Kemensos Ungkap Alasan Data Penerima Bansos Semrawut

Kasubdit Validasi dan Terminasi Kementerian Sosial (Kemensos) Slamet Santoso menjelaskan penyebab semrawutnya data penerima bantuan sosial (bansos), sehingga terjadi kisruh di sejumlah daerah. Best Profit

Slamet mengatakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang digunakan Kemensos sebagai acuan belum dimutakhirkan sejak 2017. Hal ini diperparah oleh pemerintah daerah yang belum melakukan pemugaran data di masing-masing wilayahnya.  Bestprofit

"Makanya, dalam kondisi ini, saya khawatir dengan kabupaten atau kota yang tidak punya kemampuan anggaran dan tidak punya kemampuan update data," ujarnya dalam diskusi yang disiarkan langsung lewat Youtube DNKI, Kamis (14/5). PT Bestprofit

Jika pemutakhiran data dilakukan, lanjut Slamet, pemerintah pun tak punya cukup waktu karena bantuan harus segera didistribusikan ke masyarakat. PT Bestprofit Futures

Slamet memaparkan pembaruan data oleh pemerintah daerah sendiri membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan. Sementara validasi dan pengesahan data sebagai basis penyaluran bantuan baru dilakukan satu bulan setelahnya.

"Contoh, misalnya, ketika kabupaten-kota mengupdate data Oktober, November, Desember 2019 maka data ditetapkan oleh Kementerian sosial Januari 2020," ucapnya.

Buruknya data pemerintah pusat ini sempat dikritik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain tidak mutakhir, kata Emil tiap kementerian memiliki survei data sendiri-sendiri sehingga mengakibatkan data yang dimiliki pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak sinkron.

Jenis bantuan yang beragam juga dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial di masyarakat. Banyaknya jenis bantuan, mulai dari bansos presiden, bansos provinsi, bansos kabupaten/kota, hingga bantuan langsung tunai dana desa membuat masyarakat bingung karena tidak datang secara bersamaan.

Kemudian, Slamet menjelaskan persoalan data yang tak sinkron dengan kondisi lapangan juga pernah berbuntut penolakan dari sejumlah kepala desa di Sukabumi. Para kepala desa menolak bansos dari Pemprov Jabar lantaran belum ada data yang valid.

Data penerima bansos itu dinilai tumpang tindih lantaran selain menerima bansos pemprov, ada pula warga yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk menyiasati hal tersebut, kata Slamet, Kemensos telah memutuskan untuk memberikan bantuan dengan mendata langsung warga miskin dan terdampak di lapangan yang belum mendapatkan bantuan, sembari melakukan pemutakhiran.

"Pak Menteri sudah bilang, kalau ada warga miskin di lapangan kita temukan belum dapat bantuan, kita berikan dulu, nanti soal data kita lakukan belakangan," tandas Slamet.

YLKI Minta Penjual Daging Babi 'Berbulu Sapi' Dipidana

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkap tindakan pengedar daging babi yang disulap menjadi daging sapi merupakan tindak merugikan konsumen. Best Profit

"Ini tindakan yang sangat merugikan bagi konsumen. Bukan hanya konsumen muslim, tapi konsumen secara keseluruhan. Pelakunya harus dipidana karena merupakan tindakan penipuan," ujar Tulus 
Tulus menegaskan polisi harus mengusut pelaku dan dalangnya siapa. Hal ini menjadi penting agar tak hanya orang lapangan yang ditangkap.  Bestprofit

"Tetapi, bandarnya pun harus dicokok. Biar tidak berulang," tegas Tulus.  PT Bestprofit

Sebelumnya, Polresta Bandung mengamankan empat pelaku pengedar daging babi yang dijual seolah-olah daging sapi di wilayah Kabupaten Bandung. Selama setahun mereka telah menjual dan mengedarkan 63 ton daging palsu tersebut. PT Bestprofit Futures

Awalnya, pelaku yang berinisial T dan M membeli daging babi seharga Rp45.000 per kilogram dari Solo. Kemudian, diolah menyerupai daging sapi dengan menggunakan boraks, lalu dijual seharga Rp60.000 di tingkat bandar.

Kemudian dari tingkat bandar, di bagi lagi ke tingkat pengecer kepada AR dan AS. Mereka, kata dia, menjual harga Rp85.000 sampai Rp90.000 per kilogram ke pasar dan masyarakat.

Dari kasus tersebut, polisi telah mengamankan total 600 kilogram daging babi. Sebanyak 500 kilogram di antaranya yang diamankan dari freezer dan 100 kilogram sisanya diamankan dari para pengecer
.

