Jumat, 07 September 2018

Nicke Widyawati Layak Jadi Dirut Pertamina?


 Pemerintah baru saja menetapkan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Dia menjadi orang nomor satu Pertamina setelah sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt).
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengaku menjadi salah seorang yang mengikuti jejak karir Nicke. Said mengenal Nicke ketika masih berkarir di PT Rekayasa Industri (Rekind).
Menurut Said, Nicke merupakan orang yang profesional. Hingga saat ini, Said belum menemukan 'kecacatan' dalam kinerja.


"Saya mengikuti Bu Nicke sejak masih di Rekayasa Industri, masih dua tingkat di bawah direksi, saya tahu karir dia. Saya tahu orang profesional, saya pikir tidak menunjukan cacat apapun dalam karirnya," kata dia ketika dihubungi detikFinance, Rabu (29/8/2018).

Namun, Said mengatakan jabatan Nicke bukan tanpa tantangan. Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada orang yang menjabat Bos Pertamina hingga 5 tahun, kecuali Karen Agustiawan.

Kerapnya perubahan pucuk pimpinan Pertamina karena kerap berubahnya indikator kesuksesan dari pemerintah.


"Problemnya, indikator keberhasilannya sering kali berubah dari pemerintah. Itulah jarang sekali direksi sampai lima tahun. Satu-satunya lima tahun hanya Bu Karen," ungkapnya.

Secara garis besar, Said menilai Nicke cocok sebagai bos Pertamina. Namun, dia tidak bisa menjamin kesuksesan yang bakal diraih Nicke sesuai dengan indikator pemerintah.

"Kalau baik, saya katakan profesional, apakah cocok harusnya cocok. Dengan pemegang saham, itu yang tidak bisa dipastikan," ungkapnya.

Kamis, 06 September 2018

Elpiji 3 Kg Masih Dipakai Pengusaha Bukan UMKM


Tabung elpiji 3 kilogram langka di beberapa wilayah Sulawesi Selatan. Kelangkaan ini disebabkan penggunaan elpiji 3 kg yang bukan untuk peruntukannya.
"Pemeriksaan kami di lapangan, ditemukan laundry dan pengusaha rumah makan bukan UKM yang menggunakan elpiji 3 kg subsidi. Penyalahgunaan semacam inilah yang mengakibatkan masyarakat miskin malah sulit mendapatkan haknya atas elpiji 3 kg subsidi," kata Humas Pertamina MOR VII Roby Hervindo kepada detikcom di Makassar, Sulsel, Rabu (29/8/2019).


Roby menjelaskan, rata-rata stok elpiji di pangkalan Pertamina wilayah Makassar sebanyak 35 tabung per hari per pangkalan. Jumlah iitu adalah rata-rata, meski ada pangkalan yang lebih banyak stoknya tergantung dari luasan wilayah pelayanannya.  BESTPROFIT


"Penyaluran elpiji 3kg subsidi di Makassar hingga kini mencapai 9.871.600 tabung. Ini sudah melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 9.725.600 tabung, atau melebihi 1,5% dari kuota," terang Roby. BEST PROFIT

Berdasarkan data BPS Makassar, data penduduk Makassar tahun 2016 berjumlah 1,4 juta jiwa. Sementara angka kemiskinan di Makassar adalah 34,36%, atau sekitar 504.955 jiwa atau 126.239 keluarga dengan asumsi per keluarga terdiri dari 4 orang. 

"Rerata penyaluran elpiji 3 kg subsidi di Makassar sebanyak 1.424.800 tabung per bulan. Dengan jumlah penduduk keluarga miskin serta rerata penyaluran elpiji 3kg subsidi, maka perhitungannya per keluarga miskin mendapatkan elpiji sebesar 11 tabung per bulan," ujarnya.

"Ini jika elpiji 3 kg subsidi memang hanya dikonsumsi oleh penduduk miskin, sebagaimana peruntukannya," sambung Roby.


HET untuk Makassar di pangkalan Rp 15.500 per tabung. Namun, di sekitar pangkalan resmi Pertamina terdapat pengecer-pengecer yang menjual dgn harga kisaran Rp 19.000 20.000 per tabung.

"Salah satu solusinya adalah dengan koordinasi dengan Disperindag dan Polres untuk memperketat pengawasan penyaluran elpiji 3 kg," kata Roby.

