PT Pertamina (Persero) menyatakan peluang bisnis petrokimia di Indonesia mencapai Rp40 triliun hingga Rp50 triliun per tahun. Selain itu, bisnis petrokimia juga bisnis petrokimia memberikan margin yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakar minyak (BBM). Best Profit
"Pembangunan komplek industri petrokimia akan lebih menjamin keberlanjutan bisnis perseroan, karena sesuai dengan trend bisnis masa depan," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (22/12).
Saat ini, perseroan tengah bersiap untuk mengembangkan area kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupatan Tuban, Jawa Timur menjadi pusat industri petrokimia terintegrasi dengan kilang nasional.
Menurut Nicke, pembangunan industri petrokimia akan lebih efisien karena diintegrasikan dengan kilang. Sebab, produk samping petrokimia dapat dimanfaatkan kembali oleh kilang baik untuk bahan bakar kilang itu sendiri maupun dapat menjadi produk BBM. Bestprofit
"Infrastruktur penunjang dan utilitas dapat juga dimanfaatkan secara bersama-sama dengan menurunkan biaya energi hingga 10 persen dan biaya personel turun 10 persen sehingga biaya operasional turun sampai 15 persen," jelasnya.
Langkah mengintegrasikan kilang TPPI untuk pengembangan industri petrokimia dilakukan perseroan dengan melakukan aksi korporasi pembelian saham seri B TubanPetro yang merupakan induk usaha TPPI, senilai Rp 3,1 triliun. Aksi tersebut membuat perseroan saat ini menguasai saham mayoritas 51 persen.
Nicke menjelaskan, restrukturisasi TubanPetro juga merupakan bagian dari kilang Pertamina yang mengutamakan aspek fleksibilitas (flexibility), di mana mode kilang bisa beralih baik mode petrokimia ataupun migas. Hal ini membuat produksi kilang dapat menyesuaikan dengan permintaan pada saat beroperasi.
Selain itu, dengan pasokan bahan baku yang terintegrasi antara satu kilang dengan kilang lainnya, diharapkan juga bisa meningkatkan efisiensi baik sisi pengeluaran operasional maupun pengeluaran modal, sehingga meraih keuntungan (profitability) yang maksimal. PT BestProfit
Ujung-ujungnya, proyek kilang perseroan menjadi bisnis yang berkelanjutan ke depannya.
Perseroan sendiri akan mengembangkan pembangunan pabrik baru serta melanjutkan pembangunan komplek olefin dan polyolefin di kawasan kilang TPPI di Tuban.
Dengan pembangunan tersebut, maka TPPI akan menjadi komplek petrokimia yang terintegrasi menghasilkan produk-produk aromatik dan olefin.
Pada saat yang sama, melalui proyek RDMP dan GRR, perseroan juga sedang membangun kilang Tuban dengan investasi US$16 miliar. Nantinya, perseroan memiliki fasilitas produksi petrokimia dengan produk polypropylene sebanyak 1.200 ktpa, paraxylene 1.300 ktpa dan polyethylene 750 ktpa.
"Pembangunan industri petrokimia nasional akan turut memperkuat neraca perdagangan, menghemat devisa dan mengurangi impor bahan baku dan produk petrokimia," pungkasnya. PT BestProfit Futures
Rabu, 25 Desember 2019
Selasa, 24 Desember 2019
AP II: Tiket Mahal Picu Penumpang Pesawat Anjlok 18 Persen
PT atau AP II (Persero) memproyeksi jumlah melorot 18 persen tahun ini. Alhasil, total penumpang di seluruh bandara yang dikelola perusahaan pada 2019 diramalkan hanya 90,46 juta dari realisasi 2018 yang mencapai 112,6 juta. Best ProfitDirektur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan total bandara yang dikelola saat ini sebanyak 16 bandara. Ia memprediksi penurunan penumpang mayoritas terjadi di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah dari 1,06 juta menjadi 593,24 ribu orang.Selain itu, penumpang di Bandara Soekarno Hatta turun dari 65,66 juta menjadi 54,2 juta orang. Kemudian, jumlah penumpang di Bandara Kualanamu tahun ini diprediksi menjadi 7,94 juta dari posisi 2018 sebanyak 10,45 juta. Bestprofit
"Pergerakan penumpang berpotensi menurun 18 persen jadi 90 juta," kata Awaluddin, Minggu (22/12).
Proyeksi penurunan penumpang ini berpotensi mempengaruhi pendapatan bisnis aeronautika perusahaan pada 2019. Hanya saja, Awaluddin optimistis total pendapatan perusahaan masih akan meningkat meski hanya 1 persen."Total pendapatan perusahaan masih bisa naik 1 persen dari Rp9,48 triliun menjadi Rp9,53 triliun," kata Awaluddin.Kenaikan pendapatan perusahaan secara keseluruhan, sambung Awaluddin, ditopang dari bisnis nonaeronautika yang diramalkan naik 10 persen. Dengan begitu, perusahaan berpotensi meraup pendapatan dari bisnis nonaeronautika sebesar Rp3,86 triliun pada akhir tahun dibandingkan posisi 2018 sebesar Rp3,47 triliun. PT BestProfit
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik AP II Djoko Murjatmodjo mengatakan penurunan penumpang tahun ini salah satunya dipengaruhi oleh isu harga tiket pesawat yang mahal. Dengan demikian, sejumlah penumpang beralih ke moda transportasi lain.
"Yang jelas di seluruh dunia jumlah penumpang turun. Kami kena imbas itu karena ada isu yang sengaja dihembuskan, yakni harga tiket mahal, lalu bagasi berbayar," papar Djoko.Menurutnya, persoalan daya beli masyarakat juga mempengaruhi jumlah penumpang sepanjang tahun ini. Selain itu, banyak penumpang yang biasanya menggunakan transportasi udara beralih ke darat seiring dengan selesainya sejumlah pembangunan infrastruktur jalan tol."Di Jawa, infrastruktur darat cukup membaik. Satu kondisi memang bergerak. Kondisi pasar berubah," ujar Djoko.
Sementara itu, manajemen memproyeksi jumlah penumpang tahun depan bisa kembali meningkat sekitar 4 persen hingga 5 persen. Awaluddin meyakini peningkatan industri pariwisata dan penambahan pengelolaan bandara akan menumbuhkan kembali jumlah penumpang."Yang dorong pariwisata, kemudian ditambah tigabandara penugasan pemerintah. Jadi di rencana bisnis penumpang tahun depan bisa naik 5 persen," kata Awaluddin.Ia menambahkan tiga bandara tambahan yang akan dikelola AP II, antara lain Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Fatmawati di Bengkulu, dan Bandara HAS Hanandjoeddin di Belitung. PT BestProfit Futures
"Pergerakan penumpang berpotensi menurun 18 persen jadi 90 juta," kata Awaluddin, Minggu (22/12).
Proyeksi penurunan penumpang ini berpotensi mempengaruhi pendapatan bisnis aeronautika perusahaan pada 2019. Hanya saja, Awaluddin optimistis total pendapatan perusahaan masih akan meningkat meski hanya 1 persen."Total pendapatan perusahaan masih bisa naik 1 persen dari Rp9,48 triliun menjadi Rp9,53 triliun," kata Awaluddin.Kenaikan pendapatan perusahaan secara keseluruhan, sambung Awaluddin, ditopang dari bisnis nonaeronautika yang diramalkan naik 10 persen. Dengan begitu, perusahaan berpotensi meraup pendapatan dari bisnis nonaeronautika sebesar Rp3,86 triliun pada akhir tahun dibandingkan posisi 2018 sebesar Rp3,47 triliun. PT BestProfit
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik AP II Djoko Murjatmodjo mengatakan penurunan penumpang tahun ini salah satunya dipengaruhi oleh isu harga tiket pesawat yang mahal. Dengan demikian, sejumlah penumpang beralih ke moda transportasi lain.