Sektor Aneka Industri Angkat IHSG ke Level 4.639

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan Senin (11/5). Indeks ditutup di level 4.639 naik 41,67 poin atau 0,91 persen. Best Profit

RTI Infokom mencatat, investor membukukan transaksi sebesar Rp5,74 triliun, dengan 6,17 miliar saham diperdagangkan. Pelaku pasar asing tercatat jual bersih atau net sell di seluruh pasar sebesar Rp269,44 miliar. Bestprofit

Pada penutupan kali ini, 222 saham menguat, 161 mengalami koreksi, dan 169 lainnya stagnan. Di sisi lain, mayoritas indeks sektoral terpantau menguat. Sektor aneka industri memimpin penguatan sebesar 3,48. Sementara sektor pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami koreksi. PT Bestprofit


Lebih lanjut, nilai tukar rupiah pada pukul 16.10 WIB terpantau menguat 0,17 persen ke level Rp14.895 per dolar AS. Sejak pagi, rupiah bergerak dalam rentang Rp14.890 - Rp14.945 per dolar AS. PT Bestprofit Futures
IHSG menguat bersama mayoritas bursa saham Asia. Kondisi itu ditunjukkan oleh Hang Seng Composite di Hong Kong naik 1,53 persen dan Nikkei225 di Jepang naik 1,05 persen. Sedangkan, Kospi Index di Korea Selatan turun 0,54 persen,

Di sisi lain, indeks saham di Eropa kompak melemah. Indeks CAC All-Tradable di Perancis turun 0,06 persen, FTSE100 di Inggris melemah 0,08 persen, dan indeks DAX di Jerman turun 0,37 persen.

13 Jabatan PNS yang Bakal Terima THR Akhir Pekan Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut THR PNS, TNI, Polri akan cair paling lambat Jumat (15/5) nanti. Namun, hanya 13 jenis jabatan PNSyang akan mengantongi THR lebaran. Best Profit

 
Mereka adalah PNS eselon 3 dan ke bawah. Lalu, prajurit TNI, anggota Polri. Kemudian, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditugaskan di perwakilan RI di luar negeri. Bestprofit

PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induk. PT Bestprofit
Selanjutnya, PNS, Prajurit TNI, anggota Polri penerima uang tunggu. Lalu, penerima gaji terusan PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang meninggal dunia, tewas, atau gugur. PT Bestprofit Futures


PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang dinyatakan hilang. Hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau berpangkat kolonel ke bawah di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.

Kemudian, penerima pensiun atau tunjangan, pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU. Lalu, pegawai lain yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat dengan kewenangan sesuai UU, termasuk calon PNS.

Ani mengungkapkan total THR yang akan dicairkan itu bernilai Rp29,38 triliun, dengan rincian Rp6,77 triliun untuk PNS pusat, TNI, dan Polri. Kemudian, Rp8,7 triliun untuk THR pensiunan, dan Rp13,89 triliun untuk PNS daerah.

"Aturan PP terkait THR sudah dikeluarkan, tanda tangan presiden. PMK keluar. Kami sedang siapkan satuan kerja untuk eksekusi THR diharapkan serentak paling lambat adalah pada hari Jumat ini tanggal ia menegaskan THR hanya akan diberikan kepada pejabat di bawah eselon 2. Artinya, eselon 1 dan 2 tak mendapatkan THR.

Sementara, anggaran yang seharusnya untuk membayarkan THR kepada eselon 1 dan 2 sengaja dialihkan untuk penanganan virus corona.

"Dari sisi pemerintah terus melakukan kajian terhadap berbagai langkah-langkah yang bisa tetap fokus pada penanganan virus corona, yakni penyebaran dan pencegahan korban jiwa," tandasnya.

Rupiah Unjuk Gigi di Tengah Pelonggaran Aktivitas Masyarakat

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.912 per dolar ASpada pembukaan perdagangan pasar spot Senin (11/5). Mata uang Garuda ini menguat 7,5 poin atau 0,05 persen dari Rp14.912 per dolar AS pada perdagangan sebelumnya. Best Profit

Rupiah terlihat bergerak menguat bersama beberapa mata uang lainnya di Asia. Tercatat, Won Korea Selatan menguat 0,37 persen, baht Thailand 0,21 persen, dan peso Filipina 0,23 persen. Bestprofit

Sementara, sejumlah mata uang Asia lain berada di teritori negatif. Misalnya, Ringgit Malaysia terkoreksi 0,24 persen dan yuan China 0,03 persen. PT Bestprofit


Kemudian, mata uang utama negara maju kompak menguat dari mata uang Negeri Paman Sam. Dolar Australia menguat 0,38 persen, rubel Rusia 0,25 persen, poundsterling Inggris 0,17 persen, dolar Kanada 0,14 persen, euro Eropa 0,08 persen, dan franc Swiss 0,1 persen. PT Bestprofit Futures

Analis sekaligus Kepala Riset Monex Investindo Ariston Tjendra memproyeksi rupiah bergerak di kisaran Rp14.800-Rp15.150 per dolar AS har ini. 

Menurutnya, rupiah akan menguat lantaran pasar merespons positif kegiatan ekonomi yang kembali bergerak di sejumlah negara setelah kasus virus corona mulai melandai.

"Dengan aktifnya kembali perekonomian diharapkan kondisi ekonomi bisa segera membaik," tutur Ariston kepada CNNIndonesia.com.

Walaupun begitu, bukan berarti situasi ini akan berlangsung permanen. Ariston menilai pasar masih terus mewaspadai perkembangan kasus penyebaran virus corona di global.

"Pasar juga melihat dampak buruknya terhadap kondisi ekonomi yang bisa kembali menekan harga aset berisiko," pungkas Ariston

Pemerintah Terbitkan Surat Utang Negara Rp376,5 T per April

 Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) neto tembus Rp376,5 triliun per April 2020. Jumlah tersebut meningkat 54,42 persen dibandingkan posisi Maret, yakni Rp243,8 triliun. Best Profit

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Riko Amir mengatakan terdapat tambahan penerbitan SBN sebesar Rp150 triliun. Jumlah tersebut termasuk penerbitan utang global dalam denominasi AS senilai US$4,3 miliar. Bestprofit

"Sampai akhir April penerbitan SBN senilai Rp376,5 triliun," ujarnya melalui video conference, Jumat (8/5). PT Bestprofit

Selain itu, ia menuturkan pemerintah telah mencairkan pinjaman program (program loan) sebesar US$300 juta dan 600 juta euro. Pada kuartal II sampai dengan kuartal IV 2020 pemerintah menargetkan penerbitan SBN sebesar Rp856,8 triliun. PT Bestprofit Futures

Sisa penerbitan SBN, kata dia, akan dipenuhi melalui lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel sebesar Rp50 triliun-Rp70 triliun, private placement, dan penerbitan SBN valuta asing (valas).

Dalam perhitungan DJPPR, untuk periode kuartal II hingga kuartal IV 2020, rata-rata lelang SBN mencakup Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) per dua minggu di kisaran Rp35 triliun-Rp45 triliun. Sebagai perbandingan, pada 2018 rata-rata lelang periode kuartal II hingga kuartal IV sebesar Rp20,9 triliun. Rinciannya, lelang SUN sebesar Rp15,8 triliun dan SBSN Rp5,1 triliun.

Lalu, rata-rata lelang periode kuartal II hingga kuartal IV di 2019 sebesar Rp29,7 triliun. Rinciannya, lelang SUN sebesar Rp21,9 triliun dan SBSN Rp7,8 triliun.

Dengan demikian, masih terdapat selisih bila dibandingkan rata-rata lelang di dua tahun terakhir dengan target pemerintah sebesar Rp5 triliun hingga Rp15 triliun.

"Oleh karenanya dengan Perppu (Perppu 1 Nomor 2020), di sini peran Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia akan serap apabila target lelang tidak tercapai," paparnya.

Sri Mulyani Klaim Sudah Bayar 'Utang' ke DKI Rp2,6 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah membayar sebagian utang yang dimiliki pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2,6 triliun. Utang itu merupakan kurang bayar dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2019 yang belum dibayarkan ke DKI Jakarta. Best Profit

"Untuk kurang bayar DBH DKI Jakarta yang sudah disalurkan Rp2,6 triliun," ucap Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (8/5). Bestprofit

Namun, utang yang dibayarkan baru 50 persen dari total kurang bayar DBH tahun anggaran yang mencapai Rp5,16 triliun. Sri Mulyani bilang sisanya akan dibayarkan setelah audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai.


"Sisanya akan disalurkan dalam periode selanjutnya setelah audit BPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," tutur Sri Mulyani. PT Bestprofit

Ia menyatakan seharusnya seluruh pembayaran kurang bayar DBH dilakukan setelah audit BPK. Namun, kali ini pemerintah menerapkan kebijakan yang berbeda karena daerah membutuhkan dana untuk menangani dampak penyebaran virus corona. PT Bestprofit Futures

"Untuk kurang bayar DBH, daerah minta dipercepat untuk penanganan virus corona, kami bayar dulu 50 persen," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat segera mencairkan piutang dan DBH Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung arus kas (cash flow) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi saat ini, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk menangani dampak penyebaran virus corona.

Anies membeberkan mulanya angka piutang Kemenkeu ke DKI sebesar Rp6,4 triliun. Namun dengan sejumlah penyesuaian, angka piutang tahun lalu ini menyusut menjadi Rp5,1 triliun.