Rabu, 05 September 2018

Jadi Tersangka Korupsi Jalan, Nur Mahmudi Punya Harta Rp 10 Miliar


Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Depok, Jawa Barat. Dia punya harta Rp 10.127.697.609. PT BESTPROFIT

Dilihat detikcom dari situs LHKPN KPK, Rabu (29/8/2018), Nur Mahmudi terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 8 Januari 2015.
Hartanya terdiri dari tanah dan bangunan dengan total Rp 6.605.512.000. Tanah dan bangunan Nur Mahmudi tersebar di mulai dari Depok, Jakarta, Bogor, hingga Kediri


Selanjutnya, Nur Mahmudi juga punya harta bergerak berupa alat transportasi seperti mobil Volvo S40 tahun 2001, Toyota Kijang tahun 2007, Toyota Yaris tahun 2009 serta 3 uni5 sepeda motor. Total nilai kendaraannya ialah Rp 332.500.000.
Nur Mahmudi juga tercatat punya logam mulia senilai Rp 276.040.000. Ada pula surat berharga dengan total nilai Rp 475.000.000 serta giro dan setara kas lainnya dengan total Rp 2.438.645.609.

Harta Nur Mahmudi itu meningkat dibanding pelaporan sebelumnya pada tahun 2010. Dalam laporan 2010, total harta Mahmudi berjumlah Rp 3.853.454.624. Artinya ada peningkatan sekitar 7 miliar selama 5 tahun.

Selasa, 04 September 2018

Petinggi BP dan Jasa Marga Jadi Direksi Pertamina


Deretan direksi PT Pertamina (Persero) dirombak pagi tadi. Nama Nicke Widyawati resmi menjabat Direktur Utama Pertamina setelah menjabat sebagai Plt Direktur Utama selama empat bulan. 
Selain Nicke, ada juga dua direksi yang dirombak yaitu, Direktur Hulu Pertamina yang tadinya dijabat oleh Syamsu Alam diganti oleh Country Head BP Indonesia, Dharmawan H Samsu. Kemudian Direktur SDM yang tadinya dijabat Nicke digantikan oleh Koeswiranto Kushartanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk.


Deputi bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan digantinya posisi Direktur Hulu Pertamina karena sudah menjabat selama lima tahun. Selain itu, industri hulu Pertamina juga akan dikembangkan ke depan.


"Jadi ini suatu fokus dan pemerintah juga merasa hulu ini akan menjadi salah satu fokus untuk dikembangkan ke depan. Oleh karena itu digantikan oleh pak Dharmawan Samsu. Pak Samsul Alam sudah akan pensiun," jelas Harry saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018). 
Ia menjelaskan penetapan Dirut Pertamina ini berdasarkan dari persetujuan dan penetapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui tim khusus. Proses serupa juga dilakukan untuk penetapan direksi BUMN lainnya.

"Itu khusus untuk Pertamina itu memang harus melalui tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden. Di mana 11 BUMN lain semuanya juga melalui proses TPA termasuk Pertamina," papar dia.

Ia menjelaskan, penetapan dan penilaian Nicke untuk menjadi Dirut Pertamina membutuhkan waktu sekitar empat bulan. Selain Nicke, kata Harry, ada juga calon dari luar Pertamina.

"Beberapa kali juga kami sampaikan bahwa yang disampaikan dan yang diajukan calon yang juga itu sudah diajukan di luar dan di dalam Pertamina dipilih dan ditetapkan presiden dan ibu Rini menyampaikannya dalam SK," kata dia.

Ia menjelaskan dua direksi baru dan juga Direktur Utama Pertamina sudah mulai efektif bekerja hari ini. 

"Efektif mulai hari ini," kata dia. 

Senin, 03 September 2018

Istana: Presiden Santai Saja Soal Gerakan #2019GantiPresiden


 Gerakan #2019GantiPresiden marak lagi hingga sempat disebut gerakan makar. Bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi)?
"Beliau menanggapi ini dengan santai," ucap Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).
Menurut Pramono, Jokowi tidak risau selama apa yang dilakukan dalam koridor demokrasi. Pramono juga mengatakan Jokowi menjalankan pemerintahan dalam demokrasi.

"Ini negara demokrasi dan dalam demokrasi sebenarnya semua orang juga harus bermain dalam koridor itu. Jangan kemudian tidak bermain dalam koridor demokrasi menuduh pemerintah antidemokrasi. Padahal yang kita jalankan sepenuhnya demokrasi," kata Pramono.

Terlepas dari itu, Pramono mempersilakan gerakan #2019GantiPresiden digaungkan, tetapi saat masa kampanye dimulai nanti. Dia mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri melakukan aksi sebelum masa kampanye.