"Yang jelas di seluruh dunia jumlah penumpang turun. Kami kena imbas itu karena ada isu yang sengaja dihembuskan, yakni harga tiket mahal, lalu bagasi berbayar," papar Djoko.Menurutnya, persoalan daya beli masyarakat juga mempengaruhi jumlah penumpang sepanjang tahun ini. Selain itu, banyak penumpang yang biasanya menggunakan transportasi udara beralih ke darat seiring dengan selesainya sejumlah pembangunan infrastruktur jalan tol."Di Jawa, infrastruktur darat cukup membaik. Satu kondisi memang bergerak. Kondisi pasar berubah," ujar Djoko.
Sementara itu, manajemen memproyeksi jumlah penumpang tahun depan bisa kembali meningkat sekitar 4 persen hingga 5 persen. Awaluddin meyakini peningkatan industri pariwisata dan penambahan pengelolaan bandara akan menumbuhkan kembali jumlah penumpang."Yang dorong pariwisata, kemudian ditambah tigabandara penugasan pemerintah. Jadi di rencana bisnis penumpang tahun depan bisa naik 5 persen," kata Awaluddin.Ia menambahkan tiga bandara tambahan yang akan dikelola AP II, antara lain Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Fatmawati di Bengkulu, dan Bandara HAS Hanandjoeddin di Belitung. PT BestProfit Futures
Senin, 23 Desember 2019
Realisasi Pendapatan Pajak Baru Capai 72 Persen dari Target
Kementerian Keuangan () mencatat realisasi penerimaan 2019 baru mencapai Rp1.136,17 triliun sampai November kemarin. Realisasi tersebut baru menyentuh 72,02 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara () 2019 yang sebesar Rp1.577,56 triliun. Best ProfitMengutip data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak November 2019 turun 0,04 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1.136,66 triliun.Dengan realisasi tersebut, maka pemerintah dalam waktu sebulan ini masih perlu mengejar pajak Rp441 triliun agar target yang mereka telah tetapkan tercapai.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan masih seret karena pajak dari industri pengolahan turun 3,1 persen menjadi hanya Rp312,9 triliun pada November 2019. Selain itu, penerimaan pajak dari sektor pertambangan juga anjlok 20 persen menjadi Rp52,49 triliun. Bestprofit
Sri Mulyani menyatakan penurunan penerimaan pajak dari sektor pengolahan lantaran industri manufaktur Indonesia masih loyo. Tercatat, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 48,2 pada November 2019.
"Indonesia kalau melihat PMI pada kuartal terakhir menunjukkan penurunan, ada di bawah 50. Ini sesuatu yang harus diwaspadai," ujar Sri Mulyani.Selain di sektor pengolahan, penurunan juga terjadi pada penerimaan pajak dari pertambangan turun dipengaruhi penurunan harga komoditas tersebut. Hal ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi global."Pertambangan turun karena komoditasnya harganya turun, lalu kurs menguat," imbuh dia.
Sementara itu penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan real estate stagnan di angka Rp73,03 triliun. Memang, setoran pajak dari sektor perdagangan meningkat 2,2 persen menjadi Rp219,34 triliun, jasa keuangan naik 6,9 persen menjadi Rp151,2 triliun, serta transportasi dan pergudangan naik 16,3 persen menjadi Rp44,15 triliun. PT BestProfitTapi kenaikan belum bisa memberikan dorongan pada penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengakui penerimaan pajak tahun ini terbilang cukup berat. Masalahnya, pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari 2019 hingga Oktober 2019 hanya sebesar 0,23 persen.Bila dibandingkan dengan periode Januari 2018 hingga Oktober 2018, penerimaan pajak melesat 16,21 persen. Ini artinya, penerimaan pajak tahun ini kian jomplang dibandingkan dengan 2018 lalu. PT BestProfit Futures
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan masih seret karena pajak dari industri pengolahan turun 3,1 persen menjadi hanya Rp312,9 triliun pada November 2019. Selain itu, penerimaan pajak dari sektor pertambangan juga anjlok 20 persen menjadi Rp52,49 triliun. Bestprofit
Sri Mulyani menyatakan penurunan penerimaan pajak dari sektor pengolahan lantaran industri manufaktur Indonesia masih loyo. Tercatat, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 48,2 pada November 2019.
