kereta Api Bangladesh Nurul Islam Sujon mengungkapkan hubungan Bangladesh dengan Indonesia memang sangat baik. Ia berharap, kerja sama ini akan semakin mempererat hubungan kedua negara. 

PT Bestprofit Futures

Selain sektor kereta api, Indonesia juga bekerja sama dalam pembangunan power plant. Dalam kerja sama ini, pemerintah akan melibatkan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Pelaku Asuransi Usul Penjaminan Polis Dilakukan LPS

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengusulkan penjaminan polis dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Artinya pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru yang berdiri sendiri. Best Profit

Dengan demikian, beban iuran pelaku usaha tidak bertambah, mengingat saat ini pelaku usaha rutin membayarkan iuran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Bestprofit

"Usulan kami, bergabung dengan lembaga yang sudah ada, yaitu LPS agar tidak ada beban pendirian lembaga baru," terang Ketua Umum AAUI Dadang Sukresna.

Apabila penggabungan fungsi penjaminan polis ke LPS tidak memungkinkan, ia berharap pemerintah tidak memungut iuran dari pelaku usaha asuransi. Pasalnya, ia menilai beban operasional industri asuransi sudah besar.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tambupolon menilai kalau pun iuran penjaminan polis harus dibayar, maka iurannya tidak bisa disamaratakan. PT Bestprofit

"Yang jadi isu, iurannya apakah sama untuk semua anggota karena anggota ada yang merasa loh 'kan saya mengelola perusahaan lebih baik daripada yang lain.' Hal-hal ini yang dibicarakan," imbuh dia.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah bilang industri memang merasa keberatan jika ada iuran tambahan. Apalagi, mereka sudah diwajibkan membayar iuran ke OJK setiap tahunnya. PT Bestprofit Futures

Namun, Ahmad menyebut mau tidak mau pelaku usaha tetap harus membayar iuran ke lembaga penjamin polis. Sama halnya dengan pelaku usaha perbankan yang membayar iuran ke OJK dan ke LPS.

"Maksudnya begini yang saya tangkap kan industri sudah bayar iuran nih ke OJK jadi jangan dibebani lagi. Jadi, bisa tidak iuran yang ke OJK itu di-share (dibagikan). Ini beberapa alternatif yang kami kaji. Tapi tetap industri bayar," kata Ahmad.

Diketahui, selama ini perbankan dikenakan pembayaran premi untuk LPS sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu sebesar 0,2 persen dari dana pihak ketiga (DPK) bank.

Tidak cuma itu, bank juga harus membayar iuran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tiap tahun sebesar 0,045 persen dari total nilai aset.

Virus Corona, Jokowi Diskon Pajak Hotel dan Restoran Rp3,3 T

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui penggelontoran subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menangkal dampak virus corona. Hibah senilai Rp3,3 triliun itu diberikan agar pemda membebaskan pajak hotel dan restoran terhadap pengusaha. Best Profit

"Kami berikan dukungan untuk 10 daerah destinasi pariwisata, yang terdiri dari 33 kabupaten/kota untuk tidak memungut pajak hotel dan restoran," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/2).

Rencananya, pembebasan pajak dilakukan untuk 6 bulan ke depan. Dengan cara ini, pemerintah berharap bisa meredam pukulan wabah virus corona ke sektor pariwisata. Bestprofit

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah juga akan merealokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pariwisata senilai Rp147,7 miliar. Senilai Rp96,8 miliar diantaranya akan dikonversi menjadi hibah untuk 10 destinasi pariwisata unggulan RI. 

Ia merinci 10 daerah yang akan membebaskan pajak hotel dan restoran serta realokasi DAK antara lain Danau Toba, DI Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. PT Bestprofit

Virus corona mewabah di beberapa penjuru dunia. Sampai dengan Selasa (25/2) virus telah membunuh 2.704 orang dan menginfeksi lebih dari 80 ribu orang.

Tak hanya kesehatan, wabah virus corona juga menghantam sektor pariwisata RI, termasuk hotel dan restoran.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama sebelumnya menaksir wabah virus corona berisiko merugikan sektor pariwisata RI hingga US$4 miliar atau sekitar Rp54,6 triliun jika terjadi selama setahun. PT Bestprofit Futures
 
Sekitar US$2,8 miliar atau sekitar Rp38,2 triliun di antaranya berasal dari hilangnya pemasukan devisa wisatawan dari China. Sebagai catatan, rata-rata kunjungan turis China ke Indonesia mencapai 2 juta kunjungan per tahun dengan rata-rata pengeluaran US$1.400 per kunjungan.

Luhut Soal AS Anggap RI Negara Maju: Jangan Berburuk Sangka

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pencoretan status Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS) merupakan strategi licik untuk menekan defisit neraca perdagangan dengan Indonesia. Best Profit

Dia menyayangkan berbagai pihak yang menganggap langkah tersebut sebagai serangan terhadap Indonesia. Sebab, menurut dia, kebijakan itu sebetulnya diberikan kepada 26 negara di dunia.

"GSP itu ada deal (kesepakatan) sendiri. Jadi, kalau ada orang bilang ada strategi licik, itu tidak benar, jangan kita berburuk sangka," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Selasa (25/2). Bestprofit

Luhut menegaskan pencoretan dari negara berkembang tak berpengaruh dengan Generalized System of Preferences (GSP) Indonesia sebab pemerintah baru akan menyelesaikan detailnya dengan Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) pada 2 Maret mendatang.

Di kesempatan yang sama, Luhut menyebut pemerintah tengah berupaya meningkatkan kerja sama bilateral dengan AS melalui persetujuan perdagangan bebas terbatas (limited free trade agreement).

"Kami punya pemikiran meningkatkan (kerja sama) menjadi limited free trade agreement, belum sampai free trade agreement karena harus mencapai persetujuan dari kongres (AS), tapi target kita ke situ," ungkapnya pada Selasa (25/2). PT Bestprofit

Sebelumnya, pencoretan Indonesia dari daftar negara berkembang AS dikhawatirkan berbagai pihak akan berpengaruh dengan pencabutan fasilitas pengurangan bea masuk GSP. 

GSP merupakan fasilitas insentif tarif preferensial umum atau fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang.

Jika dihapuskan, ekspor Indonesia terancam berkurang daya saingnya karena terkena tarif lebih tinggi. Ujung-ujungnya, ekspor dapat tertekan dan memperlebar defisit neraca dagang.  PT Bestprofit Futures
Pada Januari 2020, neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit US$864,2 miliar. Namun, dengan AS, neraca perdagangan RI surplus US$1,01 miliar.

PUPR GelontoPUPR Gelontorkan Anggaran Rp8 T untuk Pembangunan Rumah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp8,48 triliun untuk pembangunan perumahan pada 2020 ini. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa peruntukan. Best Profit

Pertama, sebesar Rp470 miliar untuk pembangunan 2.000 unit rumah khusus. Kedua, Rp3,14 triliun untuk pembangunan 4.864 rumah susun. Bestprofit

Ketiga, sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan 22.500 unit prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

Keempat, Rp4,36 triliun untuk pembangunan 181.365 unit rumah swadaya yang terdiri dari peningkatan kualitas rumah masyarakat sebanyak 166 ribu unit dan pembangunan rumah baru masyarakat penerima bantuan bedah rumah sebanyak 15.365 unit. PT Bestprofit

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan dukungan manajemen.

"Kami akan tetap mendorong pembangunan rumah secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara merata," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/2).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati meminta pemerintah untuk terus mendorong kebijakan perumahan yang lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Permintaan khususnya, ia sampaikan terkait pengadaan tanah dan lahan.

"Komisi V DPR RI akan mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang pro MBR. Dengan demikian, program Sejuta Rumah bisa dengan cepat terlaksana," kata Nurhayati.