Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan data produksi beras nasional harus merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), bukan menggunakan data kementerian terkait. Jokowi menegaskan data-data produksi beras harus merujuk BPS karena sejak lama terjadi kekeliruan dalam penghitungan.
"Data beras kan sudah disampaikan oleh BPS, itu sudah sejak 97 (1997) itu memang nggak benar datanya," kata Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/10/2018).
Laporan mengenai kesalahan perhitungan data beras pun sudah dilaporkan BPS sejak satu tahun belakangan. Jokowi meminta seluruh instansi pemerintah menggunakan data BPS sebagai rujukan produksi beras nasional.
"Ini kita sudah setahun yang lalu BPS menyampaikan ke kita, dan ini yang kita mau betulkan, ya udah pakai itu," tegas Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengkaji ulang data produksi beras. Merespons perintah JK, Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan pihaknya bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) telah merumuskan metodologi baru pendataan produksi beras sejak 2015.
"Kenapa metodologi perhitungan beras perlu diperbaiki, karena sejak 1997 banyak pihak menduga bahwa perhitungan data produksi kurang tepat. Itu kesalahan banyak pihak termasuk BPS tentunya," tutur Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar