New Normal, Bank BRI Berdayakan UMKM Lewat Transaksi Digital

Mengusung semangat memberdayakan pelaku UMKM, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membantu keberlangsungan pasar basah di tengah pandemi COVID-19. BRI menggandeng Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) dan Kadin UMKM  Kota Malang dalam Pengelolaan Penjualan Online dan Layanan Antar Pasar Rakyat.  Best Profit

Nantinya, sebanyak 27 pasar basah yang ada di seluruh wilayah Kota Malang bisa memanfaatkan platformStroberi milik BRI dan jasa antar jemput barang kepada pembeli. Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengungkapkan BRI akan terus memberikan inovasi baru sebagai komitmen Perseroan dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Bestprofit

"Kami berharap aplikasi ini dapat terimplementasi ke seluruh pedagang pasar yang telah bekerjasama dengan BRI, sehingga dapat membantu pengelolaan administrasi keuangan mereka secara baik dan akuntabel," ujarnya.  PT Bestprofit


Adapun Stroberi (Solusi Transaksi Elektronik BRI) merupakan layanan transaksi elektronik terpadu yang dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara berkesinambungan melalui layanan-layanan transaksi digital yang dapat menjawab berbagai permasalahan administrasi dan finansial di ekosistem UMKM. Stroberi terdiri dari 3 layanan utama yakni Stroberi Kasir untuk pengelolaan transaksi dan inventory management, Stroberi Tagihan untuk pengelolaan tagihan, dan Stroberi Order untuk pengelolaan sistem order dan pembayaran. PT Bestprofit Futures

Hingga 2 Mei 2020, platform Stroberi Kasir telah terpasang di lebih dari 9 ribu pengguna. Sementara,Stroberi Tagihan sudah digunakan oleh lebih dari 450 user termasuk para pedagang pasar yang ada di Kota Malang.Perseoran berencana untuk menggarap seluruh pasar basah dengan platform Stroberi. Secara nasional, terdapat kurang lebih 14 ribu pasar yang didalamnya terdapat banyak pelaku UMKM menggantungkan kehidupan di pasar - pasar tersebut. 

Saat ini, rata-rata pasar masih melakukan transaksi dengan memakai uang tunai (cash)yang rawan dengan berbagai risiko kejahatan, seperti uang palsu hingga perampokan. Melalui platform ini, transaksi jual beli, pengelolaan tagihan sewa kios, kebersihan hingga retribusi keamanan di pasarbisa dilakukan secara cashless, tersistem dan realtime online.

"Adanya imbauan physical distancing yang memaksa masyarakat untuk tidak berinteraksi secara langsung membuat penerapan layanan digital seperti Stroberi ini sangat efektif dan membantu pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usahanya," pungkasnya.

Satgas Waspada Investasi Buka Suara soal Koperasi Syariah 212

Satgas Waspada Investasi mengklarifikasi soal masuknya aplikasi Koperasi Syariah 212 di dalam daftar hitam entitas yang menawarkan layanan pinjaman online (pinjol) ilegal namun berkedok sebagai koperasi simpan pinjam. Klarifikasi ini diberikan setelah pernyataan Satgas Waspada Investigasi dibantah oleh Koperasi Syariah 212. Best Profit

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menjelaskan mulanya Satgas menemukan aplikasi pinjol online berkedok koperasi simpan pinjam bernama Koperasi Syariah 212 di layanan Playstore Android. Selanjutnya, Satgas memeriksa status usaha dari Koperasi Syariah 212.  Bestprofit

Ternyata, sambungnya, Koperasi Syariah 212 tidak memiliki izin sebagai penyelenggara koperasi simpan pinjam. Koperasi Syariah 212 hanya memiliki izin sebagai koperasi primer nasional dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). PT Bestprofit

"Ternyata kegiatan Koperasi Syariah 212 memiliki izin dari Kemenkop sebagai koperasi primer nasional. Koperasi Syariah 212 ini tidak melakukan kegiatan koperasi simpan pinjam," ucap Tongam. PT Bestprofit Futures

Atas hal ini, Satgas pun akhirnya memasukkan Koperasi Syariah 212 dalam daftar hitam pinjol online yang berkedok koperasi simpan pinjam. Daftar hitam itu pun disebar ke publik. 

"Namun, kami menemukan aplikasi di Playstore yang melakukan kegiatan penawaran pinjaman online yang diduga mengatasnamakan Koperasi Syariah 212," ucapnya 

Rupanya, sambung Tongam, pemilik aplikasi itu menggunakan nama Koperasi Syariah 212, namun bukan bagian dari koperasi tersebut. Koperasi Syariah 212 memang tidak menyelenggarakan koperasi simpan pinjam.

Sementara aplikasi resmi Koperasi Syariah 212 berupa penyelenggaraan sistem pembayaran untuk pembelian pulsa operator telepon seluler, token listrik prabayar, dan transfer ke sesama anggota Koperasi Syariah 212. Selain itu, juga digunakan sebagai basis data informasi simpanan keanggotaan masing-masing anggota koperasi. 

"Dengan ini, kami klarifikasi bahwa Satgas Waspada Investasi tidak memblokir aplikasi Koperasi Syariah 212," katanya. 

Direktur Eksekutif Koperasi Syariah 212 Indra Azhary pun sudah mengajukan keberatannya sebelum klarifikasi diberikan oleh Satgas Waspada Investigasi. Indra menegaskan Koperasi Syariah 212 tidak memiliki lini bisnis sebagai koperasi simpan pinjam. 

Aplikasi yang dimiliki pun hanya sebagai layanan internal untuk anggota koperasi. Namun memang aplikasi itu dikategorikan sebagai jasa keuangan sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Oleh karena itu, Koperasi Syariah 212 Mobile diunggah pada kategori bisnis. Namun, apabila terdapat aplikasi yang mengatasnamakan Koperasi Syariah 212 dalam hal usaha simpan pinjam, maka aplikasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Koperasi Syariah 212," jelas Indra. 

Indra pun meminta Satgas Waspada Investasi untuk mengeluarkan Koperasi Syariah 212 dari daftar investasi ilegal. Di sisi lain, ia menghimbau agar anggota koperasi dan masyarakat dapat membantu pelaporan bila menemukan aplikasi ilegal yang mengatasnamakan Koperasi Syariah 212. 

"Jika menemukan aplikasi yang mengatasnamakan Koperasi Syariah 212 dapat melaporkan ke Koperasi Syariah 212 melalui Whastapp 0811-6411-212 dan email ke info@koperasisyariah212.co.id," pungkasnya.

Efek Corona, Jumlah Kendaraan Tol Pekanbaru-Dumai Turun

Jumlah kendaraan yang melintasi Seksi 1 Tol Pekanbaru-Dumai yang kini dibuka secara fungsional hingga H+7 Idul Fitri menurun drastis dibandingkan dengan saat dibuka pada libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Best Profit

"Lalu lintas dibandingkan dengan Natal dan Tahun Baru hanya 10 sampai 15 persen saja, sekarang," kata Kepala Cabang Operasional Tol Permai Indrayana, dikutip dari Antara, Selasa (19/5). Bestprofit

PT Hutama Karya (Persero) selaku pengelola Jalan Tol Trans Sumatera kembali membuka secara fungsional Jalan Tol Permai Seksi 1 mulai tanggal 18 Mei hingga H+7 Lebaran atau tanggal 1 Juni 2020. Jalan tol pada seksi 1 memiliki panjang 9,5 kilometer dari Pekanbaru hingga Minas, Kabupaten Siak.
 PT Bestprofit


Sebelumnya, Hutama Karya (HK) menyatakan ada sebanyak 40.518 kendaraan yang melintasi jalan tol Pekanbaru-Dumai seksi 1 di Provinsi Riau, selama pembukaan fungsional pada libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Menurut Indrayana ada beberapa penyebab kenapa jumlah lalu lintas menurun drastis saat ini dibandingkan libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya adalah pengaruh pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di enam daerah di Riau, yakni di Pekanbaru, Siak, Pelalawan, Bengkalis dan Dumai. PT Bestprofit Futures
"Kemudian banyak perusahaan dan kantor di daerah Duri dan Dumai memberlakukan kerja di rumah, dan sekarang juga masih suasana bulan puasa," kata Indrayana.

