Cegah radikalisme, Pemkot tanam empat pilar kebangsaan

PT BESTPROFIT Meresahkannya paham radikalisme, buru-buru dicegah oleh Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Kesbang Pol dengan melakukan kegiatan halaqoah dan pelbagai forum keagamaan terhadap siswa-siswi SLTP se-Kota Jayapura. BESTPROFIT

PT BESTPROFIT FUTURES Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, melalui Badan Kesbang Pol melaksanakan kegiatan fasilitas pencapaian halaqoah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya pelestarian Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tinggal Ika, bagi siswa-siswi SLTP se-Kota Jayapura. BEST PROFIT

Asisten II Sekda Kota Jayapura Bidang Pembangunan Perekonomian dan Kemasyarakatan, Nurjainudin Konu, mengatakan generasi muda merupakan penerus bangsa yang harus dijaga dan dibentuk rasa nasionalisme mereka terhadap bangsa dan negaranya.

"Sehingga budaya, pola pikir, dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang datangnya dari luar melaluI media sosial dan sarana yang tidak bertanggung jawab, dapat dicegah atau dihindari," katanya. "Pembentukan rasa nasionalisme kepada generasi muda perlu dilakukan, guna mengantisipasi paham radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nila pancasila yang datang melalui media sosial dapat dicegah sejak dini."

Diharapkan dengan kegiatan ini, kata Nurjainudin, seluruh pelajar SMP se-Kota Jayapura dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan setelah apa yang diperoleh dapat di tularkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Saya bepesan kepada seluruh kepala sekolah dan guru-guru, agar kegiatan ini dapat diikuti seluru peserta didik SMP se-Kota Jayapura, sehingga apa yang didapat bisa di implementasikan dalam keghidupan sehari hari," tambahnya.

Kegiataan yang dilakukan sehari, di ikuti perwakilan siswa dari 20 SMP dari 4 Distrik se-Kota Jayapura. Hadir pula sebagai pemateri dalam kegiatan ini, kepala BNN Provinsi Papua, Kapolres Jayapura Kota, Akademisi, Kepala Badan Kesbangpol, dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.

Gelar pameran, BTN tawarkan rumah uang muka 1% & bunga KPR 5%

PT BESTPROFIT PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali akan menggelar pameran perumahan tahunan atau Indonesia Properti Expo (IPEX) 2017. Pameran akan digelar pada 12-20 Agustus 2017 di Hall A dan B Jakarta Convention Center. BESTPROFIT

BEST PROFIT Managing Director Consumer Banking Bank BTN, Handayani mengatakan, pameran kali ini akan memberikan penawaran menarik bagi konsumen. Salah satunya adalah bunga KPR 5 persen. PT BESTPROFIT FUTURES

"Ini untuk mengapresiasi para nasabah dan mitra kerja dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam rangka memiliki hunian yang layak dan berkualitas," ucapnya di Jakarta, Kamis (20/7).

Salah satu wujud apresiasi bagi nasabah, Bank BTN memberikan kemudahan pengajuan KPR bagi masyarakat di IPEX 2017 dengan pemberian bunga murah dan uang muka murah.

"Untuk yang subsidi seperti biasa 1 persen untuk uang muka, bunga 5 persen fix selama 20 tahun. Untuk yang hadir pada IPEX 2017 nanti non-subsidi selama 3 tahun, 1 tahun pertama bunga 5 persen, tahun ke dua dan ketiga 8 persen. Kalau yang 3 tahun fix bunga 6,5 persen.

Blunder presidium 212 dukung Hary Tanoe sampai ditegur Habib Rizieq

BESTPROFIT Ketua Presidium Alumni 212, Ansufri Idrus Sambo harus menelan pil pahit lantaran pernyataannya berujung blunder. Karena keputusannya mendukung bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) berbuah teguran dari Ketua FPI Rizieq Syihab. BEST PROFIT

PT BEST PROFIT Cerita bermula ketika Sambo merasa Hari Tanoe dikriminalisasi oleh penguasa. Bahkan dia sempat meminta maaf kepada seluruh peserta aksi bela Islam yang tidak sejalan atas adanya poin membela ketua umum Partai Perindo itu. PT BESTPROFIT

PT BESTPROFIT FUTURES "Meminta maaf kepada para pejuang-pejuang 'Bela Islam, Bela Quran yang berbeda pandangan' tidak sejalan dengan kami dalam menyikapi pengaduan kasus HT ke Komnas HAM karna dikriminalisasi juga oleh rezim penguasa," ujar Sambo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/7).

Mengetahui pernyataan Sambo, Imam besar FPI Habib Rizieq Syihab menolak dengan tegas langkah Presidium Alumni 212 yang membela bos MNC Group Hary Tanoe dengan melaporkan dugaan kriminalisasi ke Komnas HAM.

Rizieq telah menegur keras ketua presidium Ansufri Idrus Sambo. "Sudah ditegur keras," kata kuasa hukum FPI, Sugito Atmo Pawiro menyampaikan pesan Rizieq, saat dihubungi merdeka.com, Senin (17/7).

Ditambahkan Sugito, Rizieq keberatan dengan tindakan itu karena bagaimanapun, kelompok Alumni 212 adalah bagian dari perjuangan umat Islam yang mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang telah menista agama.

"Habib sangat keberatan, sebenarnya penyebutan 212 terlepas itu presidium atau apalah bentuknya itu kan suka atau tidak suka terkait dengan (demo) 2 Desember kemarin. Tapi terkait penyebutan Harry Tanoe sebagai bagian dari perjuangan selama ini diperjuangkan oleh Habib sangat keberatan. Sangat keberatan," ujar Sugito.

Dalam hal ini, Rizieq menilai ada main mata antara Sambo dengan Hary Tanoe. "(Dugaan main mata) Oh iya, kalo GNPF masih bisa diajak bicara. Presidium ini jalan sendiri. Saya tidak tahu persis langkah berikutnya, itu kan hak prerogatif Presidium 212, tapi Habib tidak sepakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Sambo menjelaskan, poin membela Hary Tanoe tersebut berdasarkan solidaritas. Dirinya menyatakan aduan atas kriminalisasi Hary Tanoe ke Komnasham tersebut tidak ada unsur politik.

"Hal ini kami lakukan bukan dalam rangka pembelaan ataupun dukungan politik kepada HT, tapi hanya semata-mata solidaritas antar anak bangsa yang juga ikut dikriminalisasi oleh rezim penguasa saat ini," tegasnya.

Selain itu, Sambo meyakinkan massa kalau poin tersebut bukan untuk kepentingan pribadi. Dirinya juga mengklaim belum pernah berhubungan dengan HT.

"Tidak ada kepentingan apapun dalam pengajuan kasus ini ke Komnas HAM, kami tidak kenal HT, tidak pernah bertemu dan memang tidak ingin bertemu, tidak pernah berhubungan baik telepon, SMS, WA maupun melalui sarana penghubung lainnya, juga kami tidak pernah mendapat sesuatu apapun dari pihak manapun bahkan iming-iming sesuatu dalam pengaduan kasus ini," tandasnya.

Awasi pencuri ikan, pesawat pengintai dikerahkan di atas laut NTT

PT BESTPROFIT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto mengatakan upaya pengawasan wilayah laut di provinsi itu dilakukan dengan pesawat pengintai yang dikendalikan satuan tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). BESTPROFIT

"Pesawat pengintai itu sudah sekali melakukan pengintaian dengan rute dari Bali masuk ke NTT hingga ke Saumlaki di Maluku," katanya dilansir Antara, Selasa (18/7). BEST PROFIT

Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu menjelaskan, pesawat pengintai tersebut berkeliling melakukan pengawasan secara diam-diam melalui pantauan dari udara di wilayah perairan Indonesia. PT BESTPROFIT FUTURES

"Jadi sifatnya silent dan sewaktu-waktu melakukan pengintaian termasuk di wilayah perairan di NTT yang berbatasan langsung dengan dua negara yaitu Australia dan Timor Leste," katanya.

Dia menjelaskan, ketika pesawat pengintai melakukan pantauan dari udara dan mendapati menemukan adanya persoalan pelanggaran di laut maka langsung menghubungi pengawas di pangkalan pusat yang selanjutnya menginstruksikan pangkalan di daerah terdekat untuk ditindak lanjuti.