"Indonesia kalau melihat PMI pada kuartal terakhir menunjukkan penurunan, ada di bawah 50. Ini sesuatu yang harus diwaspadai," ujar Sri Mulyani.Selain di sektor pengolahan, penurunan juga terjadi pada penerimaan pajak dari pertambangan turun dipengaruhi penurunan harga komoditas tersebut. Hal ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi global."Pertambangan turun karena komoditasnya harganya turun, lalu kurs menguat," imbuh dia.
Sementara itu penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan real estate stagnan di angka Rp73,03 triliun. Memang, setoran pajak dari sektor perdagangan meningkat 2,2 persen menjadi Rp219,34 triliun, jasa keuangan naik 6,9 persen menjadi Rp151,2 triliun, serta transportasi dan pergudangan naik 16,3 persen menjadi Rp44,15 triliun. PT BestProfitTapi kenaikan belum bisa memberikan dorongan pada penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengakui penerimaan pajak tahun ini terbilang cukup berat. Masalahnya, pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari 2019 hingga Oktober 2019 hanya sebesar 0,23 persen.Bila dibandingkan dengan periode Januari 2018 hingga Oktober 2018, penerimaan pajak melesat 16,21 persen. Ini artinya, penerimaan pajak tahun ini kian jomplang dibandingkan dengan 2018 lalu. PT BestProfit Futures
Jumat, 20 Desember 2019
Jokowi Kaji Pendirian Provinsi Baru dalam Pemindahan Ibu Kota
Presiden Joko Widodo () akan memutuskan kebijakan perlu atau tidaknya pembentukan provinsi baru dalam negara. Saat ini, kawasan ibu kota negara masih berada di dua kecamatan di Kabupaten dan Kabupaten Kutai Kertanegara yang ada di Kalimantan Timur. Best ProfitPernyataan ini menjawab wacana yang sempat dilempar oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia sebelumnya menyatakan akan pembentukan provinsi baru untuk ibu kota negara. "Nanti ada di situ city manager-nya atau kah sebuah provinsi. Ini akan segera diputuskan," ucap Jokowi saat meninjau lokasi ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (17/12).
Kendati belum memastikan perlu atau tidaknya pembentukan provinsi baru, kepala negara akan lebih dulu membentuk badan otoritas ibu kota baru. Rencananya, pembentukan akan dilakukan pada akhir bulan ini. Bestprofit
Sayangnya, mantan gubernur DKI Jakarta ini enggan memberi bocoran siapa saja orang yang akan masuk jajaran badan otorita.
"Badan otoritas ibu kota negara akan terbentuk akhir bulan Desember atau paling tidak awal Januari. Kandidatnya sudah banyak, tapi belum," katanya. Dalam membangun ibu kota negara, pemerintah menyiapkan kawasan seluas 256 ribu hektare (ha). Sekitar 56 ribu ha akan menjadi wilayah utama ibu kota baru. PT BestProfitSementara pusat pemerintahannya berada di kawasan seluas 5.600 ha.
"Dari luas itu, kami akan membuat secara pararel dengan pembangunan kluster kesehatan, kluster pendidikan, riset dan inovasi, serta financial center," imbuhnya. Di sisi lain, rencananya kawasan pusat pemerintah berada di luar provinsi ibu kota baru dan akan dipimpin oleh manajer perkotaan yang dipilih langsung oleh presiden ataupun gubernur. Namun, ia belum bisa bicara banyak mengenai proses pemilihan manajer perkotaan tersebut. PT BestProfit Futures
Kendati belum memastikan perlu atau tidaknya pembentukan provinsi baru, kepala negara akan lebih dulu membentuk badan otoritas ibu kota baru. Rencananya, pembentukan akan dilakukan pada akhir bulan ini. Bestprofit
Sayangnya, mantan gubernur DKI Jakarta ini enggan memberi bocoran siapa saja orang yang akan masuk jajaran badan otorita.
"Badan otoritas ibu kota negara akan terbentuk akhir bulan Desember atau paling tidak awal Januari. Kandidatnya sudah banyak, tapi belum," katanya. Dalam membangun ibu kota negara, pemerintah menyiapkan kawasan seluas 256 ribu hektare (ha). Sekitar 56 ribu ha akan menjadi wilayah utama ibu kota baru. PT BestProfitSementara pusat pemerintahannya berada di kawasan seluas 5.600 ha.
"Dari luas itu, kami akan membuat secara pararel dengan pembangunan kluster kesehatan, kluster pendidikan, riset dan inovasi, serta financial center," imbuhnya. Di sisi lain, rencananya kawasan pusat pemerintah berada di luar provinsi ibu kota baru dan akan dipimpin oleh manajer perkotaan yang dipilih langsung oleh presiden ataupun gubernur. Namun, ia belum bisa bicara banyak mengenai proses pemilihan manajer perkotaan tersebut. PT BestProfit Futures
Kamis, 19 Desember 2019
Damai Dagang AS-China Kerek Harga Minyak ke US$66,1 per Barel
mentah dunia melesat lebih dari 1 persen pada perdagangan Selasa (17/12). Potensi peningkatan permintaan global pasca kesepakatan damai dagang Amerika Serikat (AS) dan China masih memberikan angin segar untuk harga tersebut. Best ProfitMengutip Antara, harga minyak berjangka Brent menguat sebesar 1,2 persen atau 76 sen ke level US$66,1 per barel. Begitu juga dengan harga minyak WTI yang naik 1,2 persen atau 73 sen ke level US$60,94 per barel.Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan proses perjanjian perdagangan antara AS dan China fase pertama sudah selesai. Ia memproyeksi ekspor AS ke China akan melonjak pasca kesepakatan tersebut. Bestprofit
Ini lantaran China berkomitmen untuk menaikkan pembelian produk dari AS. Namun, Presiden Fed Dallas Robert Kaplan menilai bukan berarti perjanjian damai dagang fase pertama akan membuat ketegangan di global hilang sepenuhnya.
"Fase pertama lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi itu bukan berarti tidak akan ada ketidakpastian perdagangan. Saya pikir masalah perdagangan AS dengan China akan berlangsung selama bertahun-tahun," kata Kaplan, dikutip Rabu (18/12).Untuk mengingatkan, perang dagang AS dan China telah berlangsung sejak 2018 lalu. Kondisi itu membuat permintaan dan harga minyak melorot. PT BestProfitKendati ketegangan diprediksi tetap ada, tetapi sejumlah bank termasuk JP Morgan dan Goldman Sachs merevisi perkiraan harga minyak 2020 setelah kesepakatan damai dagang AS dan China.Revisi itu juga dilakukan pasca Organisasi Negara Eksportir Minyak (OPEC) dan sekutunya memangkas lebih banyak jumlah produksi minyak 500 ribu barel per hari pada awal 2020 mendatang. Nantinya, total penurunan minyak menjadi 1,7 juta barel per hari dari sebelumnya sebesar 1,2 juta barel per hari.
Sebagai informasi, harga minyak terpantau bergerak di zona hijau sejak akhir pekan lalu. Pada Jumat (13/12), harga minyak Brent naik 1,6 persen atau US$1,02 per barel ke level US$65,22 per barel dan WTI menguat 1,5 persen atau US$0,89 per barel menjadi US$60,07 per barel.Kemudian, harga minyak Brent pada Senin (16/12) lalu naik sebesar 0,2 persen atau 12 sen ke level US$65,34 per barel dan WTI menguat 0,2 persen ke level US$60,21 per barel. PT BestProfit Futures
Ini lantaran China berkomitmen untuk menaikkan pembelian produk dari AS. Namun, Presiden Fed Dallas Robert Kaplan menilai bukan berarti perjanjian damai dagang fase pertama akan membuat ketegangan di global hilang sepenuhnya.
