Gaduh isu makar gulingkan Presiden Jokowi

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencium adanya gerakan makar yang akan menunggangi aksi demo 25 November dan 2 Desember. Tito pun sejak dini menegaskan akan menindak tegas siapapun pendemo yang melanggar hukum dalam upaya penyampaian aspirasi pada demo nanti.

"Info yang kami terima 25 November ada aksi unras namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuki DPR dan MPR berusaha untuk dalam tanda petik menguasai," kata Tito.

Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ikut menyinggung soal ini saat menjadi pembicara dalam Kongres Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) beberapa waktu lalu. "Jangan berpikir bagaimana jatuhnya suatu pemerintahan saja," ujar Jusuf Kalla.

Menghadapi isu makar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan aksi tersebut disusupi pihak lain yang membawa misi melengserkan pemerintahan yang sah. Keduanya kompak bakal menindak tegas pihak yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi.

Panglima TNI, Jenderal Gatot mengingatkan agar demo yang akan digelar pada 2 Desember 2016 mendatang tidak sampai menjurus pada aksi makar. Prajuritnya siap menindak pihak-pihak yang mencoba merusak dan mengacaukan bangsa ini.

"Kalau sudah merusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya, dengan prajurit saya dan Polri," kata Gatot.

Menanggapi kepanikan tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Kapolri tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat kegaduhan terkait isu makar saat aksi demonstrasi 2 Desember mendatang. Fadli menyarankan Tito agar dalam menyampaikan pernyataan disertai dengan data yang akurat.

"Menurut saya pernyataan-pernyataan perlu terukur. Jangan membuat satu spekulasi yang membuat kegentingan-kegentingan baru," kata Fadli.

Dia menilai desakan baru gabungan ormas keagamaan sangat wajar yakni meminta tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) untuk segera ditahan. Tuntutan itu telah disampaikan delegasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI kepada pimpinan DPR beberapa waktu.

"Kita melihat bahwa proses hukum sudah berjalan memang ada tuntutan lanjutan seperti yang disampaikan tokoh ulama, habib yang datang ke DPR yang kami terima oleh semua pimpinan DPR itu ingin ada penahanan terhadap saudara Ahok," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa mengatakan, tidak memahami pola pikir Tito Karnavian. Menurut Desmond, kalau memang mau makar, maka yang akan diduduki adalah Istana Presiden, bukan Gedung DPR.

"Ini aneh-aneh saja wacana yang dilontarkan Tito Karnavian. Kalau memang ada rencana untuk makar, kenapa juga gedung DPR yang akan dikuasai? Kalau mau makar yah Istana Presiden yang dikuasai. Apa yang makar itu tidak tahu bahwa presiden itu adanya di istana bukan di DPR?" ujar Desmond.

Desmond pun heran demonstrasi yang dilakukan damai selama ini justru dituduh untuk makar. "Tito ini tukang ramal nampaknya atau malah jangan-jangan dia yang suruh agar ada dari bagian para demonstran yang akan menduduki DPR. Kalau tidak tahu darimana dia? Demonstrasi selama ini berjalan aman dan damai saja kok," tambahnya.

Politikus Gerindra ini mengaku mengenal Tito sebagai pribadi yang baik. Namun menurutnya, sebagai anggota komisi III, dirinya seringkali melihat bahwa Kapolri seperti tidak bertindak atas nama hukum.

"Saya kenal baik secara pribadi, tapi sebagai anggota DPR saya juga mengkritik kekurangan beliau saat ini yang tidak bertindak sesuai hukum saja," imbuhnya.
Sementara itu, pengamat Hukum dari UI Andri W Kusuma menilai, respons aparat terkait rencana aksi yang dinilai ada kemungkinan makar sangat prematur. Andri mengatakan, negara tengah panik meredam rencana aksi itu.

"Negara panik dalam menghadapi aksi 2 Desember. Buktinya pernyataan yang dilontarkan Kapolri maupun Panglima TNI bahwa aksi itu diduga akan ditunggangi pihak-pihak tertentu, kemungkinan makar, dan sampai melarang aksi tersebut. Apalagi Kapolri terpaksa harus road show ke beberapa pihak dan lain-lain," kata Andri saat dihubungi, BESTPROFIT .

BKIPM gandeng Angkasa Pura cegah penyelundupan perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berencana melakukan pengembangan kerja sama dengan Angkasa Pura (AP) I dan II untuk mencegah penyelundupan hasil perikanan.
Rencana itu diungkapkan langsung oleh kepala BKIPM, Rina.
Menurutnya, kerja sama tersebut nantinya pihak AP akan memperlihatkan barang-barang yang masuk melalui alat peminday x-ray.
"Dalam waktu dekat kita akan kerja sama dengan Angkasa Pura (AP) I dan II. Jadi ada MoU dengan Angkasa Pura," ungkap Rina saat berbincang dengan merdeka.com di kantor BKIPM, Jakarta, minggu lalu.
"Kita minta untuk melihat semua rekamannya. Atau kita juga minta AP melewati kita kalau barang-barang itu terkait perikanan. Jadi ada saling keterbukaan informasi, supaya kita dapat akses dengan jelas untuk komoditas yang akan dikirim itu," kata Rina.
Bahkan, demi menekan angka penyelundupan hasil perikanan, yang bisa merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, BKIPM ingin dalam kerja sama dengan AP itu bisa melacak para pelaku-pelaku penyelundupan.
"Kalau sudah terdata siapa penumpangnya, rutenya kemana, kalau ada info dari teman-teman kita bisa dapat (tangkap). Itu kerja sama yang kita inginkan, di samping kerja sama dengan Bea Cukai dan Bareskrim Polri," jelasnya.
Selain dengan Angkasa Pura, kata Rina, untuk mencegah penyelundupan perikanan BKIPM juga akan bekerja sama dengan pihak maskapai "Karena kebanyakan menggunakan pesawat," pungkasnya.
Data BKIPM mencatat, hingga Oktober 2016 uang negara yang berhasil diselamatkan akibat penyelundupan perikanan sekitar Rp 225,9 miliar. Hasil penyelamatan tersebut, tercatat, lobster bertelur sebanyak 117 kg atau senilai Rp 11,7 juta.
Lobster undersize (di bawah 200 gram) sebanyak 95 kg atau senilai Rp 9,6 juta. Benih Lobster (BL) sebanyak 1.318.124 ekor atau senilai Rp 69,3 miliar.
Dengan terjalinnya kerjasama antara BKIPM dengan Angkasa Pura (AP), Bea Cukai dan Bareskrim Polri diharapkan tingkat penyelundupan berkurang dan kerugian negara bisa diminimalisir. BESTPROFIT

Tingkatkan pelayanan, Kejati DIY luncurkan Jak Jek dan Sijoli

Untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meluncur dua program baru yaitu Jaksa Ojek (Jak Jek) dan Sistem Ijin Online (Sijoli). Peluncuran dua program ini dilakukan oleh Kepala Kejati DIY Tony T Spontana di halaman Kejati DIY, Senin (21/11).

Menurut Tony, lahirnya Jak Jek tak lepas dari keinginan internal Kejati untuk mengosongkan barang bukti. Barang bukti perkara yang sudah inckraht sesuai dengan KUHAP harus segera dieksekusi. Masyarakat yang kasusnya sudah inckraht biasanya enggan untuk mengambil barang bukti perkara.

"Wilayah DIY yang sangat luas mungkin menyebabkan orang enggan mengambil barang bukti. Entah karena jarak maupun tidak punya ongkos untuk mengambilnya," jelas Tony.

Tony menambahkan bahwa melalui Jak Jek, petugas dari Kejaksaan yang nantinya akan mengantarkan barang bukti perkara ke masyarakat. Barang bukti diantarkan sampai ke rumah dan tidak dipungut biaya sepersen pun.

"Program Jak Jek ini gratis. Barang bukti yang besar nanti akan diantarkan dengan mobil, kalau yang kecil pakai sepeda motor. Program layanan Jak Jek ini telah tersedia di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Negeri di DIY," ujar Tony.

Selain Jak Jek, Kejati DIY juga meluncurkan Sijoli. Program Sijoli ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus izin besuk tahanan. Masyarakat yang ingin membesuk keluarga atau rekannya cukup datang sekali ke Kejaksaan Negeri untuk memverifikasi nomor HP. Setelah itu akan diberikan aplikasi Sijoli dan cara penggunaannya.

"Nanti yang bersangkutan tinggal mengirimkan SMS ke call center yang kita berikan dan seketika akan dijawab. Anda mendapat nomor antrean untuk mengunjungi tahanan atas nama siapa dan jamnya," urainya.

Tony berharap program Sijoli juga bisa berfungsi untuk menghindari terjadinya pungli. Biasanya kalau ada pertemuan tatap muka antara petugas dengan warga yang mengurus izin, sangat rawan terjadi pungli. Padahal surat izin besuk, diberikan secara cuma-cuma.

"Harapannya dengan sistem ini, masyarakat mengurus izin dengan mudah," pungkas Tony. BESTPROFIT

Kepala Satpol PP Bandar Lampung dipalak juru parkir di Pasar Tengah

Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Bandar Lampung Cak Radin mengaku menjadi korban pemalakan seorang juru parkir liar saat mengunjungi Pasar Tengah di Jalan Letjen Suprapto Kota Bandar Lampung. Cak Radin mengatakan, dimintai retribusi saat memarkir kendaraannya padahal kendaraannya sudah dilengkapi kartu bebas parkir.

"Saya tidak masalah jika harus membayar, tapi saat itu diteriaki dan juru parkir cenderung kasar, padahal ada kartu bebas parkir di mobil dinas Pol PP itu," kata Cak Radin, Selasa (22/11).

Kejadian ini terjadi ketika dirinya sedang bertugas melakukan penertiban terhadap pedagang di Pasar Tengah. Dia menyesalkan aksi cenderung anarkis yang dilakukan juru parkir tersebut.

"Yang saya bayangkan bila terjadi menimpa masyarakat. Kalau saya saja diperlakukan seperti itu apalagi warga," kata Cik Radin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pehubungan Kota Bandar Lampung, I Kadek Sumarta mengatakan, parkir di Jalan Letjen Suprapto, Pasar Tengah sudah dipastikan liar, sebab setelah boks parkir dibongkar langsung dipegang warga.

"Itu preman, bukan petugas kita, kalau petugas Dishub tidak mungkin kasar, karena saya sudah ratusan kali memberikan pembinaan bahkan beberapa kali memberhentikan juru pakir," kata dia.

Dia mengaku beberapa hari ini sudah mendapatkan laporan dari berbagai pihak atas perilaku pengelola parkir di Pasar Tengah. Dia pun sudah memperingati petugas parkir itu.

"Sudah beberapa kali kita tegur dan peringati, tapi selalu buat masalah," kata dia, seperti diberitakan Antara.

Kadek menegaskan, jika ada petugas parkir Dishub yang kasar dan menarik retribusi parkir tidak sesuai aturan akan ditindak tegas. Dia menyatakan akan turun ke lapangan untuk memberikan peringatan kepada pengelola parkir.

"Kita akan turun lapangan dan memberikan mereka arahan, jika masih juga terpaksa kita ambil tindakan tegas," kata dia.

Hal serupak dikeluhkan sejumlah warga pengunjung Pasar Tengah. Warga mengaku resah oleh ulah juru parkir di lokasi tersebut yang seringkali bertindak kasar saat meminta uang retribusi parkir.

"Ulah pengelola parkir di lokasi itu sangat meresahkan, karena tindakannya saat meminta biaya retribusi parkir sangat kasar dan memaksa," kata Saiful, warga Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

Ia mengatakan, hampir adu fisik dengan petugas parkir karena dipaksa membayar Rp 2.500 untuk membayar parkir motor. Padahal, menurut dia, biaya Rp 2.500 untuk mobil.

"Saya padahal memarkir motor, tapi kenapa harus membayar Rp 2.500 yang seharusnya diterapkan pada mobil," kata dia. BESTPROFIT

Megawati turun gunung jaga keutuhan NKRI

Penetapan Basuki T Purnama sebagai tersangka penistaan agama tak membuat gelombang unjuk rasa berhenti. Massa akan kembali turun ke jalan pada 2 Desember nanti. Namun aparat mencium adanya gerakan makar.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan menindak siapa pun pendemo melanggar hukum. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga menegaskan jika tujuan unjuk rasa untuk makar prajuritnya siap menindak tegas.

Kondisi ini dirasa cukup mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejumlah tokoh terus melakukan pertemuan untuk membuat suasana tetap sejuk. Kemarin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sowan ke Presiden Joko Widodo.

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam sejak pukul 12.30 WIB hingga pukul 13.30 WIB. Menu makan siang di antaranya ada mi. Makanan itu ternyata dibawa Megawati untuk Jokowi.

Mega menilai ada sejumlah pihak sengaja menunggangi isu-isu tertentu untuk kepentingan politiknya. Hal itu terlihat dari aksi 4 November lalu di depan Istana Merdeka, berakhir rusuh.

"Pilkada itu sebetulnya berjalan setiap tahun, hanya sekarang ini ada sebuah hal yang menurut saya justru dibuat sedemikian rupa membesarkan satu Pilkada Jakarta. Yang seharusnya kita sendiri menjaga," kata Presiden kelima ini saat memberikan keterangan pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11).

Megawati menegaskan, dirinya sudah berulang kali meminta berbagai pihak untuk menyejukkan suasana. Termasuk mengajak media untuk tidak membesar-besarkan polemik jelang Pilgub DKI.

Dari pengamatannya, Megawati merasa banyak di antara pengunjuk rasa 4 November 2016 tidak mengetahui substansi dari aksinya. Karena ketidaktahuan rakyat itu memberi peluang kepada pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi.

"Kelihatan sekali banyak dari mereka (pengunjuk rasa) tidak tahu, tapi mereka ikut serta. Lalu dikatakan sejak awal sudah damai, tetapi akhirnya semua juga melihat bahwa ada mereka yang berupaya justru membuat tidak baik," tutur dia.

Mega juga menyarankan agar Jokowi menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik untuk menenangkan kekisruhan yang terjadi jelang Pilgub DKI 2017. Selain itu, putri proklamator Soekarno ini juga meminta izin kepada Jokowi sebelum dirinya melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol yang pernah menjadi lawan dalam Pilpres 2014.

"Saya minta izin supaya bisa ketemu komunikasi karena kan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sudah tidak ada. Dari KMP sendiri sudah dua partai yang masuk dalam pemerintahan," ujar Megawati.

Lebih lanjut, Presiden RI kelima ini mengatakan dalam pertemuan antar pimpinan parpol nantinya, dia ingin meminta penjelasan terkait pecahnya dukungan di Pilgub DKI Jakarta.

"Nanti tentunya bagaimana dengan PAN, PPP, PKB yang dewasa ini kalau kita mengetahui mereka mengikuti pilkada dengan pencalonan yang berbeda, padahal saya sudah mengatakan bahwa kalau tadinya sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan ya seharusnya di dalam pilkada-pilkada yang ada kita bisa bersama-sama," jelasnya.

Sebelumnya, Mega juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Novanto bertandang ke kediaman Mega pada Minggu (20/11) kemarin. Adapun tema utama dalam pertemuan tersebut adalah untuk membahas dukungan terhadap Ahok- Djarot. Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath menyebut Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Rizieq Shihab menjamin demonstrasi Bela Islam Jilid III akan berlangsung secara damai.

"Tanggal 2 desember itu bukan lagi demo damai tapi super damai. Nah jadi kita menginginkan negara kita ini penuh dengan kedamaian," katanya dalam silaturahim tokoh lintas agama dengan Menko Polhukam di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (21/11). BESTPROFIT

PDIP Tetap Dukung Ahok-Djarot: Kita Tak akan Bergeser

PDIP menyatakan tetap konsisten mendukung duet Ahok-Djarot Djarot di Pilgub DKI 2017. Meski Ahok kini menjadi tersangka karena pidato kontroversinya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu, PDIP tetap akan mengawal proses hukum mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Kami tidak akan mengubah sikap. Kami terhadap penetapan ini karena walaupun Pak Ahok ditetapkan jadi tersangka pencalonan dia sebagai Gubernur DKI tidak akan hilang," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

"Kalau partai lain kami tidak berani bicara. Tapi kalau PDIP tidak akan bergeser 1 senti pun," imbuh dia.

Ia menambahkan, masih akan mengkaji proses penetapan tersangka Ahok oleh Bareskrim Polri. Trimedya masih menyangsikan Ahok dijerat dengan pasal penistaan agama dan UU ITE.

"Semua orang terutama kaum-kaum terpelajar tahu seperti apa unsur-unsur yang terpenuhi dalam pasal 156 itu. Walau tadi kita mendengar Kabareskrim menjelaskan 2 alat bukti itu apa. Bahwa Pak Ahok ini seperti pasal 184 KUHAP sudah memenuhi kriteria untuk jadi tersangka. Karena ini transparan seharusnya dihelaskan yang supaya kita tahu unsur itu yang mana," beber dia.

"Kita akan mempelajari alasan-alasan dari Bareskrim itu kemudian langkah-langkah kita ke depan dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat bagaimana posisi Pak Ahok tersebut," sambung dia. BESTPROFIT

Ahok ke Pendukung: Tetap ke TPS dan Menangkan Kami Satu Putaran

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tengah menerima sejumlah pendukungnya di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat saat Markas Besar Kepolisian RI menetapkan dia sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Ahok meminta para pendukungnya untuk ikhlas menerima penetapan status oleh Polri ini.

Dia yakin Polri profesional dalam menangani kasus ini. Kepada para pendukungnya Ahok tetap memberikan semangat, bahwa ini bukan akhir dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Ahok meminta pendukungnya tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 15 Februari 2017 nanti dan memenangkan Pilgub DKI satu putaran. "Tolong pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami satu putaran," kata Ahok di rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016).

Kepada pendukungnya Ahok meyakinkan bahwa akan 'bertarung' di pengadilan dan tetap maju Pilgub. "Yang penting bapak ibu jangan patah semangat. Bisa lihat malunya orang yang fitnah. Eh kita menang satu putaran. Malu dia. Itu yang penting. Kita fight dulu. Malu tuh dia. Kita satu putaran," kata Ahok.

Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Surat perintah penyidikan diterbitkan hari ini dan langsung diteruskan ke jaksa penuntut umum.

Namun penyidik memutuskan untuk tidak menahan Ahok. "Penyidik belum menetapkan langkah untuk melakukan penahanan karena penahanan itu harus memenuhi syarat objektif," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada wartawan di Mabes Polri, jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016). PT BESTPROFIT