Aceh Temukan Potensi Sumber Migas di Blok Singkil-Meulaboh

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mengungkap potensi sumber baru minyak dan gas dari Blok Singkil dan Blok Meulaboh. 

Best Profit

Kepala Divisi Eksplorasi dan Eksploitasi Ibnu Hafizh mengungkap potensi tersebut berdasarkan hasil dari Joint Study Assesstment (JSA) yang dilakukan perusahaan migas asal Singapura, Conrad Petroleum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Frontier Point Ltd dan Universitas Trisakti. Bestprofit

Ibnu memaparkan dengan adanya sumber migas baru menjadi bukti bahwa industri hulu migas di Aceh memiliki tren positif. Dia mengungkap minat dari perusahaan-perusahaan migas, baik dari dalam maupun luar negeri, cukup tinggi untuk berinvestasi di provinsi ujung barat Indonesia itu. PT Bestprofit

Ibnu menyebutkan total potensi di Blok Singkil dengan asumsi P50 adalah sebesar 296 miliar kaki kubik gas (BCF). Sedangkan Blok Meulaboh memiliki potensi minyak mumi dengan asumsi P50 sebesar 192 juta barel minyak (MMBO) dan potensi gas dengan asumsi yang sama sebesar 1,1 triliun kaki kubik gas (TCF) yang ditangani oleh Frontier Point Ltd. PT Bestprofit Futures

Berdasarkan hasil studi bersama tersebut, potensi hidrokarbon diyakini berada pada Wilayah Kerja Offshore South West Aceh (Blok Singkil) dengan luas area kerja sebesar 8.200 km2 dan Offshore North West Aceh (Blok Meulaboh) seluas area 9.200 km2 dengan risiko geologi rata-rata moderate to high risk, khususnya di keberadaan source rock.

Ibnu mengungkap informasi ini dipaparkan dalam presentasi akhir studi bersama di Wilayah Kewenangan Aceh untuk Offshore South West Aceh (OSWA) Blok Singkil oleh Conrad Petroleum dan North West Aceh (ONWA) Blok Meulaboh oleh Frointier Point Ltd. melalui video conference pada minggu lalu di hadapan Tim Penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas Aceh.

Dalam presentasi tersebut, Conrad Petroleum Ltd. dan Frontier Point Ltd. berminat melanjutkan hasil studi bersama ke penawaran langsung untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di area tersebut."Pelaksanaan studi bersama dinyatakan telah selesai baik Conrad Petroleum Ltd maupun Frontier Point Ltd dan telah disampaikan pada presentasi akhir studi bersama mereka kepada Tim Penawaran Migas Aceh yang terdiri dari Pemerintah Pusat diwakili oleh Ditjen Migas, Pemerintah Aceh diwakili oleh Dinas ESDM Aceh, BPMA dan civitas akademik," jelasnya dikutip dari Antara, Jumat (3/7).

Untuk itu, Conrad Petroleum dan Frontier Point diminta segera sampaikan hasil studi dan keputusan atas tindak lanjut joint study tersebut kepada Direktur Jenderal Migas EDSM c.q. Tim Penawaran WK Migas Aceh paling lambat selama 14 hari kerja sejak presentasi pada tanggal 26 Juni 2020.

Pizza Hut Indonesia Tak Ada Afiliasi dengan Waralaba Bangkrut

Emiten pengelola Pizza Hut PT Sarimelati Kencana Tbk mengungkap tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengelola waralaba Pizza Hut Amerika Serikat, NPC International. Best Profit

Sekretaris Perusahaan PT Sarimelati Kencana Tbk Kurniadi Sulistyomo mengungkap perseroan merupakan pemegang hak lisensi waralaba tunggal di Indonesia. Bestprofit

"Apapun nanti putusan pengadilan di Amerika Serikat, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha kami, Pizza Hut di Indonesia," kata Kurniadi dikutip dari Antara, Jumat (3/7).

"Kami tidak mengetahui bagaimana proses kepailitan yang terjadi di sana," ujarnya.Dia memaparkan permasalahan bangkrut NPC International yang terjadi di Amerika Serikat tersebut bersifat terpisah. PT Bestprofit

Sejak pengumuman kepailitan NPC International, harga saham Sarimelati Kencana atau emiten berkode PZZA ini sempat anjlok. Kurniadi berharap investor dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan merespons saham perseroan. PT Bestprofit Futures

"Untuk harga saham, kami berharap para investor dapat menelaah dan mempelajari terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kami menyerahkan sepenuhnya fluktuasi harga pada mekanisme pasar di bursa," kata Kurniadi.

Dalam tiga bulan terakhir sebenarnya saham PZZA meningkat 39,25 persen. Namun, pada seminggu terakhir mengalami koreksi 15,82 persen.Pada perdagangan saham Kamis (2/7) lalu, saham PZZA tersebut sempat anjlok 55 poin atau 6,88 persen ke level Rp745 per lembar saham. Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 613 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 1,9 juta lembar saham senilai Rp1,45 miliar.

Sarimelati Kencana resmi melantai di bursa pada 23 Mei 2018 lalu. Saat itu perseroan melepas 604,38 juta lembar saham dengan harga penawaran umum perdana atau IPO sebesar Rp1.100 per lembar saham.

Pada perdagangan Jumat pagi ini, saham PZZA terpantau melemah 20 poin atau 2,68 persen menjadi Rp725 per lembar saham.Sriboga Raturaya selaku induk usaha menjadi pemegang saham pengendali dengan menguasai sekitar 64,79 persen saham Sarimelati Kencana. Sedangkan saham yang dimiliki masyarakat mencapai 23,06 persen.

Daya Beli Petani Hortikultura Tergerus pada Juni 2020

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tingkat daya beli petani hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat tergerus pada Juni 2020. Penyebabnya, karena harga komoditas menurun, misalnya bawang merah, cabai rawit, karet hingga kopi. Best Profit

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan daya beli tercermin dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Tercatat NTP hortikultura turun 1,15 persen dari 1 01,68 menjadi 100,51 dan NTP perkebunan rakyat turun 0,04 persen dari 98,51 menjadi 98,47. Bestprofit

"Beberapa komoditas hortikultura mengalami penurunan harga seperti bawang merah, cabai rawit, dan lainnya. Lalu di perkebunan rakyat, ada penurunan harga karet, tebu, kopi, dan kulit kayu manis," ungkap Suhariyanto saat konferensi pers virtual, Rabu (1/7). PT Bestprofit

Kendati begitu, NTP tanaman pangan meningkat tipis 0,04 persen dari 100,38 menjadi 100,42 pada bulan lalu. Kenaikan terjadi karena peningkatan harga gabah di petani dan penggilingan. PT Bestprofit Futures

Begitu pula dengan NTP peternakan dan perikanan. NTP peternakan tumbuh 1,69 dari 96,66 menjadi 98,29. Sementara NTP perikanan nai 0,38 persen dari 99,11 menjadi 99,48.

"Komoditas yang meningkat harganya adalah daging ayam ras dan sapi potong," jelasnya.

Secara rinci, kenaikan NTP perikanan terjadi karena NTP nelayan naik 0,54 persen dari 98,69 menjadi 99,22. Lalu, NTP pembudidaya ikan naik 0,12 persen dari 99,76 menjadi 99,88.

Peningkatan NTP kedua subsektor perikanan karena kenaikan harga ikan tongkol, ikan layang, udang payau dan rumput laut. Secara akumulasi, NTP nasional meningkat 0,13 persen dari 99,47 menjadi 99,6 pada Juni 2020.

Sri Mulyani Sebut Uang Negara di BI Capai Rp400 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan uang negara yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI) sekitar Rp300 triliun sampai Rp400 triliun. Selama ini, pemerintah mendapatkan bunga sebesar 80 persen dari bunga acuan BI 7 days repo rate. 

Best Profit

"Uang negara yang rata-rata di BI balance-nya di atas Rp300 triliun, bahkan kadang-kadang bisa mencapai Rp400 triliun dengan suku bunga yang diatur oleh kami dan BI," ungkap Sri Mulyani, Senin (29/6). Bestprofit

Ia mengatakan sebagian dana di BI akan dialihkan ke bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Hal ini dalam rangka mendorong pemulihan sektor riil pasca dihantam pandemi virus corona lewat perbankan. PT Bestprofit

"Kami melakukan koordinasi dengan BI melalui surat yang kami kirim pada 23 Juni 2020 untuk menempatkan dana Rp30 triliun kepada bank Himbara," kata Sri Mulyani.Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan menempatkan dana di bank Himbara sebesar Rp30 triliun. Ia mengaku telah mengirimkan surat kepada BI untuk mengalihkan dana negara yang ada di BI ke bank Himbara. PT Bestprofit Futures

Bank Himbara yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sri Mulyani bilang dana sebesar Rp30 triliun sudah tersebar di bank-bank tersebut.

Diketahui, aturan penempatan dana negara di bank Himbara ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beleid itu diteken Sri Mulyani pada 22 Juni 2020 lalu."Pelaksanaan transaksi dilakukan pada 25 Juni 2020 pagi. Dari Pak Gubernur BI (Perry Warjiyo) sudah menyampaikan ke saya bahwa sudah komplet sebelum jam 9 pagi uang itu sudah ada di bank Himbara," jelasnya.

Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan ini dalam tiga bulan sekali. Sri Mulyani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar proses evaluasi dilakukan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Total Utang Pemerintah ke Pertamina Rp96,5 Triliun

PT Pertamina (Persero) mengungkapkan total utangpemerintah kepada perseroan hingga 2019 sebesar Rp96,50 triliun. Utang tersebut merupakan utang kompensasi atas selisih Harga Jual Eceran (HJE) sejak 2017 silam. 

Best Profit

"Jadi totalnya sebetulnya utang pemerintah kepada Pertamina itu adalah Rp96,5 triliun," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, di Komisi VI DPR, Senin (29/6). Bestprofit

Rinciannya, utang kompensasi atas selisih HJE pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun. Pada 2018, jumlah utang kompensasi selisih HJE naik menjadi Rp44,85 triliun. Kemudian, sebesar Rp30,86 triliun di 2019 lalu. Dengan demikian, totalnya sebesar Rp96,5 triliun. PT Bestprofit

Namun, lanjutnya, pemerintah berencana akan membayarkan utang kompensasi atas HJE tersebut sebesar Rp45 triliun pada 2020. Jumlah tersebut untuk memenuhi utang kompensasi pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun dan sebagian utang kompensasi 2018 senilai Rp24,21 triliun. PT Bestprofit Futures

"Dengan pencairan di tahun ini sebesar Rp45 triliun maka masih ada selisih sebesar Rp51,53 triliun yang rencananya akan dibayarkan di tahun depan dan tahun depannya lagi," ucapnya.

Ia mengatakan jumlah utang pemerintah kepada perusahaan pelat merah itu telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta disetujui oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan dari sisi volume penyaluran solar, biosolar, dan premium telah diverifikasi oleh Kementerian ESDM.

"Alokasi anggaran untuk pembayarannya pun sudah masuk juga di Kementerian Keuangan," katanya.

Melihat Uang Beras Polri yang Menurut Buwas Perlu Ditambah

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso meminta Kementerian Keuangan mengerek tunjangan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri agar dapat membeli beras yang dijual oleh perusahaannya. Sebab, selama ini mereka harus 'nombok' jika membeli beras di Bulog. 

Best Profit

Lalu, berapa jumlah tunjangan yang saat ini didapat oleh TNI dan Polri?

Pemerintah menetapkan tunjangan khusus beras bagi TNI dan Polri yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. Bestprofit

Lalu, Pasal 3 Ayat 2 menyebutkan bahwa pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada pegawai negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp7.242 per kg.Dalam Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa harga pembelian beras oleh pemerintah kepada Perum Bulog untuk tunjangan pangan golongan anggaran PNS, TNI, dan Polri ditetapkan sebesar Rp8.047 per kg. PT Bestprofit

Selain itu, ada pula tunjangan kinerja untuk anggota TNI yang diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan TNI. Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan jumlah tunjangan berdasarkan jabatan di lingkungan TNI.

Nilai tunjangan paling besar diberikan kepada kepala staf TNI angkatan darat (KSAD), kepala staf TNI angkatan laut (KSAL), dan kepala staf TNI angkatan udara (KSAU). Jumlahnya ditetapkan sebesar Rp37,81 juta per bulan. PT Bestprofit Futures

 
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan tunjangan untuk kelas jabatan 17 sebesar Rp29,08 juta per bulan, kelas jabatan 16 sebesar Rp20,69 juta per bulan, kelas jabatan 15 sebesar Rp14,72 juta per bulan, kelas jabatan 14 sebesar Rp11,67 juta per bulan, dan kelas jabatan 15 sebesar Rp14,72 juta per bulan.Kemudian, untuk kepala staf umum (Kasum), wakil kepala staf angkatan darat (wakasad), wakil kepala staf TNI angkatan laut (wakasal), dan wakil kepala staf TNI angkatan udara (wakasau) diberikan tunjangan sebesar Rp34,9 juta per bulan.

Lalu, jumlah tunjangan untuk kelas jabatan 14 sebesar Rp11,67 juta per bulan, kelas jabatan 13 sebesar Rp8,56 juta per bulan, kelas jabatan 12 sebesar Rp7,27 juta per bulan, kelas jabatan 11 sebesar Rp5,18 juta per bulan, dan kelas jabatan 10 sebesar Rp4,55 juta per bulan.

Kemudian, kelas jabatan 9 mendapatkan tunjangan sebesar Rp3,78 juta per bulan, kelas jabatan 8 sebesar Rp3,31 juta per bulan, kelas jabatan 7 sebesar Rp2,92 juta per bulan, kelas jabatan 6 sebesar Rp2,7 juta per bulan, dan kelas jabatan 5 sebesar Rp2,49 juta per bulan.

Sementara, aturan tunjangan kinerja Polri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sama seperti TNI, penetapan tunjangan untuk Polri juga disesuaikan dengan jabatan.Kelas jabatan 4 akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp2,35 juta per bulan, kelas jabatan 3 sebesar Rp2,21 juta per bulan, kelas jabatan 2 sebesar Rp2,08 juta per bulan, dan kelas jabatan 1 sebesar Rp1,96 juta per bulan.