"Fase pertama lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi itu bukan berarti tidak akan ada ketidakpastian perdagangan. Saya pikir masalah perdagangan AS dengan China akan berlangsung selama bertahun-tahun," kata Kaplan, dikutip Rabu (18/12).Untuk mengingatkan, perang dagang AS dan China telah berlangsung sejak 2018 lalu. Kondisi itu membuat permintaan dan harga minyak melorot. PT BestProfitKendati ketegangan diprediksi tetap ada, tetapi sejumlah bank termasuk JP Morgan dan Goldman Sachs merevisi perkiraan harga minyak 2020 setelah kesepakatan damai dagang AS dan China.Revisi itu juga dilakukan pasca Organisasi Negara Eksportir Minyak (OPEC) dan sekutunya memangkas lebih banyak jumlah produksi minyak 500 ribu barel per hari pada awal 2020 mendatang. Nantinya, total penurunan minyak menjadi 1,7 juta barel per hari dari sebelumnya sebesar 1,2 juta barel per hari.
Sebagai informasi, harga minyak terpantau bergerak di zona hijau sejak akhir pekan lalu. Pada Jumat (13/12), harga minyak Brent naik 1,6 persen atau US$1,02 per barel ke level US$65,22 per barel dan WTI menguat 1,5 persen atau US$0,89 per barel menjadi US$60,07 per barel.Kemudian, harga minyak Brent pada Senin (16/12) lalu naik sebesar 0,2 persen atau 12 sen ke level US$65,34 per barel dan WTI menguat 0,2 persen ke level US$60,21 per barel. PT BestProfit Futures
Rabu, 18 Desember 2019
Erick Thohir Incar Eks Menteri dan Wamen Jadi Bos BUMN
Jakarta, masih mencari sosok mantan dan wakil menteri (wakil menteri) untuk menjadi petinggi di perusahaan pelat merah. Hal ini dilakukan demi memperbaiki bisnis perusahaan. Best Profit"Kami akan cari lagi, cari yang kuat untuk mengisi posisi komisaris dan direksi (di BUMN)," ucap Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Jumat (13/12).Namun, Arya tak menjelaskan rinci siapa saja sosok yang sudah diajak berdiskusi oleh Menteri BUMN Erick Thohir maupun dicalonkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bestprofit
Sebelumnya, pemerintah menunjuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero). Keputusan itu akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perusahaan dalam waktu dekat.
"Bukan hari ini (RUPSLB PLN). Belum ada info (kapan RUPSLB)," jelas dia.Selain Rudiantara, Arya menyebut pihaknya mencalonkan mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar sebagai petinggi di PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. Ia tak menyebut pasti apakah Archandra akan ditempatkan di dewan komisaris atau direksi. PT BestProfit"Belum tahu direksi atau komisaris," tutur Arya.Kemudian, beredar kabar bahwa mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga masuk bursa pencalonan petinggi BUMN. Terkait hal itu, Arya menyatakan keduanya belum masuk sebagai kandidat.
"Sampai hari ini belum," imbuhnya.Sebelumnya, Jonan dan Susi diisukan masuk bursa direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero). Nama keduanya muncul karena Erick memberhentikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara dari jabatan direktur utama perusahaan.Erick memecat Ari Askhara karena diduga menyelundupkan Motor Harley Davidson bekas dan dua Sepeda Brompton dari luar negeri ke Indonesia. Penyelundupan menggunakan pesawat baru milik perusahaan, yaitu Airbus A330-900 dengan nomor penerbangan A9721. PT BestProfit Futures
Sebelumnya, pemerintah menunjuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero). Keputusan itu akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perusahaan dalam waktu dekat.
