BI Jelaskan Alasan Bank Sentral Harus Tetap Independen

 Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bank sentral harus tetap independen. Alasannya, kondisi ini diperlukan agar kebijakan moneter kredibel dan bisa dipercaya pelaku ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Best Profit

Di samping itu independensi diperlukan untuk menjaga perimbangan pengaruh kebijakan moneter dan fiskal agar kondisi makroekonomi tetap stabil. Bestprofit

"Nah disinilah kita perlu paham bahwa BI ini memang sebagai lembaga independen. Artinya, BI memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan moneter," tuturnya saat jadi pembicara dalam Kuliah Tamu yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jumat (16/10). PT Bestprofit

Namun demikian, lanjut Destry, tentunya independen BI tidak bisa mutlak, melainkan harus tetap sejalan dengan visi pembangunan nasional. "Karena kita independensi dalam inter-dependencies. Jadi artinya independen, tapi tetap ada dalam konteks NKRI," imbuhnya. PT Bestprofit Futures

Hal inilah yang menyebabkan dalam kondisi dan situasi tertentu, bank sentral harus bisa untuk mendukung kebijakan pemerintah. Dalam hal penanganan covid-19, misalnya, BI tetap membantu pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan moneter yang akomodatif.

"Jadi, saat ini memang yang jadi konsentrasi di BI adalah bagaimana kita menjaga stabilitas rupiah dan bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan di mana tujuan akhirnya itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mendukung pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang dia.

Selain itu, kebijakan extraordinary juga dilakukan seperti halnya yang diambil bank sentral di banyak negara. Salah satunya dengan membeli langsung Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer.

"Dalam hal ini moneter dan fiskal, untuk mendukung perekonomian kita, sehingga menjadi lebih baik dan bisa terlepas dari apa yang terjadi saat ini, yaitu kondisi yang extraordinary," tandasnya.

Seperti diketahui pada Agustus lalu DPR sempat berencana membahas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di dalam rencana revisi tersebut terdapat pembahasan pembentukan dewan moneter yang membuat BI tersubordinasi dan menjadi tak lagi independen.

Erick: Kualitas Riset Vaksin Corona Bio Farma Diakui Dunia

 Menteri BUMN Erick Thohir mengaku heran jika ada pihak yang meragukan kualitas dan kemampuan bangsa Indonesia. Pasalnya, ia menyebut bahwa reputasi dan kualitas salah satu perusahaan farmasi RI, PT Bio Farma (Persero), dalam riset dan pengembangan vaksin corona telah diakui dunia. Best Profit

Dalam kunjungan kerjanya ke Inggris, Erick menyatakan bahwa Bio Farma memiliki fasilitas riset medis yang terpercaya baik dari segi kualitas maupun kapabilitasnya. Bestprofit

"Ini membuktikan kalau kita mempertanyakan kualitas dan kemampuan bangsa kita adalah sesuatu yang aneh, karena di sini terjawab bahwa kita memiliki perusahaan kualitas dunia, yaitu Bio Farma," tutur Erick dalam press briefing secara virtual pada Rabu (14/10) malam.

Hal tersebut, lanjut Erick, dibuktikan dengan minat kerja sama koalisi epidemi global atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) dengan Bio Farma dalam riset dan pengembangan vaksin berpotensi epidemi/pandemi. PT Bestprofit

"Kita mempunyai riset medis yang juga dipercayakan, kualitas dan kapablitas kita pun dari hasil riset yang disampaikan Ibu Menlu, dari CEPI atau pun kerja sama ke depan," imbuhnya.

Di kesempatan sama, Erick juga menyampaikan maksud dari kunjunganannya bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Inggris tersebut. Selain soal kerja sama pengembangan vaksin, ia juga menyebut bahwa kedua negara akan menjajaki kerja sama di bidang pertahanan. PT Bestprofit Futures

Namun sayangnya dia tak menjelaskan lebih lanjut soal hasil penjajakan kerja sama tersebut.

Selain sektor pertahanan, Erick juga menyebut menjajaki kerja sama dalam mengembangkan energi terbarukan (renewable energy) bersama Inggris.

Kerja sama lainnya, pendidikan, terutama di bidang hospitality pariwisata. Dia berharap penjajakan dan kerja sama mampu meningkatkan kualitas layanan di industri itu.

Erick mengatakan penjajakan dilakukan karena belakangan ini kebutuhan untuk pariwisata, seperti Mandalika, Lombok, yang merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK), terus meningkat.

Selain bidang itu, Erick juga mengatakan tengah menjajaki kerja sama dalam bidang kesehatan. Erick ingin dengan kerja sama itu nantinya Indonesia bisa memiliki fasilitas kesehatan yang tak kalah dengan negara Jiran seperti Singapura.

"Karena ini ingin memastikan kesempatan Indonesia menjadi pemain kelas regional kelas kesehatan, masyarakat Indonesia banyak ke Singapura, sekarang juga ada fasilitas yang terpercaya di Indonesia," tandasnya.

Mensos Siapkan Bantuan Logistik Antisipasi Dampak La Nina

 Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan pihaknya telah menyiapkan stok bantuan sebagai antisipasi bencana alam akibat fenomenaLa Nina. Bantuan ini meliputi makanan hingga peralatan dasar yang dibutuhkan saat bencana alam terjadi. Best Profit

"Kami ada tiga gudang dan dilengkapi beberapa gudang di provinsi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda)," ungkap Juliari dalam konferensi pers usai rapat terbatas (ratas) secara virtual, Selasa (13/10). Bestprofit

Ia mengatakan stok bantuan untuk masyarakat sengaja dipersiapkan dari sekarang agar jika bencana alam terjadi secara tiba-tiba, pemerintah bisa langsung menyalurkan bantuan ke lokasi bencana alam. Dengan begitu, kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat bisa segera didistribusikan. PT Bestprofit

"Instruksi Presiden kepada Kementerian Sosial adalah pada saat darurat bencana atau bencana datang, bantuan-bantuan kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana bisa segera didistribusikan," jelas Juliari. PT Bestprofit Futures

Selain itu, Juliari menjelaskan pihaknya juga telah mengantisipasi tempat pengungsian. Pemerintah akan menyiapkan tempat pengungsian dengan tetap menjaga protokol kesehatan demi menghindari penularan virus corona (covid-19).

"Kalau saat normal mungkin tenda bisa berisi puluhan orang, bahkan kadang bisa ratusan. Tentu kami akan melihat lokasi di lapangan. Lokasi pengungsian sehubungan dengan pandemi tentu akan berbeda dengan pengungsian pada saat normal," imbuh Juliari.

Nantinya, pemerintah juga akan menyiapkan alat proteksi diri di tempat pengungsian. Ini untuk meminimalisir terbentuknya klaster penularan baru di tempat pengungsian.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan curah hujan berpotensi naik 20 persen-40 persen akibat fenomena La Nina. Hal ini merupakan prediksi dari BMKG."Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan apakah mungkin di lokasi pengungsian dilakukan test, apakah rapid test atau PCR. Ini kami akan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan," jelas Juliari.

"Saya ingin agar semuanya menyiapkan diri mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi" kata Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta jajaran menterinya untuk melihat potensi dampak La Nina terhadap sektor pertanian, perikanan, dan perhubungan. Sebab, curah hujan yang meningkat signifikan akan berdampak pada produksi di sektor-sektor tersebut.

Anak Buah SMI Buka Daftar Sektor yang Tak Optimal Bayar Pajak

 Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan sejumlah sektor belum optimal dalam menyetor pajak kepada negara. Padahal, porsinya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar. Best Profit

"Di sinilah kalau kami ingin reformasi sektor perpajakan, kontribusi sektoral harus dipelajari, pertimbangkan, apakah fair? Apakah ada sesuatu yang harus diubah. Ini semua jadi bagian dari kebijakan reformasi perpajakan ke depan," ujarnya dalam briefing UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan, Senin (12/10). Bestprofit

Ia mencontohkan misalnya sektor pertanian yang memiliki kontribusi kepada PDB hingga 13,3 persen. Namun, kontribusinya pada perpajakan baru mencapai 1,34 persen. Ia menduga rendahnya sumbangan pajak dari sektor ini lantaran rendahnya literasi pajak pada wajib pajak sektor pertanian. PT Bestprofit

"Sebetulnya kami sedang tidak berusaha memajaki petani kita, dengan lahan kecil. Kami sedang pastikan petani yang omzetnya sudah cukup besar, kalau tidak salah omzetnya Rp2 miliar, kalau yang sudah cukup besar omzetnya harusnya bayar pajak dengan disiplin," ujarnya.

Selanjutnya, sektor konstruksi dan real estate yang memiliki sumbangan pada PDB sebesar 14,1 persen, tetapi kontribusi perpajakan hanya 6,77 persen. Selain itu, Kementerian Keuangan juga ingin mendorong sumbangan perpajakan dari sektor UMKM yang porsinya pada PDB kurang lebih 50 persen. PT Bestprofit Futures

"Melihat bahwa porsi UMKM sangat besar, ini mencerminkan informalitas dari perekonomian kita. Banyak UMKM diperkirakan tidak masuk dalam sistem perpajakan," tuturnya.

Sebaliknya terdapat dua sektor yang kontribusinya pada perpajakan lebih besar ketimbang porsinya pada PDB, yakni perdagangan dan manufaktur.

Tercatat, perdagangan memiliki sumbangan sebesar 13,6 persen, tapi porsi kepada penerimaan perpajakan mencapai 18,67 persen. Sedangkan, kontribusi sektor manufaktur pada 20,5 persen, namun sumbangan perpajakan lebih tinggi, yakni 27,41 persen.

"Ini yang harus dipikirkan pelan-pelan dan bersama, tidak bisa kami katakan, nanti akan ketemu solusi sendiri, tidak mungkin. Harus reformasi sama-sama," ucapnya.

Pemerintah Klaim Izin AMDAL Tak Dihapus di UU Ciptaker

 Pemerintah memastikan izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) tidak dihapus di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Izin AMDAL hanya disederhanakan karena tetap menjadi salah satu syarat untuk pengajuan izin usaha. Best Profit

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengakui izin AMDAL diubah menjadi lebih sederhana karena ketentuan yang sebelumnya berlaku cukup berbelit.  Bestprofit

"AMDAL tidak dihapus, dan tetap ada, akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien," ujar Susi, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi, Jumat (9/10). 

Kendati demikian, Susi menekankan prinsip dan konsep AMDAL tidak berubah dari ketentuan lama. Perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan.   PT Bestprofit

"Tahapan izin lingkungan diringkas menjadi tiga tahap, yaitu proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, dan perizinan berusaha," katanya.   PT Bestprofit Futures

Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum. Sementara, berdasarkan ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari perizinan berusaha. 

"Maka, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, izin usah tetap jalan," jelasnya. 

Izin berusaha pun dapat langsung dicabut bila tidak memenuhi syarat, salah satunya AMDAL. Pencabutan juga bisa dilakukan bila kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.Namun, di UU Ciptaker, izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha. Dengan begitu, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus adalah perizinan berusaha.

Selanjutnya, penerbitan AMDAL tetap merujuk pada keputusan kelayakan lingkungan hidup dari hasil uji. Keputusan ini tetap harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau daerah.

BI: Suntikan Likuiditas ke Perbankan Rp666 T per Awal Oktober

 Bank Indonesia (BI) melakukan pelonggaran moneter lewat instrumen kuantitas atau quantitative easing (QE) dengan suntikan dana sebesar Rp666 triliun sejak awal tahun hingga awal Oktober 2020. Best Profit

Angka ini tercatat naik Rp4 triliun dibandingkan dengan total suntikan pada akhir September 2020 yang sebesar Rp662,1 triliun. 

Bestprofit

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan likuiditas perbankan kini sudah lebih dari cukup. Makanya, ia berharap penyaluran kredit bisa dipercepat ke depannya. 

PT Bestprofit

"Suntikan likuiditas perbankan Rp666 triliun, sehingga likuiditas perbankan sudah lebih dari cukup. Insyaallah ke depannya bisa mempercepat penyaluran kredit," ungkap Perry dalam acara Hari Lahir ke 9 Himpunan Pengusaha Nahdliyin secara virtual, Jumat (9/10). PT Bestprofit Futures

Sayangnya, Perry tidak merinci bentuk dari suntikan dana tersebut. Hal yang pasti, bank sentral sudah melakukan injeksi likuiditas sejak 2020.

Injeksi likuiditas itu dilakukan melalui pembelian surat berharga nasional (SBN) dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan dengan mekanisme term-repurchase agreement (repo), dan penurunan giro wajib minimum (GWM).

Kemudian, BI kembali melakukan injeksi likuiditas pada Mei sampai September 2020. Total suntikan dana sepanjang periode tersebut sebesar Rp242,2 triliun.Mengutip data BI, bank sentral melakukan injeksi likuiditas pada Januari hingga April 2020 sebesar Rp419,9 triliun. Rinciannya, untuk pembelian SBN dari pasar sekunder sebesar Rp166,2 triliun, repo perbankan Rp160 triliun, FX swap Rp40,8 triliun, dan penurunan GWM rupiah Rp53 triliun.

Suntikan likuiditas dilakukan dengan menurunkan GWM sekitar Rp102 triliun, tidak mewajibkan tambahan giro bagi yang tidak memenuhi rasio intermediasi makroprudensial (RIM) sebesar Rp15,8 triliun, serta repo perbankan dan FX swap sebesar Rp124,4 triliun. 

Jokowi Bakal Terapkan Model Bisnis Bagi Petani Food Estate

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan model bisnis untuk petani di food estate atau lumbung pangan lain seperti yang dilakukan di Kalimantan Tengah. Di provinsi tersebut, pemerintah mengombinasikan beberapa komoditas untuk ditanam, dari buah-buahan hingga sayur-sayuran. Best Profit

Jokowi menyatakan beberapa komoditas yang dikombinasikan, seperti padi, jeruk, kelapa, bawang merah, dan ikan. Ia menyebut food estate ini akan menjadi proyek percontohan bagi food estate lainnya. Bestprofit

"Kombinasi model bisnis ini yang akan kami coba lebih dulu, begitu nanti bagus, sukses, model bisnis ini akan kami copy di tempat-tempat lain," ujar Jokowi saat mengunjungi food estate di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Kamis (8/10). PT Bestprofit

Jokowi menjelaskan pemerintah akan membangun model bisnis serupa di lahan lain yang memiliki luas minimal 1.000 hektare. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan mengombinasikan beberapa komoditas, Jokowi menyatakan petani tak lagi hanya mengandalkan pendapatan dari satu produk saja. PT Bestprofit Futures

Misalnya, petani juga bisa mendapatkan keuntungan sekaligus dari penanaman jeruk, kelapa, bawang merah, dan padi.

"Dengan cara-cara ini kami harapkan pendapatan petani naik," imbuh Jokowi.

Dalam proses pembangunannya, Jokowi mengakui menemui beberapa kendala. Salah satunya adalah masalah kepemilikan lahan di area food estate.Diketahui, pemerintah sedang fokus membangun food estate di Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, serta Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Hal ini diungkapkan beberapa waktu lalu oleh Jokowi. Untuk mengurus masalah tersebut, ia memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk mengurusnya.

"Masih terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan, yaitu yang berkaitan dengan kepemilikan lahan di area food estate. Saya minta ke Menteri ATR BPN ini bisa segera menuntaskan," kata Jokowi belum lama ini.