"Nanti monggo-monggo saja tiap hari setelah tanggal 23 September dan itu ada waktu-waktunya kapan harus kampanye dan sebagainya," tutur Pramono.

"Kalau kemudian ini, kan ini masih debatable, domain kampanye atau tidak, tetapi begitu nanti mau masuk 23 September sebenarnya mau ngapain aja monggo-monggo saja. Karena ini adalah bagian dari proses pendidikan kita. Jadi kalau kemudian ada pro-kontra di masyarakat inikan kenyataan. Tetapi kalau semua bisa menahan diri, dan 23 September kalau memang itu mau digulirkan ya monggo-monggo saja," sambungnya memaparkan.

Jumat, 31 Agustus 2018

Kunjungan ke Yogya, Jokowi Sempatkan Meninjau Irigasi di Sleman


Presiden Jokowi meninjau proyek dana desa pembangunan saluran irigasi tersier di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Sleman, DI Yogyakarta siang ini. Peninjauan ini disebutnya sebagai pengecekan mendadak. BESTPROFIT

"Mampir ke kegiatan yang berhubungan dengan dana desa, saya ngecek mendadak saja kegiatan pembangunan irigasi di sini," kata Jokowi kepada wartawan seusai meninjau lokasi pembangunan irigasi, Rabu (29/8/2018). BEST PROFIT

Rombongan Jokowi sampai di lokasi proyek sekitar pukul 11.08 WIB. Sesampainya di lokasi Jokowi langsung meninjau proyek didampingi Bupati Sleman Sri Purnomo, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. PT BESTPROFIT


Jokowi mengaku sangat puas dengan proyek pembangunan saluran irigasi tersier yang sedang dikerjakan warga tersebut. Jokowi juga mengapresiasi kinerja pemerintah desa setempat, dan juga warga yang turut membantu.


"Saya kira (pembangunan saluran irigasi tersier) sudah sangat baik, dikerjakan sendiri oleh warga," ucapnya.

Selain mengecek pembangunan saluran irigasi, kedatangan Jokowi secara dadakan ke Desa Sendangtirto sekaligus untuk mengecek realisasi, dan kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.

"Kemudian saya tadi, saya cek juga ke Pak Kepala Desa, ke Pak Bupati, Pak Gubernur mengenai cairnya dana desa. Sudah berapa kali (cair), dan Januari kemudian bulan Juli yang kedua sudah (cair)," ujarnya.

"Kedua saya ingin mengontrol saja (dana desa) lancar atau tidak, sulit pertanggungjawabannya atau tidak," pungkas dia.   

Kamis, 30 Agustus 2018

AS Serukan Militer Myanmar Diadili Atas Kekerasan pada Rohingya


Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, menyerukan agar para pemimpin militer Myanmar yang dituduh mendalangi genosida warga Rohingya, diadili di mahkamah internasional.
"Fakta-fakta pembersihan etnis Rohingya harus disampaikan, dan itu harus didengar," ujar Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (29/8/2018).
"Di sini di Dewan Keamanan, kita harus mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut," tutur Haley. BESTPROFIT


Hal ini disampaikan Haley setelah para penyelidik PBB dalam laporannya, menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk membawa kasus Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, atau membentuk pengadilan kriminal internasional ad hoc, seperti yang dilakukan dengan Yugoslavia dulu.

Misi pencari fakta PBB dalam laporan yang dirilis Senin (27/8), menyerukan agar Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan lima jenderal militer Myanmar lainnya diadili. Mereka harus diadili di bawah undang-undang internasional atas tindak kejahatan parah dengan 'niat genosida' terhadap Rohingya.


Laporan terbaru PBB ini disusun sejak tahun lalu, dengan mendasarkan pada wawancara terhadap 875 korban dan saksi di Bangladesh dan beberapa negara lainnya. Laporan juga didasarkan pada dokumen-dokumen analisis, video, foto serta citra satelit. Para penyidik PBB sendiri tidak pernah mendapatkan akses untuk masuk ke wilayah Rakhine yang dilanda kekerasan terhadap warga Rohingya.

Dewan Keamanan PBB sendiri telah berulang kali mendesak Myanmar untuk menghentikan operasi militer dan mengizinkan pengungsi Rohingya kembali ke rumahnya dengan selamat. Namun inisiatif itu bisa terganjal oleh anggota tetap DK PBB, China, yang juga sekutu dekat Myanmar. China bisa menggagalkan upaya untuk membawa kasus Rohingya ini ke ICC.