Cadangan Devisa Turun Jadi US$135,2 M pada September

 Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah cadangan devisa Indonesia sebesar US$135,2 miliar pada September 2020. Posisi devisa turun dari sebelumnya US$137 miliar pada Agustus 2020. Best Profit

Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan penurunan cadangan devisa terjadi karena pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah. Selain itu, penurunan juga dipicu peningkatan kebutuhan dolar AS untuk stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar. 

Bestprofit

"Penurunan cadangan devisa pada September 2020 antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Onny dalam keterangan resmi, Rabu (7/10). PT Bestprofit

Kendati begitu, bank sentral nasional memastikan jumlah cadangan devisa masih aman. Sebab, posisi cadangan devisa masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, PT Bestprofit Futures

Selain itu, jumlah cadangan devisa juga masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tuturnya.

Bahkan, BI yakin cadangan devisa akan tetap memadai pada masa mendatang. Hal ini didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. 

Vaksin Corona Bio Farma Bakal Dijual Maksimal Rp200 Ribu

 Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir memperkirakan harga vaksin virus corona hasil kerjasama dengan Sinovac akan mencapai Rp200 ribu per dosis. Best Profit

Angka tersebut meningkat dari perkiraan semula sekitar Rp75 ribu sampai Rp145 ribu. Rencananya satu orang akan mendapatkan dua dosis vaksin agar kebal dari virus corona. Bestprofit

"Mereka belum menyebutkan biaya pastinya jadi kami hanya menyiapkan anggaran aproksimasi, masih mungkin berubah. Kami berharap dengan Sinovac didapatkan maksimum Rp200 ribu untuk satu dosis. Jadi kalau dua dosis Rp400.000," ujar Honesti dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Senin (4/10). PT Bestprofit

Ia melanjutkan, pemerintah menargetkan vaksinasi kepada 170 juta penduduk. Jumlah tersebut merupakan 70 persen dari total penduduk sesuai dengan petunjuk WHO untuk bisa mencapai herd immunity. PT Bestprofit Futures

"70 persen untuk capai herd immunity. Nilai uangnya kami belum hitung semua," imbuh Honesti.

Hingga saat ini Bio Farma juga masih melakukan uji klinis tiga, salah satunya di Bandung, Jawa Barat. Uji klinis vaksin ini rencananya akan selesai pada Januari 2021.

BPOM sendiri telah meminta hasil uji vaksin Sinovac dari negara-negara lain dapat dibuka agar bisa mengukur tingkat keampuhan vaksin tersebut. "Sehingga vaksin yang digunakan tidak semata-mata kita beli tapi dapat terjamin tingkat efektifitasnya," tandas Honesti.Jika dinyatakan berhasil, pemerintah akan meminta  izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) sehingga program vaksinasi nasional bisa segera dimulai pada Februari 2021.

Tiru Pusat, Emil Bubarkan Gugus Tugas Jadi Komite PC-PEN

 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19. Gantinya, Pemerintah Provinsi Jabar mengukuhkan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar. Skenario ini sama persis dengan yang dilakukan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Best Profit

"Tadi kami sudah melantik Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi menggantikan Gugus Tugas. Jadi, istilahnya nanti tidak ada lagi gugus tugas karena sudah dibubarkan lewat SK (Surat Keputusan) dan sudah dibentuk SK baru," tutur Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/10). Bestprofit

Adapun pengukuhan Komite Kebijakan ini tertuang Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar yang ditetapkan pada 1 Oktober 2020. PT Bestprofit

"Ini adalah struktur organisasi baru menyesuaikan dengan struktur organisasi satuan tugas di pusat. Tentunya, akan disinergikan dengan penanganan di Jawa Barat," ujar Emil.

Struktur Komite Kebijakan diketuai oleh Gubernur Jabar. Wakilnya, yakni Panglima Kodam/III Siliwangi, Panglima Kodam Jaya, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, Ketua DPRD, Kajati Jabar, Wakil Gubernur Jabar, dan para Wakil Ketua DPRD Jabar. PT Bestprofit Futures

Dewan pakar terdiri dari akademisi di bidang epidemiologi  hingga ekonomi serta ahli lainnya. Sementara, Ketua Pelaksana Komite Kebijakan dijabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja.

Dengan pengukuhan komite, Emil pun menginstruksikan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan untuk memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta melakukan laporan rutin kepada pimpinan untuk mempermudah arahan.

Merujuk Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat, Komite Kebijakan di Jabar membawahi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Provinsi Jabar dengan Ketua Harian Daud Achmad, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Provinsi Jabar dengan Ketua Harian Ipong Witono."Juga jaga kekompakan. Kemenangan (melawan pandemi) kuncinya adalah kebersamaan, kejayaan kuncinya adalah kesatuan. Saya titip lupakan ambisi ego sektoral dan ego pribadi. Semua bersatu di sini agar Jawa Barat terbaik dan tercepat dalam pengendalian covid-19," ucapnya.

Demi mewujudkan Jabar sebagai provinsi terbaik dan tercepat dalam pengendalian covid-19, Emil menjelaskan bahwa pihaknya merumuskan 36 indikator atau kategori yang saling berkaitan dalam penanganan pandemi global itu di Jabar.

"Satu indikator berhasil tapi indikator lainnya gagal maka perang melawan covid-19 tidak akan baik. Maka, saya titip kepada Ketua Pelaksana untuk menyosialisasikan 36 indikator sehingga Jabar satu irama dengan dasar keilmiahan. Oleh karena itu keilmiahan 36 indikator ini juga mohon segera dikuasai ilmunya oleh semua tim," tuturnya.

Dari sisi ekonomi, Emil juga memaparkan bahwa meski terjadi pandemi, ekspor Jabar tertinggi di Indonesia dari Januari hingga Agustus 2020.Kepada Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Provinsi Jabar, Emil berharap mereka bisa berinisiatif, proaktif, dan mengakomodasi semua strategi terkait pemulihan ekonomi di provinsi dengan penduduk hampir 50 juta jiwa ini.

Selain itu, investasi dan kenaikan pendapatan daerah dari pajak juga tinggi. Jabar juga akan fokus kepada UMKM dan daya beli masyarakat guna mendorong ekonomi daerah.

"Mari kompak bekerja sama menangani kesehatan dan memulihkan ekonomi," tandasnya.

Kemenkeu soal Utang Bambang: Kalau Bayar, Kita Cabut Cegah

 Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menilai pencegahan Bambang Trihatmodjo ke luar negeri dapat dicabut apabila yang bersangkutan segera melunasi utang-nya kepada negara. Best Profit

Isa menuturkan pengacara putra kedua mendiang presiden Soeharto itu sempat bersurat ke Kemenkeu agar utangnya tidak diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, hal itu ditolak karena piutang negara tak bisa dihapus. Bestprofit

Ia pun meminta Bambang dan pengacaranya menghubungi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk mencari jalan keluar penyelesaian utang-piutang di luar masalah hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

"Kami anjurkan untuk menghubungi PUPN di DKI (Jakarta) supaya bisa mencari jalan keluar lain, selain berproses di PTUN. Cara lain, ya bayar. Kalau dibayar, kami bisa mempertimbangkan mencabut pencegahan tersebut," ujar Isa dalam diskusi virtual bersama wartawan, Jumat (2/10). PT Bestprofit

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencegah Bambang Trihatmodjo untuk bisa berpergian ke luar negeri sampai November 2020, melalui Surat Keputusan bernomor 108/KM.6/2020 pada 27 Mei lalu. PT Bestprofit Futures

Pencegahan ini dilakukan lantaran Bambang memiliki utang ke pemerintah saat menjabat sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games XIX 1997.

Tak terima dengan perlakuan tersebut, Bambang lantas merespons aksi pencegahan ini dengan menggugat Sri Mulyani ke PTUN Jakarta pada 15 September 2020.

"Bukan dicekal ya, kita hanya cegah. Cekal itu singkatan dari cegah dan tangkal. Kalau orang punya piutang kita tidak akan tangkal. Yang kita cegah adalah mencegah orang pergi ke luar negeri," tuturnya.Isa menuturkan hingga saat ini DJKN  masih mengikuti arahan menterinya untuk mencegah Bambang Trihatmodjo dapat berpergian ke luar negeri.

Sementara, terkait gugatan Bambang ke PTUN, Kemenkeu mengaku siap menghadapinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Tentunya nanti prosesnya kita ikuti sesuai dengan tata tertib di peradilan tata usaha negara," pungkas Isa.

Tingkat pengangguran Jepang naik ke 3 persen pada Agustus 2020

 Tingkat pengangguran Jepang naik ke 3 persen pada Agustus 2020. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak Mei 2017. Best Profit

Dikutip dari AFP, Jumat (2/10), data statistik menunjukkan angka pengangguran Agustus 0,1 persen dari Juli. Kondisi ini menggambarkan dampak pandemi virus corona terhadap pasar tenaga kerja.

Data terpisah dari Kementerian Ketenagakerjaan Jepang mencatat, hanya ada 104 lapangan kerja yang terbuka untuk 100 pencari kerja pada Agustus lalu. Bestprofit

Angka itu lebih buruk dari bulan sebelumnya di mana terdapat 108 lapangan kerja bagi 100 pencari kerja.

Jepang sendiri berupaya mengatasi dampak bencana alam dan kenaikan pajak konsumsi sebelum pandemi virus corona menghantam ekonomi global. PT Bestprofit

Ketika covid-19 mewabah, Jepang tidak menerapkan penguncian wilayah (lockdown) dan memilih untuk mengimbau warganya tetap di rumah. PT Bestprofit Futures

Namun, corona tetap menghajar belanja konsumer dan pariwisata.

Sementara itu, pasar tenaga kerja Jepang terbilang sangat ketat. Jumlah penduduk usia kerja menurun dengan populasi yang menua dengan cepat.

Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pernah mengeluarkan solusi dengan menambah jumlah pekerja wanita dan usia tua ke pasar kerja. Selain itu, pemerintah juga sedikit melonggarkan aturan imigrasi yang ketat.

Cara Daftar Online BPJS Ketenagakerjaan

  Calon peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mendaftarkan diri lewat online (daring) di tengah pandemi covid-19. Bahkan, pendaftaran secara online hanya membutuhkan waktu 5 menit saja. Best Profit

Mengutip situs web resmi, https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/, berikut adalah cara mendaftar secara daring. Bestprofit

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Untuk Pekerja BU, calon peserta dapat mengunjungi situs web https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu. 

Setelahnya, pada tahap pertama peserta akan diminta mengisi informasi pekerja, seperti lokasi bekerja, pekerjaan, jam kerja, dan penghasilan rata-rata per bulan. PT Bestprofit

Kedua, peserta tinggal mengisi informasi pekerjaan dengan lebih rinci. Anda akan diminta untuk memilih dua opsi program antara JKK dan JKM atau JKK, JKM, dan JHT. Lalu, pilih periode pembayaran iuran. PT Bestprofit Futures

Ketiga, isi data diri, seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor handphone, email, dan kantor cabang kepesertaan terdekat. Pada tahap terakhir, Anda akan diminta membayar iuran.

Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU)

Untuk pendaftaran online mandiri penerima upah, dapat mengunjungi  https://pom.bpjsketenagakerjaan.go.id/pu dan mengisi alamat email untuk mendaftarkan diri.

Lalu, Anda akan diminta melakukan login ke email dan mengunjungi link yang dikirimkan. Setelah akun aktif, Anda harus mengisi data PK/BU dan data tenaga kerja.

Kemudian, akan keluar jumlah iuran yang harus dibayarkan. Setelahnya, Anda secara resmi terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Gubernur Sulteng Geram Banyak Smelter Tak Setor Royalti

 Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola berang dengan perusahaan smelter di wilayahnya lantaran tak menyetor royalti ke kas daerah. Padahal, pemerintah daerah telah berusaha maksimal memberikan kemudahan dan jaminan keamanan investasi. Best Profit

Pemda, lanjutnya, juga terlanjur meyakini pembangunan smelter yang memproduksi Nickel Pig Iron (NPI), khusus di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, tak hanya dapat membuka lapangan kerja baru, tapi juga memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bestprofit

 "Jangankan setor ke daerah untuk peningkatan PAD, dana CSR saja tidak diberikan kepada masyarakat di sekitar tambang. Padahal, smelter tersebut mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar dari hasil olahan bijih nikel," ujar Longki dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (28/9). PT Bestprofit

Menurut Longki, situasi itu juga diperburuk lagi dengan dualisme perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemilik smelter.  

PT Bestprofit Futures

Pertama, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Khusus dari Kementerian ESDM sesuai Permen Nomor 11 Tahun 2018. Kedua Ijin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian sesuai Peratran Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015.

Harusnya, yang diterbitkan hanya lah IUP-OP Khusus. Sebab, dengan pemberlakuan IUP-OP Khusus, daerah mendapatkan royalti hasil pengolahan/pemurnian dan sangat menolong peningkatan PAD.

Sebaliknya, jika yang digunakan IUI, pengusaha hanya dikenakan PPh 21, PPh 22, PPh 24 dan PPh 25 tanpa ada peningkatan nilai tambah di daerah.

"Belum lagi hasil dari PPN para pekerja, jika berkantor pusat di Jakarta, maka pajaknya langsung dibayarkan di Jakarta, di daerah tidak dapat," sesal Gubernur. 

Padahal, menurut Gubernur Sulteng dua periode itu, perusahaan smelter yang beroperasi di daerahnya, telah menerima insentif berupa tax holiday, tax allowance, bebas bea masuk, termasuk bebas bea keluar untuk hasil olahan smelter yang diekspor. 

Jadi, menuutnya, perusahaan-perusahaan itu hanya mengeruk kekayaan dan merusak lingkungan di daerah. "Kami terus dirugikan dari aktivitas tambang itu," tambahnya.

Menurut Longki, saat ini terdapat 11 smelter yang beroperasi di wilayahnya. Seharusnya, dari hasil kalkulasi, pembagian dana bagi hasil yang didapat dengan produksi 6,3 juta ton NPI per tahun dari smelter-smelter itu bisa mencapai Rp212,7 triliun.

Sedangkan dari dana bagi hasil yang didapat dari produksi smelter, kata Longki, seharusnya Provinsi Sulawesi Tengah mendapat bagian Rp1,36 triliun per tahun, kemudian bagian untuk kabupaten/kota sebesar Rp2,72 trilun per tahun dan pembagian kabupaten/kota lainnya sebesar Rp226,9 miliar.

"Tetapi ternyata, harapan itu tidak sesuai kenyataan," tandasnya.