Survei: Elektabilitas Partai Golkar dan Partai Demokrat Turun

 

PT BESTPROFIT FUTURES  - Temuan survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menunjukkan elektabilitas Partai Golkar dan Partai Demokrat menurun dalam tiga bulan belakangan. Best Profit

"Partai Golkar turun dari 8,7 persen menjadi 7,0 persen sedangkan Partai Demokrat anjlok dari 10,6 persen menjadi 4,9 persen," kata peneliti indEX Research, Reza Reinaldi, Minggu (9/1/2022). Bestprofit

Partai Demokrat yang sepanjang 2021 menikmati lonjakan elektabilitas tampaknya mulai kehilangan momentum seiring meredanya konflik di tubuh partai berlogo mercy tersebut. Sementara itu, Partai Golkar meskipun turun tetapi kembali ke posisi ketiga setelah PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.  PT Bestprofit

Elektabilitas PDI Perjuangan, kata dia, juga turun tetapi tetap unggul dengan perolehan 16,7 persen  disusul Partai Gerindra 13,5 persen. Secara umum partai-partai cenderung stagnan dan hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengalami tren kenaikan elektabilitas yakni 5,4 persen.

Menurut Reinaldi, kenaikan elektabilitas PSI terutama disumbang dari strategi partai pro milenial itu di Jakarta. Terakhir, dalam peringatan ulang tahun ketujuh PSI, Giring Ganesha menghebohkan publik dengan pernyataan menolak calon pemimpin pembohong yang pernah dipecat Presiden Joko Widodo.

Selain Partai Demokrat dan PSI, partai-partai lain yang berada pada papan tengah ialah PKB dengan elektabilitas 6,1 persen, PKS 5,5 persen dan Nasdem 4,0 persen.

"Total delapan partai politik berhasil mengamankan diri di atas ketentuan parliamentary threshold," kata dia seperti dikutip Antara.

Beberapa partai politik juga terancam tidak bisa kembali ke Senayan yaitu PPP yang hanya memperoleh elektabilitas 2,5 persen dan PAN 1,1 persen. Dua partai baru masih harus berjuang keras supaya bisa lolos ke Senayan yakni Partai Ummat 1,3 persen dan Partai Gelora 1,0 persen.

Sisanya berada di papan bawah yaitu Perindo 0,8 persen, Partai Hanura 0,6 persen, PBB 0,3 persen, PKPI 0,2 persen dan Partai Berkarya 0,1 persen. Partai Garuda dan Partai Masyumi Reborn nihil dukungan dan pilihan lainnya 0,9 persen serta sisanya tidak tahu/tidak menjawab 28,1 persen.Survei Index Research dilakukan pada 26 Desember 2021 hingga 5 Januari 2022 terhadap 1.200 orang yang mewakili semua provinsi. Responden dipilih secara acak bertingkat dan diwawancara secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

 Sumber : Liputan6

TNI Siagakan 2 SSK Bantu Redam Bentrok Antarwarga di Jayawijaya

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Dua satuan setingkat kompi (SSK) dari Kodim 1702 dan Yonif 756/WMS disiagakan membantu Polres Jayawijaya untuk meredam bentrok antarwarga di Kabupaten Jayawijaya. Best Profit

Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Budi Arif Situmeang dalam keterangan, Senin (10/1/2022) mengatakan, prajurit TNI turun langsung ke area bentrok antarsuku di Distrik Wouma untuk meredakan, menyekat, dan menghalau kelompok massa guna mencegah meluasnya area bentrok suku di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Bestprofit

Dandim menjelaskan, bentrokan terjadi antara dua kelompok masyarakat dari Suku Lanny Jaya dan warga Suku Nduga di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya. PT Bestprofit

"Kejadian tersebut dipicu dugaan pembunuhan yang dilakukan masyarakat Lanny Jaya kepada warga Nduga atas nama Yonas Kelnea (48). Korban diduga dibunuh akibat permasalahan keluarga," kata Dandim 1702/Jayawijaya.

Dandim mengatakan pada Minggu (9/1/2022) siang bentrokan kembali pecah. Kedua kubu masyarakat saling serang menggunakan alat perang tradisional.

"Namun TNI dan kepolisian yang bersiaga berhasil membubarkan massa," tegas Dandim seperti dikutip Antara.

Akibat bentrokan antarwarga pada Sabtu (8/1/2022), menurut Dandim, terdapat satu korban meninggal dunia, 22 orang luka-luka, empat unit honai terbakar, 35 unit rumah habis terbakar, 2 unit mobil, dan 4 unit motor terbakar.

"Saat ini, aparat keamanan Kodim 1702/JWY, Yonif 756/WMS, dan Polres Jayawijaya siaga di tempat kejadian dan berupaya meminta kedua pihak menahan diri. Pendekatan dengan tokoh masyarakat dari masing-masing kelompok yang bertikai telah dilakukan. Para kepala suku dan panglima perang juga sudah diajak meredakan kelompoknya," kata Dandim.

Sementara itu, pada Minggu malam, Dandim 1702/JWY Letkol Inf Arif Budi Situmeang, Danyonif 756/WMS Letkol Inf Tommy, dan Waka Polres Jayawijaya Kompol Ferdinand mengadakan pertemuan dengan Bupati Jayawijaya John Richard Banua serta Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom guna membahas langkah antisipasi terjadinya bentrokan kembali, penyelesaian masalah secara tuntas, dan menyeluruh.

Sumber : Liputan6

Cuaca Besok Selasa 11 Januari 2022, Jakarta Hujan Sepanjang Hari

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Cuaca besok Selasa 11 Januari 2022, langit pagi hari Jakarta diperkirakan turun hujan ringan, hanya Jakarta Barat hujan sedang. Best Profit

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, cuaca Jakarta siang hari juga diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Bestprofit

Begitu pula pada malam hari. Hanya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang diperkirakan hujan ringan malam harinya. PT Bestprofit

"Waspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di Jakbar, Jakpus, Jaksel dan Jaktim pada sore hari," tulis BMKG. Lowongan Kerja

Tidak jauh berbeda, wilayah penyangga Ibu Kota yaitu Bekasi, Depok, dan Kota Bogor, Jawa Barat juga pada siang hari juga diprediksi bakal turun hujan pada siang hari.

"Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang antara siang hingga malam hari Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta," jelas BMKG.

Sumber : Liputan6

Kemendagri: Pindah Domisili Cukup Tunjukkan KK, Tak Perlu Pengantar RT/RW

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan syarat keterangan RT/RW atau Desa/Kelurahan untuk mengurus pindah domisili kini sudah dihapuskan. Dengan begitu, pindah domisili dalam satu kabupaten/kota kini cukup menunjukkan kartu keluarga (KK). Best Profit

Penghapusan syarat ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 96 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 108 Tahun 2019. Kemendagri akan memberikan sanksi tegas apabila ada kepala dinas yang masih meminta surat pengantar RT/RW untuk pindah domisili. Bestprofit

"Pindah penduduk dalam satu Kabupaten/Kota, cukup menunjukan Kartu Keluarga (KK) saja. Tidak perlu pengantar apa pun," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dikutip dari siaran persnya, Senin (10/1/2022). PT Bestprofit

"Jadi, kalau ada Kepala Dinas Dukcapil yang m asih meminta pengantar dari RT/RW sampai ke Desa/Kelurahan akan saya beri sanksi tegas," sambungnya. Lowongan Kerja

Menurut dia, perpindahan penduduk dalam satu kabupaten/kota juga tidak memerlukan Surat Keterangan Pindah atau SKP. Hanya penduduk yang melakukan perpindahan antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi yang akan dibekali SKP oleh Dinas Dukcapil asal untuk diberikan ke daerah tujuan.

Zudan menjelaskan alasan dihapuskannya keterangan RT/RW hingga Desa/Kelurahan. Dia menyampaikan data kependudukan yang diampu Dukcapil sudah lengkap sehingga tidak memerlukan verifikasi dari RT/RW maupun Desa/Kelurahan.

"Kecuali penduduk tersebut belum terdata dalam database, maka perlu pengantar RT/RW untuk membuat NIK pertama kali," ujarnya.

Oleh karena itu, Zudan mengimbau agar masyarakat betul-betul mencermati persyaratan-persyaratan yang berlaku. Dia juga meminta Kepala Dinas Dukcapil untuk mengecek sampai petugas di tingkat Kelurahan/Desa atau Kecamatan, dan mengganti atau bahkan mencopot petugas yang tidak melayani dengan baik.

"Kita harus tegas karena pelayanan publik ini mutlak harus kita perbaiki agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari negara," tutur Zudan.

Sumber : Liputan6

Wagub DKI soal Kenaikan Kasus Covid-19 di Jakarta: Akan Koordinasi dengan Pusat

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam melakukan mitigasi terkait naiknya kasus Covid-19 terlebih Omicron di wilayahnya. Best Profit

"Kita akan koordinasikan dengan pemerintah pusat, prinsipnya kita akan mengikuti kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat," kata dia di Balai Kota, Selasa 4 Januari 2022 malam. Bestprofit

Misalnya soal mitigasi adalah masa karantina pelaku perjalananan luar negeri yang mengikuti  kebijakan pusat. Semuanya dilakukan, untuk mengendalikan Covid-19 di Jakarta. PT Bestprofit

Selain itu, Riza pun mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memastikan penularan virus varian Omicron semakin meluas.

"Di sana jangan sampai lepas masker, tidak melaksanakan prokes di luar negeri tahu-tahu nanti di sana kena Omicron kemudia masuk Jakarta membawa Omicron," kata dia.

Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 menyebut ada dua provinsi yang mengalami kenaikan selama empat minggu berturut-turut, yaitu DKI Jakarta dan Kepulauan Riau.

"DKI Jakarta kasusnya terus meningkat dari 212 menjadi 254. Kemudian meningkat lagi menjadi 348, terakhir mencapai 526 kasus," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan melalui daring, Selasa 4 Januari 2022.

Dia pun mengingatkan, kunci mencegah lonjakan kasus Covid-19 sudah tertuang dalam rilis Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada gelombang kedua pandemi Covid-19. Saat itu, lonjakan kasus Covid-19 dipicu varian Delta.

"Lonjakan kasus dapat dicegah dengan respons pengendalian kasus yang sedini mungkin," jelas Wiku.

Karenanya, dia meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau segera mengambil tindakan pengendalian Covid-19 dalam dua pekan ke depan.

Wiku juga berharap agar fungsi Satgas fasilitas umum dan Posko Covid-19 dioptimalkan.

"Mohon pastikan Satgas posko di fasilitas umum dan tingkat desa atau kelurahan yang telah dibentuk dan berfungsi seluruhnya agar pengawasan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan maksimal," kata dia.

SUmber : Liputan6

Satgas Minta Kenaikan Kasus Covid-19 di Jakarta dan Kepri Segera Ditangani

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Satgas Penanganan Covid-19 menyebut ada dua provinsi yang mengalami kenaikan selama empat minggu berturut-turut, yaitu DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Best Profit

"DKI Jakarta kasusnya terus meningkat dari 212 menjadi 254. Kemudian meningkat lagi menjadi 348, terakhir mencapai 526 kasus," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan melalui daring, Selasa 4 Januari 2022. Bestprofit

Dia pun mengingatkan, kunci mencegah lonjakan kasus Covid-19 sudah tertuang dalam rilis Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada gelombang kedua pandemi Covid-19. Saat itu, lonjakan kasus Covid-19 dipicu varian Delta. PT Bestprofit

"Lonjakan kasus dapat dicegah dengan respons pengendalian kasus yang sedini mungkin," jelas Wiku.

Karenanya, dia meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau segera mengambil tindakan pengendalian Covid-19 dalam dua pekan ke depan.

Wiku juga berharap agar fungsi Satgas fasilitas umum dan Posko Covid-19 dioptimalkan.

"Mohon pastikan Satgas posko di fasilitas umum dan tingkat desa atau kelurahan yang telah dibentuk dan berfungsi seluruhnya agar pengawasan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan maksimal," kata dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan adanya peningkatan kasus Covid-19 varian baru atau Omicron.

Kata dia, penambahan tersebut merupakan dari pelaku perjalanan luar negeri ataupun melalui transmisi lokal.

"Omicron di Jakarta sudah mencapai 252 totalnya. Yang dari kasus impor 239 kasus, transmisi lokal 13 kasus," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/1/2022).

Saat ini pasien tersebut mendapatkan perawatan di Wisma Atlet ataupun di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Karena hal itu, dia meminta agar masyarakat tetap taat dan disiplin protokol kesehatan.

"Sekali lagi kami ingatkan hati-hati, semua warga hati-hati yang bepergian, terutama yang keluar negeri. Jadi yang masih di luar negeri mohon menjadi perhatian jangan sampai di sana lepas masker, tidak melaksanakan prokes," jelas dia..

Tak Mengenakan Masker, 92 Ribu Lebih Warga di Jaksel Disanksi Sepanjang 2021

 

PT BESTPROFIT FUTURES -  Dalam rentang waktu Januari hingga Desember 2021, jajaran Satpol PP Jakarta Selatan telah menindak 92.620 warga yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Best Profit

Kasatpol PP Jakarta Selatan, Ujang Harmawan mengatakan, dai 92.620 pelanggar tertib masker ini, 91.741 orang dikenakan sanksi kerja sosial dan 879 disanksi denda administratif dengan total nominal sebesar Rp 126.200.000. Bestprofit

"Selama 2021 kami tertibkan 92.620 pelanggar dalam giat tibmask di 10 wilayah kecamatan," ujarnya, Selasa (4/1/2022). PT Bestprofit

Dalam kurun waktu yang sama, ungkap Ujang, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap 34.074 tempat usaha makan minum. Dari jumlah itu, sebanyak 2.037 diberi sanksi karena terbukti melanggar aturan PPKM Level 1. Sedangkan, 32.037 lainnya beroperasi sesuai aturan.

Dilanjutkan Ujang, dari 2.037 tempat usaha yang melanggar itu, sebanyak 231 disanksi pembubaran, 1.258 diberi teguran tertulis. Kemudian, sebanyak 353 dijatuhi sanksi penutupan 1x24 jam, 180 penutupan 3x24 jam, tiga penutupan 7x24 jam dan satu pembekuan sementara. Sementara, 11 tempat usaha dikenakan denda administratif dengan total nominal sebesar Rp 193.500.000.

Untuk perkantoran, ucap Ujang, ditemukan 135 pelanggaran dengan sanksi 102 teguran tertulis, lima penutupan sementara 1x24 jam, 16 penutupan 3x24 jam dan 12 pembekuan sementara.

Selanjutnya, untuk tempat usaha lainnya ditemukan 284 pelanggar dengan sanksi 214 teguran tertulis, tiga penutupan sementara 1x24 jam, 62 penutupan sementara 3x24 jam, lima pembekuan sementara, dan dua didenda administratif dengan total nominal Rp 50.000.000.

"Total keseluruhan dari sanksi denda tibmask, tempat usaha makan minum dan tempat usaha lainnya terkumpul Rp 369.700.000," tandasnya seperti dikutip BeritaJakarta.id.

Sumber : Liputan6