Bank Sentral Diramal Pangkas Bunga, Dolar Australia Lesu

Bank Sentral Australia (Reserve Bank of Australia/RBA) yang diprediksi akan menurunkan suku bunga lagi membuat nilai tukar dolar Australia melemah melawan rupiah. Mata uang Negeri Kanguru kini berada di dekat level terendah sejak 3 Januari.  PT BESTPROFIT

Pada Jumat (14/6/2019) pukul 13:05 WIB, AU$ 1 dibanderol Rp 9.862,61 atau melemah 0,05% di pasar spot, mengutip data dari Refinitiv. BEST PROFIT

National Australia Bank (NAB) memprediksi RBA akan memangkas suku bunga dua kali lagi tahun ini, sehingga menjadi 0,75%. Pada awal bulan ini RBA sudah menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 1,25%. Data tenaga kerja Australia yang masih lemah, dengan tingkat pengangguran 5,2% serta inflasi yang rendah menjadi alasan utama prediksi pemangkasan suku bunga. 

BESTPROFIT

Pelemahan dolar Australia juga berdampak pada kurs jual beli di beberapa bank di Indonesia. Berikut beberapa kurs jual beli yang dikutip dari situs resmi masing-masing bank siang ini:

Begini Kondisi Bocah di Pati yang Terbakar saat Main Petasan Bambu

Bocah 10 tahun yang terbakar ketika bermain mercon bumbung (petasan bambu), Muhammad Khoirul Muhaimin, mengalami luka bakar derajat 3. Perawatan intensif dilakukan di ruang PICU RSUP dr Kariadi Semarang.

PT BESTPROFIT

Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUP dr Kariadi Semarang, dr Nurdopo Baskoro, mengatakan korban dibawa ke RSUP dr Kariadi tanggal 4 Juni 2019 pukul 19.55 WIB atau di hari yang sama dengan kejadian.

BEST PROFIT

"Info dari keluarga kejadian jam 13.00 sempat dibawa ke rumah sakit di Pati kemudian di bawa ke sini langsung masuk ICU," kata Baskoro, Jumat (14/6/2019).

Kepala Instalasi Perawatan Intensif yang juga tim dokter yang menangani korban, dr Moh Supriatna SpAK, mengatakan korban datang dengan kondisi luka bakar derajat 3 di wajah, tangan kiri dan kaki kanan dan kiri. Saat itu sudah ada indikasi gagal napas pada korban akibat dari luka bakar.

BESTPROFIT

"Masuk dengan keluhan luka bakat derajat 3, luasnya 10 persen. Derajat 3 itu kena kulit bagian bawah namun tidak sampai sentuh daging atau tulang. Sudah gagal napas saat masuk. Itu terjadi karena ada uap panas ke muka," jelas Supriatna.

Langkah yang langsung dilakukan yaitu melakukan pengamanan jalan napas dengan mesin ventilatior mekanik sehingga pernapasan korban dibantu mesin. Hal lain yang dilakukan yaitu pemeriksaan dan pembersihan luka.

"Tindakan yang sudah dilakukan pemeriksaan luka, luka bakar yang penting dibersihkan agar tidak infeksi karena potensial menimbulkan infeksi besar. Karena infeksi seluruh tubuh bisa menimbulkan kegagalan di organ lain, sepsis," ujarnya.

Untuk menangani korban, setidaknya ada 7 divisi yang turun tangan antara lain dari PICU, visioterapi, dokter bedah plastik mikrobiologi klinis, dan divisi infeksi anak. Saat ini perawatan sudah berjalan pada hari kesembilan dan kondisi korban makin membaik.

"Sekarang mulai kuat napasnya, bantuan mesin napas kita turunkan. Mudah-mudahan beberapa hari kedepan bisa lepas," katanya.

Terkait luka bakar, saat ini masih ada luka kotor sehingga masih terus berusaha dibersihkan. Setelah bersih maka diperkirakan butuh 2 sampai 3 minggu untuk proses granulasi. Namun nantinya tetap akan meninggalkan bekas saat sudah sembuh.

"Ini hari kesembilan masih banyak luka kotor, ini butuh waktu mungkin lebih dari 3 minggu granulasi," katanya.

Untuk diketahui, warga Dukuh Malangan Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi, Pati itu terkena api saat bermain mercon bumbung atau mercon bambu. Sempat beredar kabar korban disiram minyak oleh rekannya, namun ternyata hanya ketidak sengajaan saat bermain dan tidak ada penyiraman.

Jokowi Sudah Janjikan Kenaikan Gaji PNS 5% Sejak Agustus 2018

Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diketuai oleh Bambang Widjojanto menyinggung kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5%. Kenaikan gaji tersebut dirapel pada April 2019.

Faktanya, kenaikan gaji para abdi negara itu sudah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2018. Tepatnya, pada saat Kepala Negara membacakan pidato kenegaraan di acara nota keuangan. PT BESTPROFIT

Berdasarkan rangkuman detikFinance yang dikutip Jumat (14/6/2019), pada tanggal 16 Agustus 2018, Jokowi menyebutkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan dinaikkan rata-rata sebesar 5% pada 2019.

Hal itu diungkapkan di depan seluruh pejabat tinggi negara maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan. BEST PROFIT

"Pada tahun 2019 pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiunan pokok bagi aparatur negara, serta pensiunan sebesar rata-rata 5%," kata Jokowi saat itu. BESTPROFIT

Alasan kenaikan gaji pokok PNS dan pensiunan sebesar 5%, kata Jokowi merupakan langkah lanjutan pemerintah dalam percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga (K/L).

Serta bertujuan agar layanan publik semakin lebih baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya," tutup dia.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, keputusan menaikkan gaji pokok PNS tahun 2019 sama sekali tidak mengandung muatan politik.

"Kenyataannya kan semua basisnya birokrasi, nggak ada politisan-politisan," kata Askolani pada 30 Oktober 2018.

Dia mengungkapkan, adanya penilaian politis dalam keputusan kenaikan gaji pokok PNS merupakan hal yang wajar, apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi.

Namun, dirinya menegaskan bahwa keputusan menaikkan gaji pokok PNS sesuai dengan birokrasi yang ada. Selain itu, sudah lama gaji pokok para abdi negara tidak naik dan untuk penyesuaian terhadap inflasi.

KPU: Penetapan Calon Terpilih Pemilu Paling Lambat 28 Mei

KPU menyatakan penetapan calon terpilih dalam Pemilu 2019 dapat dilakukan pada tanggal 25 Mei 2019. Namun, penetapan itu tergantung ada tidaknya sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
PT BESTPROFIT
"Tetapi kalau nggak ada sengketa sampai tanggal 25 Mei. Kalau tanggal 25 itu batasnya, pagi bisa aja kita tetapkan sore," kata Ketua KPU Arief Budiman, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakata Pusat, Jumat (17/5/2019).
BEST PROFIT
"Kenapa batasnya sore, apa pagi itukan tergantung kita tetapkan (rekapitulasi suara) di sini kapan," sambung Arief. 

Saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi nasional. Berdasarkan jadwal, penetapan rekapitulasi suara akan dilakukan 22 Mei 2019.
BESTPROFIT
"Maka, KPU punya kesempatan 3 hari untuk tetapin calon terpilih, berarti bisa tanggal 26, 27 dan 28 Mei. Kemungkinannya, paling cepat tanggal 26, paling akhir tanggal 28," tuturnya.  

Jadwal penetapan calon terpilih dan batas sengketa ini telah diatur dalam PKPU nomor 10 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019. Berikut isinya:

Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi paling lama 3×24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota secara nasional oleh KPU.

Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih tanpa pengajuan keberatan penetapan hasil pemilu. Paling lama 3 hari setelah berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi.

Gelar Aksi Solidaritas, IKB UI Sebut dr Ani Hasibuan Korban Kriminalisasi

Ikatan Keluarga Besar UI (IKB UI) menggelar aksi solidaritas untuk dokter Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Mereka menyerukan #SaveAniHasibuan.
PT BESTPROFIT
Massa berkumpul di dekat Masjid Arief Rahman Hakim Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019) pukul 13.36 WIB. Massa yang mengenakan jaket berwarna kuning itu tampak membentangkan spanduk berisi tandatangan dukungan untuk Ani Hasibuan.

Sekuriti setempat sempat melarang massa menggelar aksi di dalam kampus. Namun, mereka kemudian diberikan waktu 30 menit untuk menyampaikan orasinya.

Koordinator IKB UI, Hidayat Matnoer, mengatakan aksi ini untuk memberikan dukungan kepada Ani Hasibuan agar tak gentar menyuarakan kebenaran. Menurut Hidayat, Ani Hasibuan dikriminalisasi.
BEST PROFIT
"Kami tidak rela alumni kami, teman sejawat kami, teman satu almamater kami mendapatkan perilaku yang tidak baik, tidak layak, tidak adil oleh penguasa yaitu dikriminalisasi, dipersekusi, ditersangkakan. Kami di sini menghimpun diri untuk bersama-sama berani melawan apa yang dilakukan oleh aparat kekuasaan terhadap dokter Ani Hasibuan," ujar dia. BESTPROFIT

Hidayat mengatakan laporan terhadap Ani Hasibuan merupakan bentuk pembungkaman kebebasan akademik. Hidayat menegaskan IKB UI mengecam tindakan itu.

"Kami ingin mengatakan bahwa yang terjadi pada dokter Ani Hasibuan adalah ketidakadilan dan juga pembungkaman sebuah kebebasan akademik, kebebasan intelektual yang menjadi batu demokrasi, pilar demokrasi yang harus tetap berdiri. Kalau seandainya sebuah ketidakadilan, maka kita menginginkan adanya solidaritas dan hari ini kami membangun solidaritas itu," ujar dia.  

Dia pun berharap dukungan yang digelorakan oleh IKB UI dapat terus mendapat sambutan positif dari sejumlah lain. Hidayat juga mengingatkan tentang perlawanan dari masyarakat atas pembungkaman kebebasan berpendapat.

"Karena apa yang terjadi ini tidak hanya melukai Dokter Ani Hasibuan, tapi juga melukai almamater kami, almamater Universitas Indonesia. Jadi kami ingin ingatkan, jangan main-main terhadap proses kebebasan berpendapat dan berekspresi yang alumni UI perjuangkan sejak dulu. Kalau seandainya ini jadi alat permainan,,kami alumni UI dan keluarga besar UI akan sama-sama melakukan perlawanan yang layak," bebernya.

Setelah berorasi, massa aksi kemudian begerak menuju Fakultas Kedokteran UI. Mereka lalu membubarkan diri.

Rohaniawan Buddha: People Power Inkonstitusional!

Sebanyak 11 orang perwakilan majelis Buddha, biksu dan pengurus Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) berdeklarasi mengambil sikap tentang ancaman gerakan people power.
PT BESTPROFIT
Deklarasi dibacakan di sela-sela upacara pengambilan sarana puja api alam Mrapen, Grobogan, dalam rangka Perayaan Tri Suci Waisak yang akan digelar di Candi Mendut dan Candi Borobudur mendatang.
BEST PROFIT
Lien Ting Fashe dari Mandha Tantri, adalah yang memimpin membacakan lembaran berisikan deklarasi. Kemudian diikuti oleh sepuluh perwakilan di muka panggung, serta para umat Buddha yang hadir.

"Kami menyampaikan sikap bahwa pelaksanan Pemilu 2019 berjalan transparan, jujur dan adil," kata Lien dalam deklarasinya. BESTPROFIT

Pihaknya menegaskan tidak akan terpengaruh mengikuti gerakan people power yang belakangan santer didengungkan. "Kami tidak terpengaruh mengikuti gerakan people power yang digaungkan oleh sekelompok orang untuk menumbangkan pemerintahan yang sah," lanjutnya

"People power adalah gerakan inkonstitusional dan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun," tambah Lien.

Para rohaniawan agama Buddha ini juga menyerukan agar semua pihak bersama-sama menunggu proses Pemilu sampai selesai. "Kita tunggu pegumuman resmi dari KPU tanggal 22 Mei nanti," tegasnya. 

KPU Jelaskan Selisih Surat Suara Sah Pilpres-Pileg DPD yang Capai Jutaan

Perbandingan jumlah surat suara sah Pilpres 2019 dan Pileg DPD di Jawa Tengah yang mencapai jutaan ramai dibahas di media sosial. KPU lalu memberi penjelasan.
PT BESTPROFIT
Dilihat detikcom, Jumat (17/5/2019), ada netizen yang menyoroti jumlah surat suara sah Pilpres dan DPD yang beda sekitar 5,35 juta. Suara sah pilpres di Jawa Tengah jumlahnya 21,77 juta. Sementara itu, jumlah suara sah DPD untuk provinsi Jateng mencapai 16,42 juta. BEST PROFIT

Selain itu, perbedaan jumlah surat suara tidak sah untuk dua kategori pemilu itu juga mencolok. Suara tidak sah pilpres di Jawa Tengah hanya 606.514 ribu, sedangkan suara tidak sah untuk DPD mencapai 5,92 juta.

Melalui akun Twitter-nya, komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan perihal perbedaan jumlah suara sah itu. Dia mengunggah data pemilih pilpres dan pileg di beberapa provinsi, salah satunya Jawa Tengah. Berikut data untuk Provinsi Jawa Tengah: BESTPROFIT

Provinsi Jawa Tengah dengan pemilih 28,31 juta:

Suara sah pilpres: 21,77 juta
Suara tidak sah pilpres: 606.514
Total pemilih: 22,38 juta

Suara sah DPD: 16,42 juta
Suara tidak sah DPD: 5,92 juta
Total pemilih: 22,34 juta

Menurut Pramono, perbedaan suara sah Pilpres dan Pileg DPD juga terjadi di provinsi lain.

"Ada yang menyoal suara sah Pemilu DPD selisih 5,35 juta dengan suara sah Pilpres di Jateng. Selisih juga terjadi di provinsi-provinsi lain. Misal Jatim dan Jabar," cuit Pramono di Twitter. Ketikan Pramono telah disesuaikan.

Lalu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pramono menjelaskan bahwa ada pemilih yang cenderung mencoblos surat suara pilpres, namun mengabaikan surat suara DPD. Itulah duduk perkara selisih suara sah pilpres dan DPD di Jawa Tengah.

"Info dari KPU Provinsi, banyak pemilih biarkan surat suara DPD utuh (tidak dicoblos) atau nyoblos lebih dari satu calon. Maka suara tidak sah besar," kata Pramono.