Sementara itu, Senior Executive Vice President Sekretaris Perusahaan HK Muhammad Fauzan memaparkan pada seksi 1 Tol Permai telah disiapkan dua titik pos Check point yang terletak di Pintu masuk Gerbang Tol (GT) Pekanbaru dan Minas.
 Di sepanjang ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), HK melengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti 193 kendaraan siaga (Ambulance, Mobil Derek dan PJR), 62unit VMS dan 208 titik Gardu Tol Otomatis.

Per 19 Mei terpantau volume kendaraan yang melintas di JTTS mencapai 633.145 kendaraan. Meskipun begitu, belum terlihat peningkatan volume kendaraan. Ia mengatakan HK pada prinsipnya tetap mengikuti regulasi dari pemerintah.

Hingga saat ini HK telah menghentikan sementara fasilitas top-up tunai, serta melakukan pembagian masker, hand sanitizer dan tongkat tol secara gratis di sejumlah ruas tolnya.



"Hanya kendaraan yang memiliki KTP dan plat kendaraan sesuai provinsi, menggunakan masker dan bersuhu tubuh normal yang boleh melintas dan kendaraan tersebut juga harus diperiksa di setiap pos check point," ujarnya.

Menurut Muhammad jika memenuhi kriteria yang ditetapkan melalui Permenhub Nomer 25 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H, baru kendaraan tersebut diperbolehkan melintas.



"Apabila tidak, kendaraan tersebut akan kami putar balikkan dan tidak diizinkan melintas di ruas-ruas tol tersebut. Lalu untuk bus yang tidak memiliki stiker Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai angkutan aman covid-19 akan ditahan dan penumpangnya akan dikembalikan ke daerah asal," pungkasnya

BI Siap Serap SBN Maksimal Rp563,6 T dari Perbankan

 Bank Indonesia (BI) siap menyuntik likuiditas sebesar Rp563,6 triliun untuk perbankan melalui mekanisme fasilitas term repo. Di sini, masing-masing bank bisa 'menggadaikan' portofolio surat berharga negara (SBN) ke BI dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan likuiditas. Best Profit

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya membuka fasilitas term repo setiap hari. Dengan demikian, perbankan yang sedang membutuhkan dana untuk restrukturisasi kredit bisa mengajukan fasilitas tersebut kapan pun kepada bank sentral. Bestprofit

"Jadi bank-bank silahkan datang ke BI setiap hari. Kami akan sediakan likuiditasnya dengan term repo atas SBN yang dimiliki perbankan," ungkap Perry dalam video conference, Selasa (19/5).  PT Bestprofit

Sejauh ini, Perry menyatakan total SBN yang dimiliki perbankan mencapai Rp886 triliun. Dari total itu, jumlah SBN yang bisa digadaikan ke BI sebesar Rp563,6 triliun.  PT Bestprofit Futures
Angkanya memang lebih rendah dari total SBN yang dimiliki perbankan. Pasalnya, tak semua SBN bisa digadaikan ke BI.

"Perbankan harus memiliki 6 persen SBN dari total dana pihak ketiga (DPK) untuk kebutuhan likuiditas perbankan itu sendiri," terang Perry. 

Ini artinya total SBN yang tak bisa digadaikan sebesar Rp330,2 triliun. Sisanya, perbankan bisa menggadaikan SBN sebesar Rp563,6 triliun ke bank sentral untuk mendapatkan likuiditas.

"Sebesar 6 persen itu Rp330,2 triliun dari total SBN Rp886 triliun. Sisanya Rp563,6 triliun dapat di-repo-kan (digadaikan) ke BI," jelas Perry.

Sementara, sejauh ini jumlah SBN yang digadaikan hanya Rp43,9 triliun. Jumlahnya masih jauh lebih kecil dari total SBN yang bisa digadaikan ke BI.

"Jadi untuk kebutuhan likuiditas, untuk restrukturisasi kredit UMKM itu bank-bank masih punya cukup banyak SBN untuk di-repo-an ke BI," pungkas Perry.

BI Tahan Bunga Acuan di Level 4,5 Persen pada Mei 2020

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/7DRR) di level 4,5 persen pada Mei 2020. Begitu pula dengan tingkat suku bunga deposit facility dan bunga lending facility masing-masing  3,75 persen dan 5,25  persen. Best Profit

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18-19 Mei 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7DRR di posisi 4,5 persen," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo, Selasa (19/5). Bestprofit

Perry menjelaskan keputusan ini diambil usai mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nasional. Dari sisi global, BI mengatakan pertumbuhan ekonomi dunia anjlok di tengah penyebaran virus corona.

"Kami melihat pandemi virus corona di global menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara pada kuartal I 2020 menurun tajam," ujarnya. PT Bestprofit

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi China, Eropa, Jepang, Singapura, dan Filipina terkontraksi pada kuartal I 2020. Sementara, pertumbuhan ekonomi AS turun signifikan menjadi 0,3 persen.

Hal ini, kata Perry, terjadi karena sektor manufaktur, jasa, dan perdagangan dunia merosot seiring dengan penyebaran virus corona di global. Tak hanya itu, keyakinan bisnis dan konsumsi masyarakat juga melorot akibat wabah tersebut. PT Bestprofit Futures

"Proyeksi kontraksi berlanjut sampai kuartal III 2020. BI memperkirakan ekonomi global 2020 tumbuh negatif 2,2 persen," tutur Perry.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri disebut bakal menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bank sentral meramalkan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,3 persen tahun ini.

"BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan menurun sejalan dengan dampak virus corona menjadi lebih rendah dari perkiraan semula," jelasnya.

Selanjutnya, bank sentral juga mempertimbangkan kondisi nilai tukar rupiah. Secara rata-rata, BI mencatat mata uang Garuda menguat 5,1 persen sampai 18 Mei 2020. Namun, rupiah terkoreksi 6,52 persen dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu.

"Ini terjadi akibat aliran modal asing yang keluar didorong kepanikan pasar saat itu," tuturnya.

Di samping kurs rupiah, BI juga memantau perkembangan laju inflasi. Tercatat, inflasi bulanan sebesar 0,08 persen pada April 2020.

"Inflasi rendah dipengaruhi melemahnya permintaan sejalan dengan dampak virus corona," pungkas Perry.

Indonesia Patenkan 3 Produk Anti Virus Corona

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian telah mendaftarkan hak paten untuk tiga produk antivirus produksi Indonesia. Best Profit

Ketut Gede Mudiarta, Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) bilang Balitbangtan telah melakukan uji coba sejumlah tumbuhan yang berpotensi sebagai anti virus corona. Hasilnya, disimpulkan tanaman eucalyptus paling efektif menangkal virus corona karena memiliki kandungan senyawa aktif 1,8-cineole (eucalyptol). Bestprofit

"Kemudian, beberapa prototype teknologi berbasis minyak eucalyptus sebagai anti virus dihasilkan atas kolaborasi beberapa unit kerja dibawah Balitbangtan," ujarnya.
Ia merincikan tiga produk tersebut meliputi, formula aromatik anti virus berbasis minyak eucalyptus dengan nomor pendaftaran paten P00202003578 dan ramuan inhaler anti virus berbasis eucalyptus dan proses pembuatannya dengan nomor pendaftaran paten P00202003574. PT Bestprofit

Kemudian, ramuan serbuk nanoenkapsulasi anti virus berbasis eucalyptus dengan nomor pendaftaran paten P00202003580. PT Bestprofit Futures

Selain ketiganya, Kementerian Pertanian juga sedang dalam proses pendaftaran hak paten untuk produk minyak atsiri eucalyptus citriodora sebagai anti virus terhadap virus avian influenza subtipe H5N1, gamma corona virus, dan betacoronavirus.

Setelah mendapatkan hak paten, tutur dia, maka ketiga produk tersebut akan diproduksi secara massal. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan PT Eagle Indo Pharma sebagai mitra lisensi Balitbangtan Kementerian Pertanian.

"Mitra kerja sama mempunyai kewajiban untuk memproduksi teknologi dengan supervisi dari Balitbangtan," terang Ketut.

PT Eagle Indo Pharma sendiri merupakan perusahaan swasta nasional pemilik merek dagang cap lang. Ketut berharap lewat kerja sama itu, maka proses pengembangan produk dapat dipercepat sehingga dapat digunakan masyarakat guna mencegah pandemi.

Kemensos Ungkap Alasan Data Penerima Bansos Semrawut

Kasubdit Validasi dan Terminasi Kementerian Sosial (Kemensos) Slamet Santoso menjelaskan penyebab semrawutnya data penerima bantuan sosial (bansos), sehingga terjadi kisruh di sejumlah daerah. Best Profit

Slamet mengatakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang digunakan Kemensos sebagai acuan belum dimutakhirkan sejak 2017. Hal ini diperparah oleh pemerintah daerah yang belum melakukan pemugaran data di masing-masing wilayahnya.  Bestprofit

"Makanya, dalam kondisi ini, saya khawatir dengan kabupaten atau kota yang tidak punya kemampuan anggaran dan tidak punya kemampuan update data," ujarnya dalam diskusi yang disiarkan langsung lewat Youtube DNKI, Kamis (14/5). PT Bestprofit

Jika pemutakhiran data dilakukan, lanjut Slamet, pemerintah pun tak punya cukup waktu karena bantuan harus segera didistribusikan ke masyarakat. PT Bestprofit Futures

Slamet memaparkan pembaruan data oleh pemerintah daerah sendiri membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan. Sementara validasi dan pengesahan data sebagai basis penyaluran bantuan baru dilakukan satu bulan setelahnya.

"Contoh, misalnya, ketika kabupaten-kota mengupdate data Oktober, November, Desember 2019 maka data ditetapkan oleh Kementerian sosial Januari 2020," ucapnya.

Buruknya data pemerintah pusat ini sempat dikritik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain tidak mutakhir, kata Emil tiap kementerian memiliki survei data sendiri-sendiri sehingga mengakibatkan data yang dimiliki pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak sinkron.

Jenis bantuan yang beragam juga dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial di masyarakat. Banyaknya jenis bantuan, mulai dari bansos presiden, bansos provinsi, bansos kabupaten/kota, hingga bantuan langsung tunai dana desa membuat masyarakat bingung karena tidak datang secara bersamaan.

Kemudian, Slamet menjelaskan persoalan data yang tak sinkron dengan kondisi lapangan juga pernah berbuntut penolakan dari sejumlah kepala desa di Sukabumi. Para kepala desa menolak bansos dari Pemprov Jabar lantaran belum ada data yang valid.

Data penerima bansos itu dinilai tumpang tindih lantaran selain menerima bansos pemprov, ada pula warga yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk menyiasati hal tersebut, kata Slamet, Kemensos telah memutuskan untuk memberikan bantuan dengan mendata langsung warga miskin dan terdampak di lapangan yang belum mendapatkan bantuan, sembari melakukan pemutakhiran.

"Pak Menteri sudah bilang, kalau ada warga miskin di lapangan kita temukan belum dapat bantuan, kita berikan dulu, nanti soal data kita lakukan belakangan," tandas Slamet.