OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit selama Setahun

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun hingga Maret 2022. Best Profit

Sebelumnya, OJK menetapkan kebijakan relaksasi itu lewat POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease, dan hanya berlaku sampai 31 Maret 2021. Bestprofit

Perpanjangan ini diambil setelah memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak rencana memperpanjang relaksasi diputuskan pada Rapat Dewan Komisioner OJK pada 23 September 2020. PT Bestprofit

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. PT Bestprofit Futures

"Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi di tengah masa pandemi ini," ujar Wimboh berdasarkan keterangan resmi, Jumat (23/10).

OJK segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk POJK, termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait.

Antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan per tanggal 28 September 2020 sebesar Rp904,3 triliun untuk 7,5 juta debitur. Sementara NPL September 2020 sebesar 3,15 persen, menurun dari bulan sebelumnya sebesar 3,22 persen.

Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank juga telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dalam 6 bulan terakhir menunjukkan kenaikan.

Pemerintah Raup Rp22,87 Triliun dari Penerbitan Surat Utang

 Pemerintah mengantongi Rp22,87 triliun dari penerbitan empat seri surat utang negara (SUN) hari ini. Penerbitan itu dilakukan dengan skema private placement kepada Bank Indonesia (BI). Best Profit

Lewat skema itu, maka seluruh surat utang yang diterbitkan pemerintah diserap oleh bank sentral. Dengan kata lain, penerbitan tidak dilakukan seperti biasanya di pasar perdana. Bestprofit

Mengutip keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Jumat (23/10), penerbitan SUN ini merupakan transaksi ke-5 untuk pemenuhan sebagian pembiayaan public goods. PT Bestprofit

Total kebutuhan pembiayaan public goods diproyeksikan sebesar Rp397,56 triliun.

"Kebutuhan pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, serta pembiayaan sektoral kementerian/lembaga dan pemda dalam rangka penanganan covid-19 dan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," bunyi keterangan resmi. PT Bestprofit Futures

Detailnya, empat seri SUN itu meliputi VR0050, VR0051, VR0052, dan VR0053. Nominal untuk masing-masing seri SUN sebesar Rp5,71 triliun.

Untuk seri VR0050 jatuh tempo pada 26 Oktober 2025, VR0051 pada 26 Oktober 2026, VR0052 pada 26 Oktober 2027, dan VR0053 pada 26 Oktober 2028. Sementara itu, tanggal setelmen keempat SUN tersebut pada 26 Oktober 2020.

Selain itu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan SUN dengan Cara Private Placement.Transaksi ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan 22/9/KEP.GBI/2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian SUN dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan PEN.

"Penerbitan SUN dan atau SBSN baik untuk public goods maupun non-public goods dalam rangka penanggulangan covid-19 dan PEN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan," imbuh DJPPR.

Fitch Rating Indonesia Naikkan Peringkat Bukopin Jadi idAAA

 Peringkat Nasional jangka panjang milik Bank Bukopin diperbaharui sebanyak empat peringkat menjadi idAAA oleh Fitch Rating Indonesia. Pada Agustus lalu, Fitch juga menaikkan peringkat Bukopin menjadi idAA-. Best Profit

Pembaharuan peringkat tersebut didasari oleh tuntasnya proses penambahan modal Bukopin oleh KB Kookmin Bank, bank terbesar di Korea Selatan yang menjadi pemegang saham di Bukopin sejak 2018. Saat ini, KB Kookmin Bank memiliki porsi saham di Bukopin sebesar 67 persen, dan sejak akhir Juli 2020 atas persetujuan Dewan Komisioner OJK, resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali. Bestprofit

"Tentu kami sangat mengapresiasi pengakuan yang cepat ini dari Fitch Ratings. Peringkat AAA ini harus kami jaga dengan baik, karena merupakan bentuk
kepercayaan kepada dukungan KB Financial Group di Indonesia, terutama KB Kookmin Bank sebagai PSP dan Bank Bukopin sebagai salah satu ekspansi terbarunya di Asia Tenggara," kata President Director Bank Bukopin Rivan A. Purwantono dalam rilis tertulis, Selasa (20/10). PT Bestprofit

Rivan menyatakan, kepemilikan mayoritas KB Kookmin terhadap Bukopin semakin meningkatkan kepercayaan public termasuk Fitch Rating. Hal senada disampaikan Fitch dalam rilis di situs resmi pada Selasa (20/10), yang menyebut nilai kepemilikan KB Kookmin Bank yang semakin besar atas Bank Bukopin dapat memberi dampak signifikan dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Peringkat Nasional Jangka Panjang Bank Bukopin itu juga mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa perseroan saat ini memiliki induk kuat dan memiliki kecenderungan tinggi untuk mendukung perseroan. PT Bestprofit Futures

Peringkat Nasional Jangka Panjang idAAA menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Perusahaan Pemeringkat dalam skala Peringkat Nasional untuk
negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang rendah terhadap semua emiten atau obligasi lain. Rating tersebut juga masuk dalam kategori Investment Grade. Dalam artian, perusahaan yang berada di peringkat minimal BBB- hingga AAA memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utang.