Sementara wilayah NTT, lanjut Ganef, menjadi sasaran pemantauan dari pesawat pengintai tersebut, mengingat wilayah laut yang luas mencapai 200.000 km2 dan berbatasan laut secara langsung dengan dua negara sehingga rentan terhadap aksi-aksi pelanggaran.

Ganef menilai, pengawasan udara (air surveilance) dengan pesawat pengintai tersebut lebih efektif karena sulit terdeteksi radar kapal-kapal laut yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, umumnya radar kapal-kapal nelayan bisa menangkap keberadaan kapal pengawas karena radar bekerja secara horisontal sementara pesawat pengintai ini sifatnya vertikal sehingga sulit terdeteksi.

"Sehingga kapal-kapal asing yang masuk dan menangkap ikan di perairan Indonesia termasuk di NTT yang berbatasan dengan dua negara ini maka lebih mudah dideteksi sehingga kapal pengawas terdekat langsung meluncur ke lokasi," katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan untuk meningkatkan keamanan wilayah perairan perbatasan antarnegara di daerah itu, maka disiagakan pula kapal pengawas perikanan KM Orca dari KKP. Kapal Orca dengan ukuran panjang mencapai 60 meter itu diyakini dapat mempermudah penanganan terhadap pelanggaran laut karena dapat bermanuver dengan kecepatan mencapai 25 knot, serta mampu beroperasi secara terus-menerus hingga 14 hari.

"Dalam satu atau dua Minggu ke depan ini Kapal Orca akan datang ke NTT dalam rangka juga untuk bersiaga dan melakukan pengawasan di wilayah perbatasan negara," katanya.

Dia menambahkan, saat ini kerja pengawasan laut di NTT maupun umumnya di Indonesia dioptimalkan dengan sinergi lintas sektor yang melibatkan Satgas 1115 dari KKP, TNI-AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polisi Perairan, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta dinas terkait di daerah.

Mulai 1 Agustus 2017, Guru Garis Depan Punya SK CPNS

Pemerintah tengah mempercepat proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Guru Garis Depan (GGD) tahun 2016. Hal itu dilakukan guna mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang terjangkau, murah dan merata di daerah-daerah terluar. PT BESTPROFIT
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, BKN berusaha mempercepat proses penetapan SK CPNS untuk GGD tahun 2016 dengan menyatukan semua unsur yang terlibat. BESTPROFIT

"Karena kalau memproses sendiri-sendiri waktunya bisa tidak mencapai untuk ditetapkan tanggal 1 Agustus. Kami sudah memutuskan Terhitung Mulai Tanggal (TMT)-nya 1 Agustus 2017, supaya tidak mengganggu proses rekrutmen CPNS yang lain," kata Bima dikutip dari setkab.go.id, Senin 17 Juli 2017. BEST PROFIT

Bima menjelaskan, formasi CPNS yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan BKN dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan.

"Jadi GGD, tenaga kesehatan PPT, dan penyuluh pertanian juga ditentukan dari perhitungan kebutuhan yang harus dihitung secara cermat, karena pemerintah sebenarnya masih menginginkan moratorium CPNS," ujar Bima.

Proses penetapan tersebut dilakukan dalam dua tahap untuk penandatanganan SK CPNS bagi 6.296 guru garis depan.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemendikbud Poppy Dewi Puspitawati, mengatakan penetapan SK CPNS GGD 2016 tahap pertama dilakukan untuk 2.806 guru garis depan yang akan bertugas di tujuh provinsi dan 44 kabupaten. Kemudian tahap kedua penetapan SK CPNS dilakukan untuk 3.490 guru garis depan yang ditugaskan di tujuh provinsi dan 49 kabupaten.

"Jadi secara total akan ada 6.296 guru garis depan untuk ditempatkan di 14 provinsi dan 93 kabupaten di Indonesia," kata Poppy.