"Bukan hari ini (RUPSLB PLN). Belum ada info (kapan RUPSLB)," jelas dia.Selain Rudiantara, Arya menyebut pihaknya mencalonkan mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar sebagai petinggi di PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. Ia tak menyebut pasti apakah Archandra akan ditempatkan di dewan komisaris atau direksi. PT BestProfit"Belum tahu direksi atau komisaris," tutur Arya.Kemudian, beredar kabar bahwa mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga masuk bursa pencalonan petinggi BUMN. Terkait hal itu, Arya menyatakan keduanya belum masuk sebagai kandidat.
"Sampai hari ini belum," imbuhnya.Sebelumnya, Jonan dan Susi diisukan masuk bursa direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero). Nama keduanya muncul karena Erick memberhentikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara dari jabatan direktur utama perusahaan.Erick memecat Ari Askhara karena diduga menyelundupkan Motor Harley Davidson bekas dan dua Sepeda Brompton dari luar negeri ke Indonesia. Penyelundupan menggunakan pesawat baru milik perusahaan, yaitu Airbus A330-900 dengan nomor penerbangan A9721. PT BestProfit Futures
Selasa, 17 Desember 2019
PPATK Bidik UU Pembatasan Transaksi Tunai Terbit Tahun Depan
Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan () mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal telah masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. PPATK menargetkan beleid yang akan membatasi itu dapat disahkan menjadi UU pada 2020. Best Profit"Kalau bisa RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal tahun 2020 bisa disahkan menjadi UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal," ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Jumat (13/12).Ia mengatakan PPATK akan berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembahasan RUU tersebut. Bestprofit
Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae menambahkan usulan poin-poin dalam RUU tersebut belum berubah, salah satunya pembatasan transaksi tunai menggunakan uang kartal dalam negeri sebesar Rp100 juta saja. Uang kartal sendiri mencakup uang kertas dan uang logam.
PPATK juga mencantumkan pengecualian atas pembatasan transaksi tersebut. Sebelumnya, dalam draf RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal terdapat 12 transaksi yang diperbolehkan menggunakan uang tunai di atas Rp100 juta. Sebagai contoh, transaksi antar penyedia jasa keuangan dan transaksi untuk penanggulangan bencana alam. PT BestProfit"Termasuk di daerah yang jaringan IT masih kurang baik dan untuk kebutuhan transaksi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)," ujarnya.Mengutip laman PPATK, pembatasan transaksi tunai itu bertujuan untuk mempermudah pelacakan transaksi. Pasalnya, PPATK menemukan ada peningkatan tren transaksi uang kartal atau tunai. Tren ini disinyalir untuk mempersulit upaya pelacakan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana.Selain itu, pembatasan transaksi tunai berguna untuk mengeliminasi sarana yang bisa digunakan untuk melakukan gratifikasi, suap, dan pemerasan. PT BestProfit Futures
.
Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae menambahkan usulan poin-poin dalam RUU tersebut belum berubah, salah satunya pembatasan transaksi tunai menggunakan uang kartal dalam negeri sebesar Rp100 juta saja. Uang kartal sendiri mencakup uang kertas dan uang logam.
PPATK juga mencantumkan pengecualian atas pembatasan transaksi tersebut. Sebelumnya, dalam draf RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal terdapat 12 transaksi yang diperbolehkan menggunakan uang tunai di atas Rp100 juta. Sebagai contoh, transaksi antar penyedia jasa keuangan dan transaksi untuk penanggulangan bencana alam. PT BestProfit"Termasuk di daerah yang jaringan IT masih kurang baik dan untuk kebutuhan transaksi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)," ujarnya.Mengutip laman PPATK, pembatasan transaksi tunai itu bertujuan untuk mempermudah pelacakan transaksi. Pasalnya, PPATK menemukan ada peningkatan tren transaksi uang kartal atau tunai. Tren ini disinyalir untuk mempersulit upaya pelacakan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana.Selain itu, pembatasan transaksi tunai berguna untuk mengeliminasi sarana yang bisa digunakan untuk melakukan gratifikasi, suap, dan pemerasan. PT BestProfit Futures
.
Langganan:
Postingan (Atom)