Usai Kasus Jiwasraya, Jokowi Desak OJK Rombak Bisnis Asuransi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mereformasi industri lembaga keuangan nonbank, baik asuransi hingga dana pensiun (dapen). Jokowi menginstruksikan hal tersebut di tengah maraknya masalah keuangan di perusahaan asuransi nasional, salah satunya PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Best Profit

"Industri keuangan yang non bank, baik itu asuransi dan dana pensiun, itu memerlukan sebuah reform, perbaikan-perbaikan dari sisi pengaturan, pengawasan, maupun permodalan," ujar Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 yang digelar OJK pada Kamis (16/1). 

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena sudah lama para lembaga jasa keuangan nonbank tidak melakukan hal tersebut. Padahal, reformasi pernah dilakukan pada era 2000-2005 yang menyasar para lembaga jasa keuangan perbankan. Kala itu, sambung Jokowi, reformasi menghasilkan stabilitas perbankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bestprofit

Selain itu, ia juga meminta reformasi dilakukan menyeluruh. Di sisi lain, ia ingin reformasi ini tidak hanya dilakukan oleh wasit industri keuangan, namun pemerintah juga harus mendukung melalui kementerian/lembaga terkait. 

"(Reformasi) perbankan di 2000-2005 pernah dilakukan. Nah, sektor (lembaga keuangan nonbank) ini juga diperlukan, sehingga pengaturan, pengawasan, dan permodalan bisa lebih baik lagi," ujarnya. PT Bestprofit

Kendati begitu, orang nomor satu di Indonesia itu menampik bila reformasi ini dilakukan sebagai buntut maraknya masalah di asuransi nasional. Misalnya, dimulai dari PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Jiwasraya, hingga yang teranyar PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri. PT Bestprofit Futures

"Hahaha tidak ya, kebetulan karena pas ada peristiwa Jiwasraya, tapi tidak, tapi memang memerlukan itu (reformasi)," jelasnya. 

Secara keseluruhan, ia ingin reformasi dilakukan untuk memperkuat lembaga keuangan nonbank hingga menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga ini. 

"Jangan sampai ada distrust di sana dan ganggu ekonomi secara menyeluruh. Saya dukung sekali dan perlu dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya," pungkasnya.