Selasa, 08 Januari 2019

Sandiaga: Debat Capres Bukan Cerdas Cermat atau Tanding Gulat

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku enggan terjebak dalam polemik debat Pilpres 2019. Bagi Sandiaga, esensi debat capres-cawapres bukan soal ada tidaknya bocoran pertanyaan.
"Kita tidak ingin menjadikan debat ini sebagai sarana saling menjatuhkan, saling gontok-gontokan. Karena waktu di Pilkada 2014, Pilpres 2014 maupun Pilkada 2017 yang saya mengikutinya debat itu diisi dengan konsepsi seperti cepat-tepat, cerdas-cermat, dan lomba menghafal singkatan-singkatan," kata Sandiaga di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).
Sandiaga ingin agar debat berisi pendalaman visi-misi. Selain itu, ide-ide dari kedua pasangan harus diutarakan agar terlihat bagaimana kedua pasangan melihat dan menyelesaikan masalah bangsa.
"Menyajikan diferensiasi tentang apa yang ingin dihadirkan pasangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf dengan apa yang ditawarkan Prabowo-Sandi kepada rakyat Indonesia. Ini lho bedanya," terang Sandiaga.
"Karena saya turun di beberapa daerah itu, jangankan visi-misi Prabowo-Sandi, visi-misi Pak Presiden saja mereka (rakyat) tidak mengerti," imbuhnya.

Sandiaga lalu bercerita pengalamannya saat menjalani debat dalam Pilgub DKI 2017. Mantan Wakil Gubernur DKI itu memberi perhatian kepada para pendukung yang hadir dalam debat.

"Saya tidak ingin waktu keadaan di DKI seperti dua suporter itu saling serang-menyerang, itu waktu tiga (pasangan calon) bingung sekali, masing-masing punya yel-yel sendiri. Dua (pasangan calon) sama, makin kisruh. Saya sampai susah untuk melihat waktu. Waktu itu seperti ditutup-tutupi oleh para suporter dari kubu sebelah. Saya tidak ingin itu terjadi," cerita Sandiaga.
"Saya ingin debat itu sangat-sangat terhormat, bukan seperti menonton pertandingan gulat, atau tinju. Tapi ini adalah gagasan yang disampaikan, visi-misi dan pendalaman," imbuh Sandiaga.

Debat perdana capres-cawapres digelar KPU pada Kamis, 17 Januari 2019. Menurut KPU, mekanisme debat perdana telah disepakati TKN Jokowi-Ma'ruf dan BPN Prabowo-Sandi dalam rapat.

Namun, perdebatan di antara kedua timses masih terjadi. TKN Jokowi-Ma'ruf dan BPN Prabowo-Sandi saling tuding soal siapa yang tak siap debat hingga soal bocoran pertanyaan debat.

Senin, 07 Januari 2019

Susan Sameh Pengin Lihat Salju Beneran Bukan yang di Kulkas

Susan Sameh sangat ingin pergi liburan ke lokasi-lokasi yang bersalju. Kekasih Fero Walandouw itu sangat ingin melihat salju yang sebenarnya bukan hanya yang di kulkas.
"Lokasi yang aku pengenin, pingin salju, belum pernah liat salju, pernah si di kulkas. Gimana ya ngomongnya ya, pengen banget deh, pengen banget ngerasain dinginnya kayak gimana walaupun aku nggak bisa dingin ya. Pengen aja gitu foto-foto di salju, buat foto doang," tuturnya.
"Fero juga sama, dia pengen banget ngeliat salju, jadi kita berdua sama-sama pengen ngeliat salju gitu. Ya kalau yang kecil-kecil doang sih udah banyak ya, kayak di kulkas udah lihat, cuman kalo nginjek belum," celetuk Susan Sameh sambil tertawa.
Susan Sameh sangat ingin pergi liburan ke lokasi-lokasi yang bersalju. Kekasih Fero Walandouw itu sangat ingin melihat salju yang sebenarnya bukan hanya yang di kulkas.

"Lokasi yang aku pengenin, pingin salju, belum pernah liat salju, pernah si di kulkas. Gimana ya ngomongnya ya, pengen banget deh, pengen banget ngerasain dinginnya kayak gimana walaupun aku nggak bisa dingin ya. Pengen aja gitu foto-foto di salju, buat foto doang," tuturnya.

"Fero juga sama, dia pengen banget ngeliat salju, jadi kita berdua sama-sama pengen ngeliat salju gitu. Ya kalau yang kecil-kecil doang sih udah banyak ya, kayak di kulkas udah lihat, cuman kalo nginjek belum," celetuk Susan Sameh sambil tertawa.
Bahkan dirinya sangat ingin pergi ke kampung halamannya di Mesir. Dari tahaun kemarin dirinya merencanakan ke Mesir hingga sekarang belum juga terealisasikan.

Meski begitu, dirinya tetap bersyukur karena mendapat pekerjaan yang cukup berlimpah. Dia berharap suatu saat bisa mewujudkan keinginannya.

"Nggak gampang kita untuk ngatur jadwal liburan, karena dari tahun kemarin aku udah bilang aku pengen pulang kampung ke Mesir, karena dari tahun kemarin aku udah bilang aku pengen ke Mesir, aku kangen sama adik-adik aku, aku pengen ketemu, sama nenek aku semuanya, cuman sampai sekarang belum kesampaian karena kita berdua jadwalnya sama sama bentrok. Yaudah lah next," tukas Susan Sameh.

Jumat, 04 Januari 2019

Rupanya WhatsApp Juga Bisa Dipakai untuk Absen PNS

 WhatsApp tak hanya bisa difungsikan sebagai alat komunikasi pribadi. Di sebuah wilayah pada negara ini misalnya, yang turut memakai WhatsApp sebagai sarana pelengkap dalam absen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
PNS yang mengabdi di berbagai lembaga dan departemen pemerintah nasional di Makueni, Kenya, saat ini diwajibkan untuk mempublikasikan semua kegiatan keseharian mereka melalui WhatsApp.
Dikutip dari All Africa, Kamis (3/1/2019), Country Commissioner Mohammed Maalim mengatakan, langkah tersebut ditujukan guna mengatasi budaya buruk dari para abdi negaranya dalam menjalani tugas kepada masyarakat.
"Saya akan secara pribadi memantau dan melakukan pemeriksaan mendadak untuk memastikan bahwa ini dilaksanakan," ujarnya.
Absen via WhatsApp ini membuat para PNS di wilayah tersebut harus rutin mengirimkan foto bersangkutan plus laporan kegiatan harian sebagai bukti dirinya tidak bolos kerja. Kebijakan tersebut diharapkan dapat dijalankan sepenuhnya pada tahun 2019 ini.

Mohammed Maalim juga menegaskan bakal aktif melakukan pemantauan. Apabila ada PNS yang ketahuan tak ada di tempat, ia pun akan bertindak tegas dengan melaporkannya kepada otoritas pengawas. PNS itu, atasan maupun bawahan, bakal disanksi akibat tindakan indisipliner.
Tak hanya sampai di situ, Mohammed Maalim juga telah memerintahkan kepada kepala dinas masing-masing departemen untuk memastikan bawahannya itu menandatangani jam saat masuk kerja dan pulang dari kantor. Upaya itu juga agar meminimalisir agar PNS tidak membolos ketika sedang bertugas.

"Tak ada yang lebih buruk dari korupsi ketika PNS menyelinap dari tugasnya, sementara di sisi lain mereka diharapkan memberikan layanan yang tepat waktu dan berkualitas," tutur Maalim.

Kamis, 03 Januari 2019

Dituduh 'Sebar' Hoax Surat Suara Tercoblos, Andi Arief: Hasto Buta Huruf!

Di saat isu 7 kontainer surat suara telah tercoblos beredar masif lewat rekaman suara di WhatsApp Group (WAG), Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief ikut meramaikannya via Twitter. Isi cuitan Andi meminta KPU mengecek kebenaran isu itu. Tweet itu kini dihapus dan menuai kecaman dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 
Hasto Kristiyanto sebelumnya menyoroti 'peran' Andi dalam isu 7 kontainer surat suara telah tercoblos. Menurut Hasto, tweet Andi sangat provokatif dan sudah memenuhi delik hukum untuk dipersoalkan. Andi menyebut Hasto tak paham mengenai cuitannya di Twitter yang kini tak bisa ditemukan itu. 
"Hasto Sekjen PDIP buta huruf. Suruh baca tweet saya dengan jelas. Saya mengimbau supaya dicek. Karena isu itu sudah dari sore muncul. Bahkan Ketua KPU sendiri mengakui dia mendapat kabar dari sore. KPU bergerak setelah imbauan saya," sebut Andi saat dikonfirmasi, Kamis (3/1/2019).
Andi tak mempermasalahkan andai dirinya jadi dilaporkan ke polisi terkait cuitan 7 kontainer surat suara tercoblos. Namun, dia menegaskan niatan dirinya hanya ingin pemilu berlangsung jujur dan adil.
"Silakan saja kalau saya mau dilaporkan, tinggal aparat hukum mau berpihak pada Hasto Sekjen PDIP yang buta huruf membaca tweet saya, atau berpihak pada saya yang ingin menyelamatkan pemilu supaya jurdil," ucapnya.
Andi menegaskan dirinya memang sempat mencuitkan perihal isu 7 kontainer surat suara telah tercoblos. Dalam cuitannya, Andi meminta KPU men-cek kebenaran kabar tersebut. Andi menolak disebut menyebarkan hoax karena menurutnya dia dalam posisi meminta KPU men-cek kabar liar tersebut.

"Masak dihapus, nggak tahu aku," kata Andi Arief. "Masak itu disebut hoax. Tweet saya terhapus, saya memang men-tweet," sebut Andi.

KPU memang langsung mengecek kebenaran kabar 7 kontainer surat suara telah tercoblos. KPU memastikan kabar tersebut kabar palsu alias hoax. Para jajaran penyelenggara pemilu itu telah melaporkan temuan tersebut ke pihak Bareskrim Polri via telepon. 

Warga AS yang Ditahan Rusia Eks Marinir, Hendak Hadiri Pernikahan


Seorang warga negara Amerika Serikat (AS) bernama Paul Whelan yang ditahan atas dugaan spionase di Rusia, merupakan seorang mantan Marinir AS. Pihak keluarga menyatakan Whelan tidak bersalah dan datang ke Rusia untuk menghadiri pesta pernikahan temannya. 
Dinas Keamanan Domestik Rusia atau FSB menyatakan pihaknya menahan Whelan pada Jumat (28/12) lalu. FSB menyebut Whelan ditahan 'saat melakukan aksi spionase' di Moskow. Penahanan Whelan menandai rentetan kasus spionase terbaru antara Rusia dan negara-negara Barat. Ditegaskan juga oleh FSB bahwa Whelan tengah diselidiki atas pasal 276 Tindak Pidana Kriminal Rusia. Whelan terancam hukuman maksimum 20 tahun penjara jika dinyatakan bersalah.
Seperti dilansir AFP, Rabu (2/1/2019), Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihaknya telah diberitahu secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Rusia soal penahanan satu warganya itu. Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihaknya juga mencari akses untuk bisa menemui langsung warga AS yang ditahan itu. 
"Kewajiban Rusia di bawah Konvensi Wina mengharuskan mereka untuk memberikan akses konsuler. Kami telah meminta akses ini dan mengharapkan otoritas Rusia untuk memberikannya," sebut Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.


Dalam pernyataan terpisah, pihak keluarga meyakini Whelan tidak bersalah. "Kami telah membaca laporan penangkapan Paul Whelan, putra dan saudara kami, di Moskow. Paul merupakan seorang pensiunan Marinir dan sedang mengunjungi Moskow untuk menghadiri sebuah pernikahan," demikian pernyataan saudara laki-laki Whelan, David, via Twitter. 

Dituturkan David bahwa Whelan berhenti berkomunikasi dengan keluarganya pada Jumat (28/12) lalu, yang tergolong tidak biasanya dilakukan Whelan. Keluarga Whelan baru mengetahui penahanannya di Rusia melalui media massa pada Senin (31/12) pagi waktu setempat. Pihak keluarga menyatakan telah berkomunikasi dengan para anggota parlemen AS juga Departemen Luar Negeri AS. 

"Kami sangat mengkhawatirkan keselamatan dan kondisinya. Tidak diragukan dia tidak bersalah dan kami yakin hak-haknya akan dihormati," tegas pernyataan keluarga Whelan.

Whelan yang berusia 48 tahun dan lahir di Kanada ini pergi ke Moskow untuk menghadiri pernikahan temannya semasa masih bertugas di US Marine. Temannya yang tidak disebut namanya itu menikah dengan seorang wanita Rusia. 


David menegaskan bahwa 'tidak mungkin' tuduhan Rusia soal spionase yang dijeratkan ke Whelan itu benar adanya. "Paul memiliki latar belakang penegakan hukum. Dia seorang Marinir. Dia telah bekerja di korporat keamanan dan dia menyadari baik aturan hukum dan risiko bepergian ke negara-negara yang berisiko untuk para pelancong," tegas David kepada CBC News.

"Tidak mungkin bahwa dia akan mengambil risiko itu saat bepergian ke Moskow, tidak mungkin juga dia melanggar hukum, terutama melanggar hukum soal aksi spionase," imbuhnya. 

Beberapa waktu terakhir, Whelan bekerja di sebuah perusahaan penyuplai komponen otomotif, BorgWarner. Dia menjabat sebagai Direktur Keamanan Global di perusahaan itu. Tugasnya antara lain mengawai keamanan di fasilitas-fasilitas perusahaan itu di Auburn Hills, Michigan dan di beberapa negara lainnya. 

Penahanan Whelan ini terjadi saat Rusia terlibat rentetan skandal mata-mata dengan negara-negara Barat. Mulai dari insiden diracunnya eks mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, di Inggris, lalu dugaan intervensi pilpres AS tahun 2016 hingga persidangan mata-mata Rusia, Maria Butina, yang bertindak sebagai agen intelijen asing secara ilegal di AS.

Rabu, 02 Januari 2019

Polisi Koordinasi ke Jaksa Periksa Vigit di Kasus Mafia Bola


Polisi berkoodinasi dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo terkait pemeriksaan mantan manajer tim Deltras Sidoarjo, Vigit Waluyo terkait kasus dugaan pengaturan skor. Vigit sebelumnya menyerahkan diri ke kejaksaan terkait kasus dugaan korupsi dana pinjaman PDAM Delta Tirta Sidoarjo senilai Rp 3 miliar.

"Ya seperti itu (koordinasi dengan kejaksaan jika akan memeriksa Vigit)," kata Ketua Tim Media Satgas Anti Mafia Bola Kombes Argo Yuwono, saat dimintai konfirmasi, Rabu (2/1/2018).


Argo belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan terhadap Vigit. Mantan manajer tim Deltras itu diketahui baru saja menyerahkan diri ke kejaksaan pada Jumat (28/12/2018) lalu.


"Sepertinya belum. Agenda belum ada. Kemarin kan menyerahkan diri ke kejaksaan," ujarnya.

Sebelum menyerahkan diri, Vigit sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus dugaan korupsi dana pinjaman PDAN Delta Tirta. Kejari menerbitkan surat DPO sejak Juni 2018 lalu.



"Pada hari Jumat kemarin yang bersangkutan menyerahkan diri dan langsung kami lakukan penahanan di Lapas," kata Kepala Kejari Sidoarjo Budi Handaka kepada wartawan, Senin (31/12/2012).



Terkait kasus pengaturan skor, polisi menetapkan empat orang tersangka dan telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Merek anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, eks anggota Komisi Wasit PSSI Priyanto, perempuan bernama Anik Yuni Artika Sari, dan yang terakhir Dwi Irianto alias Mbah Putih.



Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Selasa, 01 Januari 2019

Menaker Pastikan Hak Pekerja Trans Papua Korban KKB akan Dipenuhi


Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan bakal mengecek hak-hak para pekerja Trans Papua yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dia memastikan para pekerja itu bakal mendapat hak yang memang seharusnya diterima.
"Ini kita cek dan kita periksa itu kalau misalnya angkanya yang pas saya belum dapat laporannya, tetapi yang pasti bahwa mereka berhak atas jumlah hak-hak tertentu yang memang seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja," kata Hanif di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12/2018).
Hanif belum memastikan apa saja hak yang bakal diterima oleh para pekerja. Menurutnya, hak para pekerja tergantung pada kontrak kerja yang ada.
"Nah, itu meliputi apa saja dan berapa besarannya itu yang sedang diperiksa oleh Kementerian," ujarnya.


"Bahwa kemudian pemerintah memberikan santunan itu kan bukan hak. Kalau santunan kan dalam konteks mungkin pemerintah melindungi warganya. Tetapi kalau terkait hubungan kerja karena yang menentukan seseorang mendapatkan hak atau tidak itu kan hubungan kerjanya. Kalau hubungan kerja kan harus ada kontrak kerja, kalau kontrak kerja itu prosesnya berdokumen atau bahasanya legal itu," imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah pekerja yang mengerjakan proyek Trans Papua yang tewas ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata ternyata tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya mereka tak akan mendapat santunan kecelakaan kerja yang semestinya.

"PT Istaka Karya merupakan perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun Proyek Jembatan di Papua yg menjadi pemberitaan ternyata belum didaftarkan di perlindungan jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerjanya tidak mempunyai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja kepada detikFinance, Sabtu (8/12).

Utoh mengatakan jika terlindungi dengan program Jaminan sosial Ketenagakerjaan, maka pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja akan mendapatkan manfaat salah satunya santunan sebesar 48x dari upah yg dilaporkan. Namun sesuai dengan PP 44 2015, lanjut Utoh, jika pekerja tidak didaftarkan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan jaminan dan santunan jika pekerjanya mengalami risiko pekerjaan termasuk kecelakaan kerja.