Rivan menambahkan, selain memperkuat kepercayaan publik melalui Perusahaan Pemeringkat, posisi KB Kookmin Bank di Bukopin kini diyakini dapat memperkuat fundamental perseroan dalam tumbuh kembang bisnis, terlebih bisnis utama antara KB dan Bukopin memiliki karakteristik serupa yang berfokus pada segmen ritel. Dengan latar belakang tersebut, ia berharap dapat tercipta kolaborasi untuk mengembangkan segmen bisnis Bukopin.

"Untuk menjaga kepercayaan ini, maka kami terus melanjutkan kolaborasi yang luar biasa, kolaborasi dari seluruh lini, dengan momentum transformasi pasca bergabungnya Bank Bukopin di keluarga besar KB Kookmin Bank. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita maju bersama dengan KB Kookmin Bank," ungkap Rivan.

OJK Klaim Butuh Omnibus Law Ciptaker Demi Dongkrak Investasi

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan di tengah momentum yang tepat untuk mengoptimalkan realisasi investasi di dalam negeri. Apalagi, ekonomi tengah lesu akibat pandemi virus corona (covid-19). Best Profit

Ketua OJK Wimboh Santoso menilai Omnibus Law dibutuhkan sebagai pendorong untuk mengungkit investasi, yang bakal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Bestprofit

"UU Ciptaker sudah disahkan dan ini adalah momentum baik bagaimana pengusaha optimalkan agar investasi cepat berkembang dan cepat direalisasi. Bagaimana investasi bisa digenjot lebih cepat lagi," jelas Wimboh dalam diskusi daring IDX bertajuk Perkembangan Ekonomi Terkini dan Ketahanan Sektor Keuangan pada Senin (19/10). PT Bestprofit

Selain pengesahan Omnibus Law, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak investasi, baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Namun, karena lesunya ekonomi, upaya untuk meningkatkan kredit atau pinjaman pun sulit terealisasi. PT Bestprofit Futures

Data terakhir, survei perbankan Bank Indonesia (BI) menyatakan pertumbuhan kredit sepanjang 2020 dipastikan melambat dari tahun lalu. Responden survei memprediksi pertumbuhan kredit hanya mencapai 2,5 persen pada 2020 atau lebih rendah dari realisasi tahun lalu yang sebesar 6,1 persen.

Sebagai gambaran, data terakhir pertumbuhan kredit bank hanya mencapai 0,12 persen per September 2020. Kondisinya berbanding terbalik dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bertumbuh 12 persen pada periode yang sama.

Ia menyebut bahwa pandemi covid-19 mengakibatkan 13,3 juta orang mencari kerja. Rincinya, 6,9 juta orang menganggur, 2,9 juta anak muda baru lulus mencari pekerjaan, 2,1 juta juta korban PHK, dan 1,4 juta pekerja dirumahkan.Sepakat, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Omnibus Law akan mampu mendorong optimisme iklim investasi dalam negeri. Pengesahan pun dinilai tepat saat dampak pandemi corona memukul perekonomian Indonesia.

Namun, Airlangga tidak menyebutkan basis data tersebut. "Untuk memulihkan ekonomi nasional, jangka menengah, dan panjang perlu transformasi ekonomi," tutupnya.

Airlangga Klaim 13,3 Juta Orang Cari Kerja, Data BKPM 17 Juta

 Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim setidaknya 13,3 juta orang tengah mencari pekerjaan akibat tekanan ekonomi pandemi covid-19.  Best Profit

Ia merinci 6,9 juta orang diklasifikasikan menganggur, sedangkan 2,9 juta lainnya merupakan anak muda baru lulus sekolah yang sedang mencari pekerjaan.  Bestprofit

Lalu, tercatat 3,5 juta orang pencari pekerjaan baru yang terdiri dari 2,1 juta korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta 1,4 juta pekerja yang dirumahkan. Namun demikian, Airlangga tidak menjelaskan basis data tersebut. PT Bestprofit

Menurut Airlangga, untuk menyelesaikan persoalan pengangguran dan kurangnya lapangan kerja, perlu transformasi untuk jangka menengah dan panjang. Dalam hal ini, ia menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah jawabannya. PT Bestprofit Futures

Sebab, ia menilai meski pemerintah telah mengucurkan Rp695,2 triliun dalam bentuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), tetapi itu tidak cukup untuk mendukung pemulihan.

"Untuk memulihkan ekonomi nasional, jangka menengah dan panjang perlu transformasi ekonomi," kata dia dalam webinar daring IDX bertajuk Perkembangan Ekonomi Terkini dan Ketahanan Sektor Keuangan pada Senin (19/10).

Di kesempatan terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebanyak 17 juta orang di Indonesia tengah mencari pekerjaan. Angka ini lebih besar dari yang disampaikan oleh Menko Perekonomian.

Selain itu, jumlah pencari kerja akibat PHK di tengah pandemi covid-19 dinyatakan berkisar antara 7 juta hingga 8 juta orang. "Maka kurang lebih sekitar 16 juta hingga 17 juta orang sekarang yang siap cari kerja," ujarnya dalam diskusi virtual, beberapa waktu lalu.Bahlil bilang jumlah tersebut terdiri dari 7 juta pengangguran ditambah dengan angkatan kerja baru setiap tahunnya sebanyak 2,5 juta.

Melihat kondisi tersebut, Bahlil menilai tidak ada cara lain selain mendorong penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, ia menyatakan investasi menjadi pintu bagi penciptaan lapangan kerja.

Ia juga menuturkan BKPM tak tebang pilih untuk jenis investasi yang masuk, asalkan sesuai dengan persyaratan pemerintah dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia.

"Jadi, kalau dulu kami masih pilih-pilih, sekarang dengan covid-19 ini yang penting investasi masuk, lapangan pekerjaannya bisa tercipta. Rumusnya 17 juta itu harus betul-betul dapat (kerja)," tandasnya.

Bank Muamalat Berbagi Kiat Hadapi Resesi Ekonomi

 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengadakan webinar bertajuk "Kiat Mengelola Keuangan dan Mengantisipasi Resesi Ekonomi". Kegiatan tersebut berkaca pada realisasi pertumbuhan ekonomi yang minus pada kuartal III sehingga membuat Indonesia masuk jurang resesi. Best Profit

Direktur Bisnis Ritel Bank Muamalat Purnomo B. Soetadi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk berbagi kiat kepada nasabah, khususnya nasabah prioritas, tentang cara mengelola keuangan dalam situasi resesi ekonomi. Bestprofit

"Perencanaan keuangan yang baik adalah kunci supaya kita dapat survive menghadapi resesi ekonomi dan dapat mengantisipasi dampak negatif," ujar Purnomo melalui keterangan resmi, Jumat (16/10). PT Bestprofit

Purnomo menyebut, salah satu perencanaan keuangan yang baik yakni dengan mengikuti asuransi pendidikan. Sebut saja produk asuransi pendidikan Bank Muamalat yakni Hijrah Cendekia yang bekerja sama dengan Takaful Keluarga. PT Bestprofit Futures

"Kerja sama dengan Takaful Keluarga merupakan upaya kami untuk memberikan akses sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai produk asuransi, khususnya asuransi pendidikan," ujarnya.

Hijrah Cendekia adalah asuransi pendidikan yang memberikan perlindungan jiwa bagi orang tua pemegang polis dan anak sebagai tertanggung.

Purnomo menjelaskan manfaat dari Hijrah Cendekia adalah biaya pendidikan yang bisa diambil pada setiap jenjang pendidikan, sehingga dapat membantu alokasi keuangan nasabah pada saat melakukan pembayaran pendidikan.

"Produk ini dipasarkan oleh Bank Muamalat dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujarnya.

Sebagai informasi, belum lama ini Bank Muamalat meraih penghargaan internasional sebagai Best Islamic Wealth Management Bank se-Asia Tenggara.

Penghargaan ini tak lepas dari inovasi dan kolaborasi Bank Muamalat dengan sejumlah pihak sehingga produk wealth management (WM) perseroan seperti bancassurance diminati oleh nasabah. 

BI Jelaskan Alasan Bank Sentral Harus Tetap Independen

 Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bank sentral harus tetap independen. Alasannya, kondisi ini diperlukan agar kebijakan moneter kredibel dan bisa dipercaya pelaku ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Best Profit

Di samping itu independensi diperlukan untuk menjaga perimbangan pengaruh kebijakan moneter dan fiskal agar kondisi makroekonomi tetap stabil. Bestprofit

"Nah disinilah kita perlu paham bahwa BI ini memang sebagai lembaga independen. Artinya, BI memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan moneter," tuturnya saat jadi pembicara dalam Kuliah Tamu yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jumat (16/10). PT Bestprofit

Namun demikian, lanjut Destry, tentunya independen BI tidak bisa mutlak, melainkan harus tetap sejalan dengan visi pembangunan nasional. "Karena kita independensi dalam inter-dependencies. Jadi artinya independen, tapi tetap ada dalam konteks NKRI," imbuhnya. PT Bestprofit Futures

Hal inilah yang menyebabkan dalam kondisi dan situasi tertentu, bank sentral harus bisa untuk mendukung kebijakan pemerintah. Dalam hal penanganan covid-19, misalnya, BI tetap membantu pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan moneter yang akomodatif.

"Jadi, saat ini memang yang jadi konsentrasi di BI adalah bagaimana kita menjaga stabilitas rupiah dan bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan di mana tujuan akhirnya itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mendukung pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang dia.

Selain itu, kebijakan extraordinary juga dilakukan seperti halnya yang diambil bank sentral di banyak negara. Salah satunya dengan membeli langsung Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer.

"Dalam hal ini moneter dan fiskal, untuk mendukung perekonomian kita, sehingga menjadi lebih baik dan bisa terlepas dari apa yang terjadi saat ini, yaitu kondisi yang extraordinary," tandasnya.

Seperti diketahui pada Agustus lalu DPR sempat berencana membahas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di dalam rencana revisi tersebut terdapat pembahasan pembentukan dewan moneter yang membuat BI tersubordinasi dan menjadi tak lagi independen.