Ini syarat jika Ridwan Kamil mau didukung PDIP di Pilgub Jabar

Sinyal Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jabar semakin terbuka. Wali Kota Bandung itu sudah siap ikut pada Pilgub Jabar jika memang ada yang mendukungnya, termasuk dari PDI Perjuangan.

Namun hingga saat ini, PDIP belum bersikap. PDIP mengaku memiliki sejumlah mekanisme untuk diusung dalam pilkada.

"Tapi tetap ada mekanisme partai apakah kemudian RK (Ridwan Kamil) didukung atau tidak. Tapikan yang namanya komunikasi politik bisa dilakukan siapa saja," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Abdi Yuhana pada merdeka.com, Senin (6/3).

Menurut dia, PDI Perjuangan Jabar sudah memulai proses penjaringan calon gubernur pada pertengahan Mei tahun ini. Proses ini tentu menjadi salah satu syarat, termasuk Emil jika ingin didukung PDI Perjuangan nantinya.

"Penjaringan bulan Mei pertengahan ini. Dan kemudian prosesnya berjenjang ada di DPD dulu. Jadi ada beberapa tahapan. Semua calon bisa ikut jika memang ingin diusung partai ini," imbuhnya.

Hasil penjaringan itulah yang kemudian akan dibawa ke meja DPP lewat keputusan langsung Megawati Soekarnoputri, sebagai ketum. "Dan kemudian diputuskan di DPP, itu lihat dari popularitas dan elektabilitas juga."

Dia menyatakan, kehadiran Emil pada acara relawan Perjuangan Demokrat, organisasi dari sayap PDIP, di Jakarta pada Sabtu (4/3) lalu, adalah komunikasi politik yang dibuat. Hal itu sah dan tidak ada masalah.

"Tapi artinya RK membangun opini dan komunikasi politik. Tapi tetap wujudnya harus ada di penjaringan. Ini itu bagian dari proses komunikasi politik. Yang tentunya itu tidak terbangun sehari dua hari. Prosesnya panjang," ujarnya.

Dia mengakui, Emil merupakan pemimpin yang mumpuni. Itu bisa dilihat dari cara membawa perubahan terhadap Kota Bandung. "RK saya kira kita lihat banyak memperoleh reward di Kota Bandung. Dari sisi kepemimpinan tidak hanya diakui di Kota Bandung tapi sampai luar juga," tandas Abdi. PT Bestprofit

Awalnya netral, Thailand lalu menjadi negara boneka Jepang.

Hari ini 75 tahun silam. Thailand menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan Inggris. Thailand saat itu menjadi "negara boneka" Jepang, yang sebelumnya menyatakan netral pada Perang Dunia II, akhirnya memutuskan berpihak ke negeri Matahari Terbit.
Mengutip situs History, begitu mendeklarasikan perang, Perdana Menteri Thailand, Lang Pipul, langsung mengontrol negaranya dengan sistem kediktatoran. Ia merangkul salah satu kekuatan Axis dengan maksud agar bisa merebut wilayah di China dan Pasifik Selatan.
Saat Perang Dunia II pecah pada September 1939, Thailand mendeklarasikan netralitasnya demi menjaga jarak dengan Prancis dan Inggris.
Kedua negara Eropa ini memiliki wilayah jajahan di sekitar Thailand. Untuk itu mereka berharap Thailand mendukung upaya sekutu dan mencegah negara boneka Jepang merambah di wilayah Pasifik.
Namun, Thailand mulai mengubah pandangannya. Mereka justru bergerak ke arah yang berlawanan, menjalin "persahabatan" dengan Jepang dan menuliskannya di buku pelajaran sekolah sebagai sebuah peta futuristik Thailand bernama "Greater Thailand" yang melanggar batas wilayah China.
Konflik Thailand pertama kali muncul setelah Prancis jatuh ke tangan Jerman dan menciptakan negara boneka bernama "Vichy". Thailand melihat adanya celah dari kasus tersebut. Inilah kesempatan emas Thailand untuk merebut kembali wilayah perbatasan Indochina yang dijajah Prancis.
Pemerintah Vichy menolak untuk memberikan bala bantuan kepada Thailand. Akibatnya, tentara Thailand nekat menerobos perbatasan Indochina dan melawan tentara Prancis.
Jepang berusaha untuk menjadi penengah dalam konflik ini. Ia memihak Thailand dan memanfaatkan aliansi politiknya dengan Jerman. Kedua negara ini menekan pemerintahan Vichy agar mau menyerahkan wilayahnya seluas 21 ribu mil persegi kepada Thailand.
Pada 8 Desember 1941, Jepang melakukan pendaratan amfibi di pantai Thailand, bagian dari inspeksi mendadak komprehensif pulau-pulau Pasifik Selatan yang diikuti serangan bom di Pearl Harbor, Hawaii, AS. (ase) BESTPROFIT

Jonan: APBN kaget ada kelebihan Rp 40 triliun di skema cost recovery

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan aturan terkait kontrak bagi hasil di sektor Migas atau disebut Production Sharing Contract (PSC) dengan sistem Gross Split. Aturan ini dinilai tak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika dibandingkan skema cost recovery.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah mematok dana cost recovery sebesar USD 8,5 miliar dalam RAPBN-P tahun lalu. Namun, realisasinya meningkat hingga USD 3 miliar menjadi USD 11,5 miliar.
"Tahun lalu, 2016, RAPBN-P mencadangkan USD 8,5 miliar, saya enggak tahu angkanya dari mana karena saya juga baru. Tapi, realisasinya itu USD 11,5 miliar, jadi APBN terkaget-kaget, karena ada tambahan USD 3 miliar. itu Rp 40 triliun lho," ujar Jonan dalam acara Indonesia Energi Roadmap di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu (25/1).
Jonan menceritakan, saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan, dia belum menemukan angka pembiayaan mencapai Rp 40 triliun. Padahal, kementerian perhubungan pun melakukan pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh daerah.
"Waktu saya di sana (Kemenhub), bangun sebegitu banyak (infrastruktur) enggak ada Rp 40 triliun lho," tegasnya.
Untuk itu, lanjut dia, skema Gross Split yang ditetapkan saat ini justru menguntungkan negara. Meskipun secara garis besarnya persentase split (bagi hasil) negara berkurang, namun secara keseluruhan, negara akan untung.
Dalam masa eksplorasi, kata Jonan, Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) akan diberikan kesempatan untuk berinvestasi sendiri, misalnya terkait biaya pengadaan barang untuk alat eksplorasi.
"Kita sudah coba Gross Split di PHE ONWJ. tujuannya juga untuk mengurangi waktu, sehingga akan efisiensi dalam proses bisnis. Kalau sekarang PSC Cost Recovery, itu proses pengadaannya, baik Chevron, Exxon, dan KKKS lainnya itu menggunakan sama dengan procurement pemerintah, nanti itu mandiri, dan ada insentif untuk TKDN," pungkasnya. BEST PROFIT

3 Jagoan line up skuter premium MAXI YAMAHA

Mengiringi pesatnya perkembangan kelas menengah di Indonesia, ada perubahan tren yang mengarah pada pemilihan skutik premium. Yang pada awalnya hanya membutuhkan motor untuk aktivitas sehari-hari, kini mereka menggeser keinginannya untuk menunjukkan level kesuksesannya dengan kepemilikan barang-barang premium. Yamaha pun memberikan line up skuter premium untuk kelas tersebut dengan label MAXI YAMAHA.
Peluncuran label MAXI Yamaha sendiri telah dilakukan di gelaran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2016 lalu. Dengan tagline Live In The Higher Stage, produk-produk MAXI YAMAHA dan konsumennya menunjukkan kelas yang berbeda seperti dijelaskan oleh Mohammad Masykur, Asisten GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).
"Memiliki produk-produk MAXI YAMAHA pun menjadi salah satu tanda kesuksesan itu di Indonesia. MAXI YAMAHA juga memberikan pride buat pengendaranya karena memiliki motor masterpiece atau yang terbaik di kelasnya dengan keunggulan desain, fitur, performance, technology, comfort dan handling," jelas Mohammad.
Dijelaskan juga bahwa konsep MAXI telah dipopulerkan lebih dahulu di Eropa dan menguasai market di sana. Sekarang Yamaha membawanya ke Indonesia lewat Tmax dan Nmax yang sudah dijual di sini. Xmax juga termasuk dalam MAXI YAMAHA namun belum dipasarkan di Indonesia dalam waktu dekat.
3 jagoan skutik premium di bawah label MAXI Yamaha tersebut ada pada display motor Yamaha di IMOS 2016. Melenggang di pameran akbar otomotif roda dua itu Rabu 2 November 2016, MAXI YAMAHA ditunggangi tiga rider kebanggaan Yamaha Indonesia yaitu Galang Hendra, Imanuel Pratna dan Rey Ratukore.
Ciri khas skutik premium Yamaha dengan posisi kaki yang santai menunjukkan kelas konsumen yang tentu saja berbeda. BESTPROFIT

Beruang kurus di Bonbin Bandung pernah mengidap cacingan

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat mengatakan, beruang madu jantan yang menjadi sorotan lantaran badannya kurus, ternyata pernah teridentifikasi mengidap cacingan. Hal ini terungkap dari pemeriksaan yang dilakukan tim dokter hewan Taman Safari Indonesia (TSI) pada 11 - 16 Mei 2016 lalu.
Kepala BBKSDA Jawa Barat Sustyo Iriyono mengatakan, sejak kematian Gajah Yani pada Mei 2016, Balai Besar KSDA Jawa Barat telah menyampaikan surat ke Taman Safari Indonesia terkait dengan bantuan dokter hewan dan tenaga manajemen pengelolaan satwa untuk melakukan pengecekan seluruh koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Dokter Hewan terkait kondisi dan kesehatan satwa koleksi di Kebun Binatang Bandung, dari semua jenis satwa yang diperiksa, khusus utuk jenis Beruang Madu (Helarctos malayanus) dari 11 (sebelas) ekor Beruang Madu (Helarctos malayanus), hanya 1 (satu) ekor Beruang Madu (Helarctos malayanus) berjenis kelamin jantan, dengan estimasi usia sekitar 20 tahun, memperlihatkan kondisi tubuh yang kurus yang menunjukan investasi parasit.
"Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel feses, menunjukan positif (+) larva cacing," ujar Sustyo, di kantornya, Jumat (20/1).
Menurut dia, Taman Safari Indonesia kembali menugaskan tim dokter pada 19-20 Mei 2016. Hasil pengecekan terhadap Beruang Madu yang kurus, disarankan dilakukan evaluasi pakan, penimbangan jumlah intake, jumlah feses, memisahkan satwa saat makan, dan terapi enzym serta suplemen.
Selanjutnya, pada 25-26 Mei 2016 tim dokter hewan Taman Safari Indonesia memeriksa satwa di Kebun Binatang Bandung khususnya terkait Beruang Madu (Helarctos malayanus) dinyatakan gejala kekurusan dan memakan feses sendiri. Saran treatmen dari tim dokter hewan untuk Kebun Binatang Bandung yakni evaluasi pakan dan perbaikan pakan, diisolasi di kandang dalam (kandang tidur) untuk observasi dan pemantauan nafsu makan, dikeluarkan di kandang pamer bergantian dengan 3 ekor lainnya, pemberian multivitamin selama 1 bulan dan pemberian nutriplus gel.
Sustyo menjelaskan, dari hasil pengecekan sementara yang dilakukan oleh Tim Pulbaket Balai Besar KSDA Jawa Barat terhadap Beruang Madu (Helarctos malayanus) pada tanggal 18 Januari 2017, diperoleh hasil bahwa kondisi 10 ekor Beruang Madu (2 ekor jantan, 8 ekor betina) dalam keadaan sehat dan beraktifitas normal. Kondisi satu ekor Beruang Madu kurus (Jantan), usia sudah 25 tahun, terlihat beraktifitas normal.
Adapun mengenai kondisi kesehatan terkini kata Susatyo, dapat dipastikan setelah pemeriksaan secara menyeluruh oleh Dokter Hewan yang berkompeten (PKBSI/TSI). Pihaknya pun masih menunggu laporan terbaru dari tim dokter hewan yang masih melakukan pemeriksaan.
"Kami menugaskan Tim Pulbaket Balai Besar KSDA Jawa Barat ke Kebun Binatang Bandung. Pengambilan langkah-langkah konkrit dan proporsional selanjutnya, didasarkan atas hasil laporan lengkap dari Tim Pulbaket Balai Besar KSDA Jawa Barat ," ungkapnya.
Susatyo menambahkan, pihaknya akan meminta Kebun Binatang Bandung untuk melakukan ekspose pengelolaan koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung pada hari Senin, tanggal 23 Januari mendatang. Salah satu tujuannya dalam rangka klarifikasi mengenai Beruang Madu (Helarctos malayanus) yang kurus dan kelaparan. BEST PROFIT

'Semoga suatu saat nanti Memphis kembali ke Premier League'

Mantan pemain Arsenal, Paul Merson mengungkapkan keyakinannya bahwa kepergian Memphis Depay akan menguntungkan bagi sang pemain dan juga Manchester United.

Seperti diketahui, nama Memphis tengah sangat santer disebut-sebut akan bergabung dengan Lyon pada musim dingin ini. Winger asal Belanda tersebut dikabarkan akan pergi dengan mahar mencapai 22 juta poundsterling.

Memphis memang gagal bersinar sejak bergabung dengan Manchester United. Didatangkan dari PSV Eindhoven pada Juni 2015 silam, pemain 22 tahun itu justru kesulitan beradaptasi dengan atmosfer Premier League.

"Ini (perpindahan) langkah yang bagus bagi kedua belah pihak. Mereka harusnya bisa mengatasi kehilangannya," ujarnya.

"Anda menemukan pada Manchester United bahwa bila seorang pemain tak memulai dengan baik dan jatuh ke belakang di Old Trafford, mereka akan kesulitan untuk mengejarnya. Kita sudah melihat itu sebelumnya pada Anderson dan pemain seperti itu, ada beberapa lagi," sambungnya.

"Namun, saya masih berpikir dia memiliki masa depan cerah di permainan ini. Saya berharap kita melihatnya kembali ke Premier League suatu hari nanti," tandasnya.(sky/dzi) PT BESTPROFIT

Dirut Pelni bicara perkembangan tol laut ala Presiden Jokowi

Salah satu yang menjadi konsentrasi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah beroperasinya tol laut. Banyak orang yang salah sangka memaknai tol laut seperti apa. Bahkan ada yang menganggap tol laut adalah membangun jalan tol di atas laut.

Kepada tim merdeka.com, Direktur Utama PT Pelni menggambarkan secara gamblang proyek tol laut yang saat ini sedang mereka kerjakan. Tol laut tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Melainkan berfungsi untuk mengurangi disparitas harga yang mencolok di daerah-daerah terpencil Indonesia dengan di pusat-pusat kota dengan memanfaatkan jalur laut.

"Kalau tol laut yang dikerjakan Pelni itu didasari oleh Perpres (Peraturan Presiden) 106 November 2015. Jadi Perpres itu dasarnya untuk mengurangi disparitas harga di daerah terpencil terluar. Itu dasarnya lagi barang-barang apa yang diangkut oleh Perpres itu sesuai dengan Perpres 71: barang pokok dan barang penting. Barang pokok dan penting itu ada sekitar 18 item," kata Dirut Pelni, Elfien Guntoro, belum lama ini.

Di dalam Perpres tersebut, diturunkan lagi ke Permen (Peraturan Menteri) dan juga SK dari Dirjen Kementerian Perhubungan. Intinya adalah untuk mengurangi disparitas harga, atau paling tidak Pelni ditugaskan melayari rute-rute yang ditetapkan Dirjen secara regular liner services atau dengan jadwal tetap. "Awalya dari Jawa keluar Jawa, karena memang sentral produksi kita 80 persen ada di Jawa. Itu yang dikerjakan Pelni dan Alhamdulillah sampai November-Desember ini kapasitas yang diperoleh untuk ke arah timur itu sudah meningkat, bahkan ada yang lebih dari 100 persen. Kenapa lebih 100 persen? Karena ada transitment dari Surabaya, Makassar ke Papua," papar Elfien.

Sedangkan untuk tol laut ke arah Natuna, PT Pelni menggunakan kapal yang cukup besar dengan daya angkut 2.400 ton. Tapi diakui Elfien, sebenarnya Pulau Natuna kebutuhannya hanya 500 ton perbulan. Di sana juga belum tersedia transportasi, gudang dan sarana prasarana lainnya. Kalau membawa barang lebih dari 500 ton, susah mencari tempat menyimpannya, serta siapa yang akan mengonsumsinya.

"Kemarin kita kerja sama dengan Sinergi BUMN, RRI, Pelindo kita juga bawa enggak bisa banyak, karena kita sandar di pelabuhan yang bukan pelabuhan kotanya. Nah itu jauh dari kota itu (tujuan), barang juga mesti dibawa ke sana. Jadi kapal kita itu memang terisi maksimal 500 ton."

"Memang kelihatannya tidak sesuai. Karena kalau kita ke sana lima bulan terakhir ini, kapal tidak bisa masuk ke sana, karena kapal kecil tidak mungkin menjangkau pulau terluar, ombaknya tinggi. Akibatnya, kapal tidak bisa masuk sampai sebulan, beras sulit di sana. Kita ingin ada kapal yang bisa menembus ke sana, karena kapal besar yang dibutuhkan," imbuh Elfien.

Sebenarnya tol laut ini juga sudah ada di pemerintahan sebelumnya, baik zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau pun Presiden-presiden yang lain. Namun karena pemerintahan Presiden Jokowi saat ini sangat konsen di bidang kemaritiman, sehingga tol laut menjadi prioritas dan menjadi program unggulan. Pemberitaan pun lebih gencar.

"Secara umum tol laut itu harusnya konektivitas antar pulau semua harus tol laut. Contohnya PT Pelni punya 26 kapal penumpang yang memang mengarungi di seluruh kepulauan. Dia singgah di 96 pelabuhan untuk kapal penumpang kita. Itu kita mulai tahun ini ditugasi juga 46 kapal perintis yang menyinggahi 301 pelabuhan. Terus kita juga ada 6 kapal ternak, itu juga bagian dari tol laut. Semua kalau terkonektivitas itu suatu rangkaian tol laut. Kalau melihat peta trayek kita ini satu-satunya terbesar di dunia."

Untuk saat ini, lanjut Elfien, sedang digarap dengan Kementerian BUMN istilahnya "Rumah Kita" atau pusat logistik dari BUMN. Di sana ada Pelindo, Bulog, Pelni dan beberapa yang lain, tujuannya untuk menyiapkan pusat-pusat logistik yang bisa dibawa untuk mengisi kapal-kapal. "Memang kalau ke arah timur, itu sudah cukup bagus, tetapi yang kita target adalah kembalinya. Kembalinya dari timur itu memang tidak ada sentral produksi. Apa yang dibawa? Sampai saat ini yang dibawa garam, rumput laut, ikan. Ini yang masih kita petakan terus, hasil daerah apa yang kita bawa. Nah ini untuk mengisi load factor kita apa yang dibawa baliknya."

Perlu diketahui, bahwa logistik hanya sekitar 20 persen untuk transportasi lautnya. Sebanyak 30-an persen itu ada di pelabuhan. 50 Persen ada di interland. Sedang saat ini Pelni sedang mengembangkan bahwa kapal-kapal Pelni sampai ke Timika, Papua. Dari Timika kalau mau dibawa ke Wamena yang di pegunungan harus lewat udara. Sementara dari pelabuhan Timika ke bandara 47 km jaraknya. Nah harus disiapkan kendaraan di sana. Pelni mengharapkan juga tidak hanya tol laut yang sea way, antara pelabuhan ke pelabuhan. Kontainer-nya juga harus dilihat, kalau bisa end to end.

"Ini yang sedang kita usulkan ke pemerintah perbaikan Perpres tadi, itu isinya sea way, pelabuhan ke pelabuhan, supaya bisa end to end. Berarti ada apa? Ada intermoda. Ini sedang kita garap dan dirapatkan di kelembagaan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan, dan semua sudah menyiapkan ke sana semua," harapnya.

Elfien mengharapkan pemerintah menciptakan ekonominya pemerataan. Jadi perlu ada pengembangan-pengembangan, sentral-sentral produksi di luar Jawa. Supaya ada keseimbangan. "Tapi sebelum itu paling tidak barang pokok ini harus bisa dinikmati yang sama oleh rakyat timur. Kalau itu adalah tugas pemerintah yaitu harus intervensi. Kalau enggak, itu undang-undang mengatakan itu. Ada juga PP, peningkatan daerah tertinggal. Ini yang harus kita pakai. Jadi sandang pangan papan itu bisa terdistribusi dengan baik," harap Elfien.

Elfien menampik dugaan saat ini tol laut kurang diminati lantaran banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Justru sebaliknya, saat ini banyak pihak yang berlomba-lomba ikut berpartisipasi mengembangkan tol laut.

"Kata siapa? Dulu kita mati-matian set-up bikin survei, bikin trayek pelabuhan. Kita enggak asal bikin trayek. Pelabuhannya seperti apa, alurnya seperti apa, bisa sandar atau tidak, itu kan butuh survei. Dulu, tiga bulan awal belum full, sekarang sudah. Kenapa? karena tarifnya disubsidi. Karena apa? Karena barang pokok itu harus sampai di sana, jangan sampai mahal. Dengan adanya tol laut harga punya swasta turun, selama ini tidak natural, itu yang jadi permasalahan. Sekarang semua swasta minta punya jatah untuk itu. Yang memulai ini yang berat. Semuanya ini kita mati-matian bantu pemerintah, bisa membantu barang-barang itu bisa sampai ke daerah timur," ungkapnya. BEST PROFIT