Bila dirinci, wakil kepala polri (wakapolri) akan mendapatkan tunjangan kinerja terbesar, yakni Rp34,9 juta setiap bulannya. Lalu, kelas jabatan 17 akan diberikan tunjangan sebesar Rp29,08 juta per bulan, kelas jabatan 16 sebesar Rp20,69 juta per bulan, kelas jabatan 15 sebesar Rp14,72 juta per bulan, dan kelas jabatan 14 sebesar Rp11,67 juta per bulan.

Kelas jabatan 9 akan mendapatkan jatah tunjangan sebesar Rp3,78 juta per bulan, kelas jabatan 8 sebesar Rp3,31 juta per bulan, kelas jabatan 7 sebesar Rp2,92 juta per bulan, kelas jabatan 6 sebesar Rp2,7 juta per bulan, dan kelas jabatan 5 sebesar Rp2,49 juta per bulan.Selanjutnya, tunjangan untuk kelas jabatan 13 sebesar Rp8,56 juta per bulan, kelas jabatan 12 sebesar Rp7,27 juta per bulan, kelas jabatan 11 sebesar Rp5,18 juta per bulan, dan kelas jabatan 10 sebesar Rp4,55 juta per bulan.

Kemudian, pemerintah akan memberikan tunjangan sebesar Rp2,35 juta per bulan untuk kelas jabatan 4, kelas jabatan 3 sebesar Rp2,21 juta per bulan, kelas jabatan 2 sebesar Rp2,08 juta per bulan, dan kelas jabatan 1 Rp1,96 juta per bulan.

Hadapi Krisis Pangan, RI Buka Peluang Impor Beras

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan Indonesia bisa mendapat aliran impor beras dari negara lain di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Opsi ini masih terbuka untuk menghadapi risiko krisis pangan sesuai proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). 

Best Profit

"Mengenai impor sampai saat ini saya sampaikan walaupun sudah ada warning(dari FAO), jujur saya sudah menghubungi beberapa negara yang tadinya mereka tidak akan ekspor berasnya ke negara lain, tapi sebenarnya kita bisa mendapatkan itu," ujar Buwas, sapaan akrabnya saat rapat bersama Komisi IV DPR, Kamis (25/6). Bestprofit

Hanya saja, menurut Buwas, saat ini Indonesia sebenarnya belum serta merta butuh tambahan pasokan dari impor. Sebab, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih sekitar 1,4 juta ton sampai Juni 2020.

"Kembali persoalannya adalah pasti tidak digunakan? Kalau hanya disimpan, ini hanya mengulang tahun lalu, di mana 2017 impor, 2018 tiba barang itu, sampai hari ini tersisa," katanya.Jumlah tersebut sesuai dengan arahan pemerintah dalam rapat koordinasi terbatas di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu CBP sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ton. Lebih lanjut, Buwas menekankan pemerintah dan seluruh pihak masih perlu mengkaji kembali kecukupan stok beras di Tanah Air, sehingga perhitungan kebutuhannya jelas. PT Bestprofit

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS), impor beras mencapai 2,25 juta ton pada 2018. Jumlah itu meningkat pesat dari 305,27 ribu pada 2017.

Selain itu, pertimbangan impor pun, katanya, harus juga memikirkan bagaimana kondisi Bulog. Saat ini, perusahaan pelat merah itu tidak punya kapasitas gudang yang cukup, padahal di sisi lain perlu terus menyerap beras petani nasional.Jumlah impor yang melimpah pada 2018 membuat Indonesia tidak perlu impor sebanyak itu pada 2019. Tercatat, realisasi impor beras pun cuma 444,5 ribu ton pada tahun lalu.

"Itu akan menghambat penyerapan juga karena kapasitas gudang. Kami mau menyerap susah, sedangkan yang impor ini bukan jelek, tapi taste-nya berbeda dengan selera orang Indonesia. Maka kalau kami campur begitu saja akan bermasalah. Maka harus kami campur dengan beras dalam negeri, supaya tastenya bisa diterima oleh masyarakat kita. Ini masalah juga," jelasnya. PT Bestprofit Futures

Namun, bila beras ternyata tidak dipakai, yang rugi adalah Bulog. Sebab, kredit bank yang diambil tak hanya harus dikembalikan, namun juga dibayar bunga kreditnya.Pertimbangan lain dari sisi Bulog adalah daya keuangan perusahaan. Pasalnya, perusahaan perlu mengajukan kredit ke bank untuk menyerap beras.

"Kalau kami penyerapan dengan dana komersial, itu bunga berat sekali. Jadi Bulog kalau dihadapkan seperti itu kita rugi terus, tapi penugasan, tapi tidak pernah dilihat sebagai penugasan," pungkasnya.