Poppy memaparkan, penandatanganan SK CPNS GGD 2016 tahap pertama dilaksanakan pada Senin dan Selasa, 17 dan 18 Juli 2017, di Jakarta. Penandatanganan itu akan dihadiri tujuh gubernur dan 44 bupati selaku pejabat pembina kepegawaian masing-masing daerah untuk menandatangani SK tersebut

Terima paket eyeliner berisi sabu dari Nigeria, Eko diciduk polisi

PT BESTPROFIT Eko (29) warga Ngasem, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah harus berurusan dengan pihak Direktorat Narkoba Polda DIY karena mendapatkan kiriman paket teko berisi eyeliner dari Nigeria. Di dalam eyeliner tersebut ternyata berisi bungkusan kecil sabu-sabu. BEST PROFIT

Wadirres Narkoba Polda DIY, AKBP Baron Wuryanto mengatakan bahwa Eko ditahan karena dalam paket yang diterimanya berisi sabu-sabu. Paket yang dikirimkan dari Nigeria pada 5 Juni yang lalu tiba di Kantor Pos Plemburan, Sleman, DIY pada 19 Juni 2017. BESTPROFIT

PT BESTPROFIT FUTURES "Awalnya petugas dari Kantor Pos Plemburan mencurigai sebuah kiriman dari Nigeria. Kiriman itu berisi eyeliner dengan plastik sabu di dalamnya. Oleh petugas pos kemudian dibuka dan kemudian dilakukan pemeriksaan X-Ray dan diketahui isinya sabu," kata Baron di Kantor Bea Cukai DIY, Kamis (13/7).

Baron menyampaikan bahwa paket itu kemudian diantarkan ke alamat penerima. Awalnya, lanjut Baron, penerima atas nama Anton Hartan. Tetapi saat didatangi tak ada yang namanya Anton Hartan. Ternyata nama tersebut fiktif.

"Kemudian kami mengetahui bahwa penerima sebenarnya adalah Eko yang alamatnya sama dengan yang tertulis di paket tersebut. Eko diketahui sebagai penerima paket karena dia menelpon ke Kantor Pos Plemburan untuk memberitahukan bahwa paket tersebut adalah kepunyaannya," terang Baron.

Paket, sambung Baron, kemudian diantarkan kembali ke alamat Eko. Saat menerima paket, Eko kemudian diminta untuk membuka paket yang diterimanya. Saat dibuka dan dibongkar eyeliner-nya, ada bungkusan isi sabu-sabu.

"Total ada setengah ons sabu-sabu. Sabu-sabu itu dimasukkan ke 20 plastik kecil yang kemudian dimasukkan ke eyeliner. Jumlah eyeliner ada 24 buah yang kami amankan. Diperkirakan nilainya mencapai Rp 50 juta," ungkap Baron.

Baron menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Eko tak mengetahui darimana asal sabu-sabu tersebut. Eko, kata Baron, hanya mendapatkan perintah dan titipan dari temannya.

"Eko saat ini kami tahan di Mapolda DIY. Eko kami jerat dengan Pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya mati, seumur hidup atau pidana minimal 6 tahun," pungkas Baron.

Satu per satu kejanggalan seleksi Akpol terungkap

Tiap tahun Kepolisian Republik Indonesia membuka kesempatan bagi para anak muda untuk mendaftar sebagai anggota Polri. Mereka nantinya akan diseleksi ketat melalui tes Akademi Polisi (Akpol). Hanya putra putri terbaik yang lolos dan menjadi cikal bakal calon jenderal di masa depan.

Setiap tahun juga, dalam tes Akpol terjadi kisruh. Adanya dugaan titipan anak pejabat hingga penipuan. Padahal kepolisian mengaku menempatkan para peserta sama. Sehingga tidak ada kecurangan dalam hasilnya.

Meski begitu, keganjilan justru muncul. Seperti terjadi saat seleksi Akpol 2017 di Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat. Hasil seleksi mengundang protes.

Dalam masalah ini, peserta gagal mempertanyakan terpilihnya putra pejabat utama Polda Sumut. Padahal peringkatnya saat penentuan tahap akhir (pantohir) berada di bawah mereka. Peserta protes merupakan bagian dari mereka tidak terpilih untuk mengikuti tes di Semarang, Jawa Tengah.

Sandy Pratama Putra (20), peserta pantohir dengan ranking 14 dari 33 peserta laki-laki, mengungkapkan keganjilan tersebut. Sandy dan para rekannya tidak diberangkatkan karena kuota Sumut hanya 14. Tiga belas di antaranya laki-laki ditambah seorang perempuan.

Belakangan, kata Sandy, terungkap di luar 14 peserta lolos masih ada satu lagi peserta, yaitu IAP. Peserta itu ternyata juga akan diberangkatkan. Padahal dia hanya berada pada rangking 26. "Kebetulan dia anak pejabat utama Polda Sumut. Itu sudah rahasia umum dan sejak awal tes pun sudah diakuinya," kata Sandy, Rabu kemarin.

Berdasarkan peringkat, Sandy merasa lebih pantas lolos untuk ikut seleksi di tingkat pusat. Mereka kecewa karena ada 12 nama, dari ranking 14 hingga 25 yang dilompati IAP. "Jika dia berhak, kami juga berhak. Kami sama-sama warga negara," ucapnya.

Bahkan para peserta gagal ini bersedia melakukan tes ulang melawan anak pejabat polisi tersebut. "Kami siap jika kami akan dites ulang dengan beliau (IAP, anak pejabat Polda Sumut, yang terpilih setelah mendapatkan kuota khusus dari Mabes Polri)," tegasnya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Rina Sari Ginting, menyebut tambahan peserta terpilih merupakan kuota khusus dari Mabes Polri. "Tapi kouta itu tidak mengganggu kuota Polda Sumut yang berjumlah 14 orang. Itu kuota khusus," jelas Sari.

Kisruh seleksi Akpol di Jawa Barat juga sempat menghebohkan. Seleksi calon anggota Polri ini diwarnai pungli dan sentimen kedaerahan sehingga suasana memanas. Dari 41 calon taruna pria, 35 orang dinyatakan lolos dalam seleksi itu. Setelah penetapan 35 calon taruna itu, terbitlah aturan Kapolda Jabar Kep No 702/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 tentang Prosentasenya kelulusan Panda Jabar bagi putra dan putri daerah yakni Akpol 51 persen dan 70 persen untuk Bintara dan tamtama.

"Dari 35 orang yang lulus maka Polda Jabar yang telah mendapatkan kuota untuk selanjutnya mengikuti tahap seleksi di pusat yaitu 23 calon taruna pria dan empat calon taruna wanita," kata Arief.

Seharusnya peserta lolos dari ranking 1-23. Namun karena adanya keputusan Kapolda Jabar tentang kuota putra daerah dan non daerah maka peserta lolos seleksi adalah dari nomor urut 1-14. Lalu dilanjutkan 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, dan 33.

Hasil itu dibacakan dalam sidang terbuka dihadiri para peserta dan orang tua calon taruna. Setelah pembacaan keputusan kelulusan, orangtua siswa tak terima. Sebab pada penetapan kelulusan menggunakan keputusan dari Kapolda Jabar nomor 702 tentang prioritas putra daerah.

"Inilah yang diprotes orangtua murid dan dilaporkan ke Propam Mabes Polri. Melihat kondisi ini saya perintahkan tim melakukan verifikasi," kata Asisten Kapolri Divisi SDM, Irjen Arief Soelistyanto.

"Sehingga untuk menyelesaikan ini tanggal 1 Juli memutuskan penetapan calon taruna yang lulus terpilih Jabar diambil alih panitia pusat berdasarkan kep Kapolri," sambungnya.

Akibat kisruh ini, Mabes Polri menambah 4 calon taruna pria. Ini berdasarkan hasil seleksi ulang dilakukan tim gabungan yang terdiri dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, dan Asisten Kepala Polri Divisi SDM.

"Berdasarkan hasil verifikasi ini maka panitia pusat menetapkan penambahan kuota sebanyak empat orang sehingga dari 23 jadi 27 calon taruna," ungkapnya.

Setidaknya ada 12 nama sempat tak lolos seleksi anggota Polri di Polda Jabar. Hal ini lantaran kebijakan Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan nomor 702 tentang kuota putra daerah dan kuota nondaerah. "Nama-nama ini sebelumya tidak terpilih karena nonputra daerah," terangnya