Regulator menyatakan, diskusi dengan pihak-pihak terkait belum terjadi.
"Saya belum tahu. Diskusi belum," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa.
Heru menuturkan, meski belum terjadi diskusi secara formal, namun pihaknya sudah memperoleh informasi mengenai keinginan SMFG untuk menaikkan kepemilikan sahamnya di BTPN. Namun, belum ada langkah apapun yang diambil terkait aksi korporasi tersebut. - BESTPROFIT
"Kalau dia memenuhi (ketentuan) POJK (Peraturan OJK), maka kita tidak punya alasan (untuk menolak)," jelas Heru.
Saat ini, Sumitomo Mitsui Financial Group melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation merupakan pemegang saham pengendali BTPN. Sumitomo mempunyai 40 persen saham BTPN.
Tahun 2014, bank dengan kapital terbesar kedua di Jepang itu telah mengucurkan sekitar 1,32 miliar dollar AS untuk mendapatkan 40 persen saham BTPN. - BEST PROFIT
Adapun berdasarkan POJK Nomor 56/POJK.03/2016 Tentang Batas Maksimum Kepemilikan Saham pada Bank dikategorikan berdasarkan pemegang saham dan keterkaitan antarpemegang saham.
Untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank adalah 40 persen dari modal bank.
Kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan 30 persen dari Modal Bank dan 20 persen dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan. - PT BESTPROFIT
Namun, OJK membuat pengecualian yakni batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi pemerintah pusat dan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan bank.
Adapun Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham Bank lebih dari 40 persen dari Modal Bank sepanjang memperoleh persetujuan OJK.
Ada delapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh MUFG sebelum membeli saham mayoritas BTPN.
Pertama, memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Peringkat Komposit 1 atau Peringkat Komposit 2 atau peringkat Tingkat Kesehatan Bank yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri.
Kedua, memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko.
Ketiga, memiliki modal inti (tier 1) paling sedikit sebesar enam persen.
Keempat, mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan bank, bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri.
Kelima, merupakan lembaga keuangan bank yang telah berbentuk perseroan terbuka (go public).
Keenam, berkomitmen untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki.
Ketujuh, berkomitmen untuk memiliki Bank paling kurang dalam jangka waktu tertentu.
Kedelapan, berkomitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar