Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencium adanya gerakan makar
yang akan menunggangi aksi demo 25 November dan 2 Desember. Tito pun
sejak dini menegaskan akan menindak tegas siapapun pendemo yang
melanggar hukum dalam upaya penyampaian aspirasi pada demo nanti.
"Info
yang kami terima 25 November ada aksi unras namun ada upaya-upaya
tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuki DPR dan MPR
berusaha untuk dalam tanda petik menguasai," kata Tito.
Bahkan,
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ikut menyinggung soal ini saat menjadi
pembicara dalam Kongres Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
Indonesia (KAKAMMI) beberapa waktu lalu. "Jangan berpikir bagaimana
jatuhnya suatu pemerintahan saja," ujar Jusuf Kalla.
Menghadapi
isu makar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal
Tito Karnavian sudah siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan aksi
tersebut disusupi pihak lain yang membawa misi melengserkan pemerintahan
yang sah. Keduanya kompak bakal menindak tegas pihak yang ingin
menjatuhkan Presiden Jokowi.
Panglima TNI, Jenderal Gatot
mengingatkan agar demo yang akan digelar pada 2 Desember 2016 mendatang
tidak sampai menjurus pada aksi makar. Prajuritnya siap menindak
pihak-pihak yang mencoba merusak dan mengacaukan bangsa ini.
"Kalau sudah merusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya, dengan prajurit saya dan Polri," kata Gatot.
Menanggapi
kepanikan tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Kapolri tidak
mengeluarkan pernyataan yang membuat kegaduhan terkait isu makar saat
aksi demonstrasi 2 Desember mendatang. Fadli menyarankan Tito agar dalam
menyampaikan pernyataan disertai dengan data yang akurat.
"Menurut
saya pernyataan-pernyataan perlu terukur. Jangan membuat satu spekulasi
yang membuat kegentingan-kegentingan baru," kata Fadli.
Dia
menilai desakan baru gabungan ormas keagamaan sangat wajar yakni meminta
tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok)
untuk segera ditahan. Tuntutan itu telah disampaikan delegasi Gerakan
Nasional Pengawal Fatwa MUI kepada pimpinan DPR beberapa waktu.
"Kita
melihat bahwa proses hukum sudah berjalan memang ada tuntutan lanjutan
seperti yang disampaikan tokoh ulama, habib yang datang ke DPR yang kami
terima oleh semua pimpinan DPR itu ingin ada penahanan terhadap saudara
Ahok," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR,
Desmond J Mahesa mengatakan, tidak memahami pola pikir Tito Karnavian.
Menurut Desmond, kalau memang mau makar, maka yang akan diduduki adalah
Istana Presiden, bukan Gedung DPR.
"Ini aneh-aneh saja wacana
yang dilontarkan Tito Karnavian. Kalau memang ada rencana untuk makar,
kenapa juga gedung DPR yang akan dikuasai? Kalau mau makar yah Istana
Presiden yang dikuasai. Apa yang makar itu tidak tahu bahwa presiden itu
adanya di istana bukan di DPR?" ujar Desmond.
Desmond pun heran
demonstrasi yang dilakukan damai selama ini justru dituduh untuk makar.
"Tito ini tukang ramal nampaknya atau malah jangan-jangan dia yang suruh
agar ada dari bagian para demonstran yang akan menduduki DPR. Kalau
tidak tahu darimana dia? Demonstrasi selama ini berjalan aman dan damai
saja kok," tambahnya.
Politikus Gerindra ini mengaku mengenal
Tito sebagai pribadi yang baik. Namun menurutnya, sebagai anggota komisi
III, dirinya seringkali melihat bahwa Kapolri seperti tidak bertindak
atas nama hukum.
"Saya kenal baik secara pribadi, tapi sebagai
anggota DPR saya juga mengkritik kekurangan beliau saat ini yang tidak
bertindak sesuai hukum saja," imbuhnya.
Sementara itu, pengamat Hukum dari UI Andri W Kusuma menilai, respons
aparat terkait rencana aksi yang dinilai ada kemungkinan makar sangat
prematur. Andri mengatakan, negara tengah panik meredam rencana aksi
itu.
"Negara panik dalam menghadapi aksi 2 Desember. Buktinya
pernyataan yang dilontarkan Kapolri maupun Panglima TNI bahwa aksi itu
diduga akan ditunggangi pihak-pihak tertentu, kemungkinan makar, dan
sampai melarang aksi tersebut. Apalagi Kapolri terpaksa harus road show
ke beberapa pihak dan lain-lain," kata Andri saat dihubungi, BESTPROFIT .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar